MEDAN – Kesaksian Yuli Aro Gea yang mengaku pernah menyetor uang ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebesar Rp1 miliar yang diterima orang KPK bernama Muliana Sentosa dalam kasus dana bantuan bencana tsunami Nias 2006 dengan terdakwa mantan Bupati, terbantah KPK sendiri.

Jurubicara KPK, Johan Budi, kepada Waspada Online, pagi ini, membantah bahwa institusinya menerima dana dari Bupati Nias Binahati Baeha sebagai tersangka korupsi yang kasusnya ditanagni KPK. Sebelumnya, dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor Medan, Yuli Gea menjadi saksi bagi terdakwa Binahati Baeha.

Yuli mengatakan, pemberian uang Rp1 miliar ke KPK atas perintah Baziduhu Ziliwu, selaku Kepala Bagian Umum pada saat Binahati menjabat sebagai Bupati Nias. Pemberian uang tersebut terjadi sekitar tanggal 28 Oktober 2007 dan berlangsung di Jakarta. Modus pemberian uang tersebut dengan memasukkan barang ke bagasi mobil milik Muliana Sentosa di bandara. “Setelah barang dimasukkan ke bagasi, pak Muliana Sentosa memerintahkan untuk berjalan sendiri-sendiri (memisahkan diri),” ujarnya dalam persidangan.

Dari keterangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suwarji, ada sekitar Rp850 juta lagi yang diterima pegawai KPK, Muliana Sentosa. Hal tersebut diakui oleh saksi yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.

Johan Budi juga mengatakan, pria yang disebut sebagai Muliana Sentosa juga tidak ada di KPK. “Orang tersebut tidak ada dalam daftar KPK,” ungkapnya. Dengan adanya kabar ini KPK kan menunggu pemkembangan pengadilan dalam kasus tersebut.

“Hakim yang akan menilai dalam hal ini,” ungkap Johan lagi. Johan juga menyebutkan dengan adanya kabar ini diharapkan pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan tentang hal ini.

”Silakan polisi untuk melakukan pengusutan,” ketus Johan. Johan sangat mengesalkan karena pihak Bupati Nias dalam hal ini tidak melaporkan kepada kepolisian dan ke KPK pada saat kejadian tersebut.

Seperti diberitakan, dalam siding kedua kasus korupsi Bupati Nias Nias Nias Ninahati Baeha di pengadilan Tipikor kemarin, salah seorang saksi yakni Yuli Aro Gea mengaku pernah menyetor uang ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebesar Rp1 miliar yang diterima orang KPK bernama Muliana Sentosa. Hal tersebut dilakukan atas perintah Baziduhu Ziliwu, selaku Kepala Bagian Umum pada saat Binahati menjabat sebagai Bupati Nias.

Pemberian uang tersebut terjadi sekitar tanggal 28 Oktober 2007 dan berlangsung di Jakarta. Modus pemberian uang tersebut dengan memasukkan barang ke bagasi mobil milik Muliana Sentosa di bandara. “Setelah barang dimasukkan ke bagasi, pak Muliana Sentosa memerintahkan untuk berjalan sendiri-sendiri (memisahkan diri),” ujarnya.

Binahati Baeha ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan dana untuk bencana tsunami di Nias pada 2006. Dari Rp9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Binahati. Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar.

Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa.

Sumber: Waspada Online

Facebook Comments