Oleh: Mathias J. Daeli

III

Mengenai Pilkada. Benar Pilkada  penting dan strategis dalam upaya keberhasilan penerapan Otda. Tetapi bukan yang tepenting dan bukan yang terstrategis. Yang terpenting dan terstrategis adalah “kesadaran (awareness, consciousness)” rakyat pada hak politiknya. Kelemahan demokrasi kita, rakyat jarang (tidak pernah) mendapatkan ajaran hidup berdemokrasi secara sistemik dan mengenali  hak-hak sipil mereka bahwa kalau menyuarakan pikiran (dalam hal ini : memilih orang)  itu adalah sebuah kebebasan dan bahwa yang pertama dan utama yang merobah nasib sendiri adalah diri sendiri. Rakyat yang tidak sadar mengenai hak sipilnya akan menjadi mangsa empuk dari pejabat-pejabat yang serakah, contoh  seperti yang telah disinggung di atas.  Pilkada bukan akhir hak politik rakyat  dalam hidup menegara. Rakyat tetap memiliki hak menuntut  (citizen lawsuit) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pimpinan daerah, para elit masyarakat, dan LSM-LSM berkewajiban meningkatkan kesadaran rakyat pada hak-hak sipil mereka. Akan tetapi hal itu belum terlaksana  dengan baik karena pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kehidupan politik lebih mengutamakan perjuangan perebutan jabatan publik dan atau proyek.

Dari berbagai indikasi, seperti hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri yang disinggung di atas, menunjukkan bagian terbesar pejabat daerah otonom berjuang merebut jabatan publik bukan karena “kesadaran” melainkan karena “ketertarikan (interestingness)” pada jabatan itu. Tertarik karena keinginan : berkuasa, popularitas, kehormatan diri dan keluarga, harta, dan kepentingan peribadi lainnya.

Seseorang  mencalonkan diri karena kesadaran ingin berbuat untuk kepentingan umum, maka sejak dini mempersiapkan diri memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mempersiapkan rakyat pemilih untuk memahami dirinya. Berjuang dengan  kesadaran disertai dengan keyakinan pada kompetensi yang dimiliki,  relatif berdasar kekuatan sendiri. Kompetensi berdasar ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan social . Berbekal kompetensi yang dimiliki ia menacalonkan diri. Karena kesadaran,  timbul keyakinan dan asumsi dasar baginya bahwa jabatan publik “sangat dinginkan” (desirable) dan “sangat diyakini” (believable) dapat diraih disertai tangungjawab akan tujuan yang hendak dicapai. Karena keinginan dan keyakinan tersebut,  cita-cita menjadi   hidup dan memiliki kekuatan.

Sedangkan seseorang mencalonkan diri karena ketertarikan dan bukan karena kesadaran, menempuh segala cara agar terpilih dalam Pilkada. Timbullah  politik transaksi alias jual-beli untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pada saat bersamaan muncul banyak demagog atau pembohong politik. Demi meraih dukungan untuk menduduki jabatan kepala daerah, mereka mengumbar janji untuk berjuang demi kemakmuran dan kesjahteraan rakyat, menggratiskan pendidikan, atau menjamin pengobatan bagi rakyat miskin. Begitu terpilih, ternyata mereka ingkar janji dan tidak berbuat apa-apa untuk rakyat. Mindset atau cara pikir calon seperti ini bukan untuk berupaya bagaimana : menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat setelah terpilih. Dibalik yang dipidatokan menggunung kepentingan peribadi mengenai “popularitas, kuasa, dan harta”.  Kesadaran panggilan nurani berjuang untuk rakyat bukanlah yang utama baginya. Itulah yang kian merajalela di Indonesia belakangan ini sebagaimana berlangsung dalam pemilihan umum kepala daerah.

”Dalam politik jual-beli, para calon kepala daerah menawarkan uang kepada rakyat agar memilihnya. Atau ada tawaran dari kelompok tertentu, kalau mau jadi kepala daerah, kami dukung, tetapi proyek ini-itu berikan kepada kami. Salah satu akibatnya adalah akan lahir para pemimpin yang terpilih karena uang, tetapi berkemampuan rendah. Para pejabat semacam itu sulit diharapkan untuk bisa mendorong reformasi, penegakan hukum, palayanan yang baik kepada publik atau memperkuat demokrasi. ”Bagaimana mau bicara penegakan hukum dan demokrasi kalau para pejabat itu rata-rata hanya mengerti persoalan teknis semata”. Demikian yang diungkapkan oleh Mahfud Ketua MK pada “Kuliah Umum Demokrasi” di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (5/4).

Yang diungkapakan Ketua MK itu bukan suatu teori atau hipotese melainkan  factual gambaran dari sebagian besar perkara pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang masuk ke MK selama beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan jual-beli suara. Para pemenang Pilkada digugat karena diduga memanfaatkan uang demi meraih suara pemilih.

