JAKARTA, Nias Online – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang semula dijadwalkan pada 28 Maret 2011 akan ditunda. Alasan atas penundaan itu masih simpang siur. Namun, di antaranya adalah belum selesainya pengurusan SK di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasan lainnya adalah kepraktisan, yakni dengan melakukan pelantikan serentak dengan kepala daerah lainnya yang baru terpilih.

“Saya dengar begitu, ditunda. Menurut informasi, ada masalah pada pengurusan SK di Gubernur dan Kemendagri. Tapi apa itu, kami tidak tahu. Biasanya, yang mengurus pelantikan itu adalah sekretariat dewan dan juga dibantu Pemda. Mungkin saja keduanya tidak maksimal. Tapi kita tidak tahu apa masalah sebenarnya,” ujar anggota KPUD Sumut Turunan Gulö kepada Nias Online di Jakarta, Jum’at (25/3/2011).

Sementara itu, anggota KPUD Nias Selatan Deskarnial Zagötö mengatakan, pihaknya juga mendengar informasi serupa mengenai penundaan itu. sebab, hingga dua hari menjelang pelantikan, belum ada surat pemberitahuan resmi kepada semua pihak terkait, termasuk KPUD mengenai pelaksanaan pelantikan.

“Persisnya informasinya seperti itu. Alasannya, Mendagri sedang melakukan ibadah umroh. Sebab, saya dengar juga informasi, katanya, Mendagri mau menghadiri pelantikan. Tapi sampai saat ini, kami belum dapat informasi resmi,” kata Deskarnial.

Deskarnial menjelaskan, informasi penundaan tersebut dia perolah dari panitia pelantikan di Setwan DPRD dan Pemda. Tapi, dengan waktu yang sudah mepet, namun belum ada kepastian acara pelantikan, dia yakin bahwa pelantikan akan tertunda.

Dihubungi terpisah, bupati terpilih Nias Selatan Idealisman Dachi membenarkan penundaan itu. Alasannya, masalah penyesuaian waktu gubernur untuk melantik bupati di pulau Nias sehingga tidak bolak-balik. “Paling hitungan hari saja (penundaannya),” ujar dia melalui pesan singkat kepada Nias Online.

Ketua Tim Sukses pasangan Idealisman Dachi-Hukuasa Nduru Arisman Zagötö juga memastikan pihaknya sudah mendapatkan informasi resmi mengenai penundaan pelantikan itu. Alasannya, adanya rencana pelantikan serentak bersama kepala daerah Nias Barat, Nias Utara dan Kotamadya Gunungsitoli yang baru saja terpilih.

Dia juga mengungkapkan, SK pelantikan sendiri belum ditandatangani Mendagri karena sedang umroh. Lambatnya pengurusan SK tersebut, menurut dia, karena kelambatan dari pihak Gubernur Sumut yang mengurusnya di Mendagri. Dia bisa memaklumi kelambatan itu mengingat Gubernur Sumut sendiri saat ini sedang dalam tahanan KPK. (EN)

Facebook Comments