MEDAN – Terdakwa korupsi Rp3,764 miliar dana penanggulangan bencana Nias, Bupati Nias non-aktif, Binahati Benecditus Baeha terancam 20 tahun penjara. Ancaman itu diutarakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam dakwaannya pada persidangan perdana kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Medan, kemarin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Suwarji, menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 dan 16 Desember 2008, Binahati bersama-sama dengan Bazidu Ziliwu kepala Bagian Umum dan Perlengakapan Pemkab Nias telah menggunakan dana bantuan kemanusian rehabilitasi bencana alam tsunami Nias, tidak sesuai peruntukannya.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa bertentangan keputusan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi No: 25 Tahun 2002 tentang pedoman umum pengelolaan dana bantuan darurat kemanusian.

Selain itu, juga bertentangan Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam kasus ini, Binahati juga dinilai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bahkan, Binahati membagikan dana tersebut kepada 18 orang lainnya dengan nilai yang bervariasi.

JPU menyimpulkan dalam dakwaanya, perbuatan Binahati tersebut melanggar Pasal 2 dan 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman serendah-rendahnya 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa mengakibatkan, kerugian negara senilai Rp3,764 miliar. Kasus dugaan korupsi ini berawal, Bupati Nias selaku ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) mengajukan permohonan kebutuhan peberdayaan masyarakat di Kab. Nias senilai Rp12,280 miliar ke Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RI.

Masih menurut dakwaan JPU, permohonan itu disetujui Pelaksana Harian Bakornas PBP sebesar Rp9,480 miliar. Kata JPU, setelah dana sebesar Rp9,480 miliar masuk ke rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias, terdakwa memerintahkan Kepala Bagian Umum Perlengkapan di Sekda Nias, Bazidihu Ziliwu selaku pelaksana kegiatan pengadaan barang untuk memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi Bazidihu Ziliwu.

“Atas perintah Binahati, Bazidihu Ziliwu kemudian melakukan transfer seluruh dana bantuan secara bertahap dari rekening Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias, ke rekening Bazidihu Ziliwu di BNI Cabang Gunung Sitoli sebanyak tiga kali,” ungkap JPU.

Setelah itu, lanjutnya, Bazidihu Ziliwu melakukan pembelian barang-barang langsung ke toko pejual tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana yang dimaksud dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003. Barang-barang yang dibei tersebut, lanjut JPU, diantaranya mesin kemasan dodol sebanyak enam unit senilai Rp300 juta dan dibuat dalam kuitansi sebanyak sepuluh unit senilai Rp500 juta. “Sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 200 juta,” katanya.

Tidak hanya itu, pembelian lainnya, yakni mesin jahit, mesin jahit border dan kelengkapannya sebanyak enam ratus paket senilai Rp432,5 juta dan dibuat dalam kuitansi sebesar Rp1,1 miiar sehingga terjadi kerugian sebesar Rp667,5 juta.

Masih menurut dakwaan, hal tersebut juga terjadi pada 12 item pembelian barang lainnya. Secara umum dalam pembelian kebutuhan itu dananya di-mark-up (digelembungkan) di dalam kwitansi. Akibatnya terdapat selisih sebesar Rp3,764 miiar.

Penggunaan uang itu, masuk kantong pribadi terdakwa Rp 500 juta, lalu untuk biaya kas bon pada pos belanja kepala daerah oleh terdakwa senilai Rp1,157 miliar, kepada Temazaro Harefa senilai Rp200 juta, Mulyara Santosa Rp 987 juta, dan kepada Drs H T Simatupang Rp20 juta.

Kemudian kepada Herman Harefa Rp37 juta, Ramli Victor Silitonga Rp20 juta, Soza Hulu Rp20 juta, Roni Simon Rp50 juta, Sehati Halawa Rp100 juta, Budhyandono Rp25 juta, Razali Hamzah Rp25 juta, Budi Atmadi Adiputro Rp50 juta, Tatang Chaidir Rp10 juta, para ketua Komisi/Fraksi DPRD Nias Rp205 juta, Marslinus Ingati Nazara Rp160 juta, FG Martin Zebua Rp50 juta, dan kepada Yuli’aro Rp25 juta.

Dari keseluruhan, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara Rp3,76 miliar.

Binahati adalah Bupati Nias yang saat itu adalah Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) bencana Nias. Binahati menjalani sidang perdana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Gedung PN Medan, hari ini. Pada persidangan perdana itu, Majelis Hakim dipimpin Suhartanto.

Sumber: Waspada Online

Facebook Comments