IV

Bagaimana dengan Otda dan Pilkada di Pulau Nias ?  Di atas telah dikatakan bahwa tulisan pendek ini tidak timbul  dari semangat penilaian khusus terhadap penerapan Otda.  Tetapi biasa saja dari pandangan seseorang yang menaruh minat pada Otda. Pilkada telah berlangsung dan selamat dari sudut hukum konstitusioanl. Apakah para calon Bupati/Wakil Bupati  dan  Walikota/Wakil Walikota mencalonkan diri karena kesadaran atau karena ketertarikan pada jabatan public yang diincarnya itu ? Dan mengenai kompetensi kepala daerah yang baru terpilih dan mutu sepak terjang baik atau  buruk kepala daerah yang digantikannya bukan objek penulisan tulisan ini. Tidak mutlak  pemerintah daerah yang sebelumnya  buruk. Meskipun hanya “ezai sa’a” (sebesar kuku) kepala daerah yang lama meninggalkan jejak yang baik. Dan, lumrah, rakyat berharap pimpinan daerah yang baru terpilih  lebih baik dari yang digantikannya. Rakyat mengharap kepala daerah yang baru terpilih melaksanakan janji-janji yang dipidatokan ketika berkampanye. Jangan ketularan apalagi mengembangkan penyakit kronis masyarakat yang disebutkan di atas.

Pengalaman adalah guru terbaik dan karenanya jangan berlindung dibalik slogan “pemilihan dalam negara demokrasi”. Apabila kita sungguh berjuang dalam koridor kepentingan umum, maka harus menyadari bahwa bagian  terbesar rakyat Nias, pada taraf pendidikan dan pengetahun dewasa ini, tidak memahami sungguh makna Pilkada. Yang ada dalam pikiran rakyat sederhana, bukan Otda bukan Pilkada  melainkan pimpinan yang mampu memberi mereka rasa aman dan  adil dalam usaha mereka mencari nafkah sehari-hari. Tujuan luhur Otda seperti yang disebut dalam UU pasti hanya bagian kecil dari rakyat (mungkin hanya beberapa) yang mengetahui melalui : pernah mendengar atau membaca ketentuan hukum mengenai Otda itu. Persyaratan yang dimiliki seseorang untuk dapat mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah Kabupaten atau Kota sebagian terbesar rakyat tidak tau.  Mereka mungkin mengenal salah seorang calon tetapi tidak mengetahui apakah calon tersebut memiliki kompetensi cukup untuk menduduki jabatan kepala daerah. Bagian terbesar pemilih (niha mbanua) “tertarik” pada Pilkada karena acara yang disajikan waktu kampanye. Atau ada temannya  yang mengajak. Atau mengenal atau ada hubungan keluarga dengan salah satu calon. Atau karena mendapat imbalan tertentu dari pihak tertentu. Dipastikan pula bahwa hanya sebagian  kecil, sekali lagi bagian terkecil dari rakyat yang memberi perhatian pada program (kalau ada) yang disampaikan oleh masing-masing calon. Boleh saja oleh elit politik mengatakan kehadiran rakyat itu sebagai “pesta demokrasi”, akan tetapi sangat tidak etis mempersalahkan rakyat pemilih apabila kepala daerah gagal atau buruk dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Namun di atas semuanya itu, telah  disinggung bahwa masalah utama dari Otda bukanlah pemilihan kepala daerah. Bukan pula pemilihan anggota DPRD atau penetapan pejabat-pejabat daerah. Akan tetapi “kesadaran” rakyat dan masyarakatnya mengolah kebebasan membangun daerah yang lahir dari otonomi. Kesadaran menumbuhkan kesatuan pandangan mengenai pembangunan yang ingin dilaksanakan dan cara bagaimana melaksanakannya. Untuk itu dapat diajukan pertanyaan  penting untuk disadari semua pihak :

  1. Sampai di mana kesadaran masyarakat daerah yang bersangkutan mengenal haknya untuk membangun diri sendiri dan daerahnya ?
  2. Sampai di mana kesadaran anggota DPRD sebagai  penyalur aspirasi rakyat dan masyarakat. Apakah DPRD hanya untuk mendapatkan popularitas dan mengatas namakan mewakili rakyat/kelompoknya ? Atau tempat untuk mendapatkan penghasilan saja ?
  3. Sampai di mana kepala daerah sungguh memperlihatkan dirinya sebagai pimpinan demokrasi di daerah itu ? Ataukah ia lebih bersikap dan bertindak dengan gaya feodal sebagai raja baru di daerah ? Dan berprakarsa selama menjabat hanya untuk memudahkan memperkaya diri, keluarga, dan kelompok !

Upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas yang menjadi inti dari artikel pendek ini. Kaum intelektual dan atau pemerhati ketertinggalan pembangunan Nias lainnya, layak bertanya : Apa yang dapat saya lakukan dan kami lakukan bersama untuk menyadari semua itu ? Kesungguhan memikirkan pertanyaan itu membentuk cara berpikir bersama untuk mencari solusi masalah pembangunan di Pulau Nias. Kalau ada kesadaran  ingin  memanfaatkan kebebasan membangun berdasar otonomi daerah, maka dengan  tingkat pembangunan yang telah dicapai di Pulau Nias dewasa ini, pada hemat penulis hendaklah seluruh potensi yang tersedia dan terbatas disasarkan terutama pada:

  1. Terciptanya pengelolaan Pemerintahan yang baik dan bersih. Jujur demi kepentingan umum. Kepala daerah baru harus berani meniru Zhu Rong-Ji, mantan PM China yang dikenal tegas, cerdas, dan bersih – yang mengatakan : “Sediakan kepada saya 100 peti mati, 99 peti mati untuk para koruptor yang saya tangkap dan satu peti mati untuk saya apabila saya tertangkap melakukan korupsi”.
  2. Sebagai daerah pemekaran baru, pendapatan daerah sangat terbatas, penerimaan pegawai negeri sipil baru harus benar-benar yang dibutuhkan. Pengalaman menunjukkan beberapa daerah otonom baru tidak mampu membayar gaji pegawai.
  3. peningkatan mutu sumber daya manusia sarana pendidikan dan kesehatan. Terkait pendidikan termasuk pendidikan bagi rakyat untuk memanfaatkan  waktu (terutama dalam hubungan : huhuo hada)  dan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta pendidikan meningkatkan kesadaran mengenai hak sipilnya,
  4. perbaikan dan atau pengembangan sarana umum (infrastruktur) seperti jalan, jembatan, air bersih, pelabuhan laut,  dan udara  – yang layak pakai  dan  tidak mewah meniru daerah kaya,
  5. upaya  pertumbuhan dan atau pemberdayaan ekonomi terkait dengan peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sehubungan dengan ini harus diperhatikan tidak terjebak dengan  proyek besar dari penanam modal tetapi kurang  bermanfaat bagi rakyat (sedikitnya pada waktu sekarang). Jangan sampai terjadi rakyat (karena bukan tenaga terlatih) hanya sebagai penonton sumber daya alamnya, sedangkan hasil besar tersedot oleh  penanam modal.
  6. Fokuskan pembangunan di pedesaan. Tujuannya adalah menciptakan kelas menengah baru di pedesaan. Kemudian ciptakan kebijakan ekonomi bagi kelas menengah baru ini  untuk tidak sekedar keluar dari kemiskinan tetapi generasi selanjutnya menjadi kelas menengah baru lagi.
  7. Hindari keserakahan yang cenderung : membangun gedung perkantoran mewah,  ingin menghasilkan sesuatu dengan cepat, menimbulkan ”kreativitas-kreativitas” menarik pajak yang berdampak negatif terhadap ekonomi riil.

Yang disarankan di atas ditarik dari pengalaman yang kita lihat dalam pelaksanaan pembangunan di negara kita dewasa ini. Praktek pelaksanaan pembangunan kita  tidak mencari solusi sampai pada akar masalah sesungguhnya yaitu kemiskinan. Sebaliknya membangun industri manufaktur seputar kota-kota besar. Desa dibiarkan dan berdampak  penduduk pedesaan mengalir ke kota mencari hidup dan lahan pertanian terbengkalai atau merosot produksinya. Sehubungan dengan ini, usaha yang serius-sistemik mencari sebab-sebab dan solusi yang tepat sangat dibutuhkan. Perasaan ketidak-pastian, perasaan tak tahu arah, perasaan tak tahu tujuan, yang dapat menjurus pada hilang kepercayaan terhadap diri sendiri harus ditinggalkan. Setelah pemekaran dengan otonomi menjadi kenyataan , maka bukan pertanyaan lagi : Apakah masyarakat Nias  sudah siap atau belum siap menerima pemekaran wilayah dengan otonomi ? Harus siap menerima dan memahami otonomi untuk diterapkan dalam membangun !

Jadikan  otonomi  sarana   ekspresi keinginan masyarakat Nias turut serta secara aktif dalam sejarah kehidupan sendiri dalam bermasyarakat dan bernegara, malah dalam mendunia. Menjadi daerah otonomi lahir dari kepercayaan bahwa masyarakat Nias   sanggup membangkitkan kekuatan sendiri yang akan memungkinkan untuk menempatkan diri sejajar dengan suku-suku lain dalam negara Indonesia.

Karena itu peranan kepala daerah, para pejabat birokrat lainya , tokoh-tokoh masyarakat, LSM-LSM, dan kaum intelektual masyarakat Nias sangat penting dan strategis. Kemampuan kepala daerah, DPRD, dan elit birokrat lainnya mengartikulasikan cita-cita itu dengan sederhana dan mudah dimengerti sangat diperlukan, sehingga orang lain mampu memahami dan terinspirasi untuk bertindak mewujudkannya. Mereka harus sungguh-sungguh memiliki kesadaran mengenai otonomi dan tujuannya serta menyadari perlunya kesatuan pemahaman mengenai itu. Harus menghindari kesadaran palsu (Camus) seperti yang sering kita lihat pada orang-orang yang memperjuangkan kepentingan sendiri atau kepentingan kontemporer dengan dalih kepentingan umum malah kadang juga dilakukan atas nama Tuhan meskipun dibalik dalihnya itu menggunung taktik memperkaya diri atau menambah kuasa.

Jakarta, Minggu Palma 2011

-o0o-

Facebook Comments