Oleh: Faisal Basri

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, mencapai 6,1 persen pada tahun 2010. Pendapatan per kapita pun naik lumayan, telah mencapai di atas 3.000 dollar AS pada tahun yang sama. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga turun. Masih cukup banyak data lainnya yang menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami perbaikan.

Namun, mengapa persepsi masyarakat berdasarkan berbagai survei mengindikasikan bahwa keadaan semakin sulit. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi juga meningkat.

Mengapa pedagang kaki lima kian menjamur di kota-kota besar? Mengapa preman merajalela? Mengapa semakin banyak saja tenaga kerja Indonesia terpaksa mengadu nasib di luar negeri dengan taruhan nyawa sekalipun?

Tentu ada yang salah dari proses pembangunan yang dari sosok luarnya menunjukkan perbaikan. Perbaikan itu pun masih perlu dipertanyakan kualitasnya. Kalau saja pertumbuhan ekonomi cukup berkualitas, tentu tak akan banyak muncul anomali ataupun kontradiksi.

Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pertumbuhan adalah korupsi. Praktik-praktik korupsi di segala lini kehidupan menyebabkan investasi terhambat. Pengusaha membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan usahanya.

Di masa Orde Baru yang kita yakini tingkat korupsinya sangat parah, pengusaha masih bisa meraup laba karena persaingan dari luar negeri dibatasi dengan berbagai bentuk perlindungan.

Korupsi juga menyebabkan kualitas infrastruktur rendah. Penggelembungan nilai proyek dan pemotongan standar baku yang dipersyaratkan dalam kontrak membuat kualitas bangunan sangat buruk sehingga cepat rusak.

Teramat mudah menemukan buktinya dengan kasatmata: jalan yang mudah berlubang dan menjelma menjadi kubangan, jalan khusus bus transjakarta, dan bangunan-bangunan pemerintah. Ongkos pemeliharaan jadi mahal sehingga mengorbankan anggaran yang sepatutnya lebih banyak dialokasikan untuk orang miskin.

Agaknya tak berlebihan kalau kita kian meyakini bahwa sumber kebocoran terbesar adalah dari penerimaan perpajakan. Bagaimana mungkin nisbah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) justru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir dibandingkan dengan selama lima tahun sebelumnya berturut-turut.

Dengan penurunan penerimaan pajak, peran pemerintah untuk melayani rakyat melemah. Porsi pengeluaran pemerintah di dalam produk domestik bruto tak kunjung menembus 10 persen. Padahal, di negara yang sangat liberal seperti Amerika Serikat sekalipun, porsinya mencapai 20 persen.

Bukankah menyerahkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar juga mensyaratkan hadirnya peran negara yang lebih kuat, terutama dalam menciptakan jaring-jaring pengaman pasar agar kelompok-kelompok yang rentan bisa terlindungi.

Jaring-jaring pengaman pasar wajib ada dan melekat di dalam sistem pasar. Dana untuk itu dari mana lagi kalau bukan dari pajak, yang merupakan perangkat untuk meredistribusikan pendapatan dari yang lebih mampu ke yang kurang mampu.

Kalau begini terus, APBN kian mandul untuk memberdayakan rakyat. Tanda-tandanya mulai tampak. Tahun 2010 kita sudah mengalami defisit dalam keseimbangan primer (penerimaan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang). Defisit keseimbangan primer baru pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir.

APBN yang kian mandul berdampak pula pada pelemahan kemampuan pemerintah untuk menyuntikkan dana segar ke sektor-sektor yang seharusnya memperoleh prioritas, seperti sektor pertanian dan atau pedesaan. Bagaimana mungkin hendak memerangi kemiskinan jika basis kemiskinan yang notabene ada di pedesaan—hampir dua pertiga penduduk miskin ada di desa—tak kunjung disentuh dengan serius.

Justru sektor pertanian kian terbebani karena sumbangsih sektor industri manufaktur—yang seharusnya jadi pengimbang—terus saja menurun. Terbebani karena pilihan bagi pencari kerja adalah kembali ke sektor pertanian atau memadati sektor informal. Karena itu, pekerja informal bertambah banyak, sekitar 70 persen dari semua orang yang bekerja. Tak diragukan lagi, pertumbuhan gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Selanjutnya, pertumbuhan yang tidak berkualitas akan membuat hampir separuh penduduk rentan terhadap gejolak ekonomi. Sedikit saja harga-harga pangan naik membuat penduduk yang nyaris miskin jadi benar-benar miskin, tak lagi mampu menopang kebutuhan hidup minimumnya: 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan pendidikan dasar dan kesehatan dasar.

Kalau sekadar mengurangi kemiskinan, pemerintah bisa saja memberikan bantuan langsung tunai, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar gratis. Namun, mengisi kemerdekaan tak cukup sampai di situ. Yang harus dilakukan adalah memerangi kemiskinan, membongkar akar-akar kemiskinan.

Yang paling jitu adalah dengan menciptakan lapangan kerja bermutu. Untuk itu, tak ada pilihan lain kecuali memberdayakan sektor pertanian, membangun pedesaan dengan sungguh-sungguh, dan memacu industrialisasi.

Menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar saja tak cukup. Peran aktif negara harus lebih mengedepan. Dengan memberantas korupsi, peran negara niscaya akan lebih mumpuni. Plus, perubahan paradigma pembangunan, tentu saja.

Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia Merdeka, kata Bung Karno. Syarat perlunya adalah berantas korupsi. Sebab, sesuai dengan slogan PBB: ”The cost of corruption is poverty, human suffering and under development. Everyone pays.”

* Pengamat Ekonomi

Sumber: Kompas

Facebook Comments