JAKARTA, Nias Online – Kemarin, Kamis (10/3/2011) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus gugatan terhadap hasil pilkada Nias Barat. MK menolak semua gugatan para penggugat atas keputusan KPUD Nias Barat yang telah menetapkan pasangan Adrianus A Gulö-Hermit Hia sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Dengan keputusan itu, kemenangan pasangan nomor urut 3 pada pilkada pada 2 Februari 2011 tersebut mendapat pengukuhan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana sifat dari keputusan MK.

Nias Online berkesempatan mewawancarai Bupati Terpilih Adrianus A Gulö melalui telepon selulernya. Saat diwawancara, Adrianus masih berada di Jakarta. Pada kesempatan itu, Adrianus kembali menegaskan program prioritas mereka, sebagaimana telah sering diungkapkan pada saat kampanye. Salah satunya, menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi.

Berikut ini, hasil wawancara redaksi Nias Online, Etis Nehe dengan bupati terpilih Nias Barat Adrianus A Gulö:

Pasangan Anda telah memenangkan pilkada perdana Nias Barat. Apa program Anda untuk lima tahun mendatang dan apa yang menjadi prioritas?

Gambaran program lima tahun mendatang sudah kami susun. Pertama, mau menciptakan pemerintahan yang bersih. Kemudian, bagaimana upaya mendatangkan investor di Nias barat. Karena, seperti kita ketahui, Nias Barat itu sangat ketinggalan. Tapi itu semua hanya bisa kalau pemerintahannya betul-betul membuka diri kepada semua pihak.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, seperti apa langkah konkrit yang akan dilakukan?

Langkah pertama dulu, ya, menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Professional, walaupun kita mengalmai kesulitan karena sumber daya manusia (SDM) kita masih sangat terbatas. Tapi tidak berarti profesionalisme kita abaikan.

Kita tahu, yang sering jadi persoalan krusial selama ini adalah masalah korupsi. Di antaranya, berupa pungutan pada penempatan pejabat dan penerimaan PNS yang nilainya bisa puluhan juta. Terkait komitmen pemerintah yang bersih, apa yang akan dilakukan mengatasi masalah itu?

Itu yang akan diberantas. Kalau masuk PNS saja sudah bayar duit, bagaimana kalau nanti sudah menjabat, tambah parah. Itu yang harus kita berantas. Kalau lulus, ya lulus saja. Tidak perlu bayar-bayar. Itu yang kami usahakan nanti.

Jadi permainan uang akan dihentikan?

Kami setuju itu. Waktu kampanye, saya berkali-kali mengatakan itu. Pada jabatan fungsional dan struktural tidak akan menerima duit. Demikian juga pada penerimaan PNS tidak menerima duit, itu harus dikikis. Bagaimana itu nanti, misalnya, ketika mau jadi camat, kita minta duit, bagaimana dia bisa kerja nanti.

Soal menarik investor, konkritnya, apa yang akan dilakukan?

Itu tentu butuh waktu yang agak lama. Bagaimanapun investor itu tidak mau cari rugi. Kita ciptakan dulu kondisi yang memungkinkan investor itu masuk. Pertama, dengan pemerintahan yang bersih. Jangan nanti belum apa-apa, kita sudah persulit dengan sudah minta pajak, dan lain-lain. Intinya, dengan pemerintahan yang bersih, investor itu akan datang karena dia tidak dipersulit dan tidak ditakut-takuti. Kalau pemerintah tidak bersih dan berharap investor mau masuk, itu bohong. Makanya kita harus melakukan pembenahan.

Facebook Comments