Jakarta, Nias Online – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, jumlah kasus korupsi yang terungkap pada semester II 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan semester I tahun yang sama. Berdasarkan wilayah, ICW mencatat, Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah paling banyak kasus korupsi yang terungkap.

“Selama semester I dan II, kasus korupsi terbanyak terjadi di Sumut,” ujar Koordinator investigasi dan informasi publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto di kantor ICW, Jakarta, Rabu (23/2).

Agus memaparkan, pada semester I, kasus korupsi yang terungkap di Sumut sebanyak 26 kasus. Disusul dengan Jawa Barat sebanyak 16 kasus, Jawa Tengah sebanyak 14 kasus, Lampung sebanyak 10 kasus dan Kalimantan Timur sebanyak 7 kasus. Selanjutnya, pada semester II, kasus korupsi yang terungkap di Sumut mencapai 38 kasus, Bengkulu sebanyak 23 kasus, Jawa Timur sebanyak 20 kasus, Riau sebanyak 20 kasus dan Sulawesi Selatan sebanyak 20 kasus.

Meski begitu, potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus-kasus korupsi, kata dia, paling besar terjadi pada kasus korupsi di Kalimantan Timur. Pada dua kasus saja, potensi kerugian negara mencapai Rp 601 miliar. Selanjutnya, pemerintah pusat, termasuk DKI Jakarta sebesar Rp 200 miliar dalam 66 kasus), Sumut sebesar Rp 179 miliar dari 38 kasus dan Riau sebesar Rp 128 miliar dari 20 kasus.

Secara keseluruhan, kata dia, jumlah kasus korupsi selama 2010 sebanyak 448 kasus. Terdiri dari 176 kasus pada semester I dan 272 kasus pada semester II. Kasus korupsi yang terungkap paling banyak pada semester II adalah pada sektor infrastruktur yang mencapai 53 kasus. Sebelumnya, pada semester I, sektor keuangan menjadi penyumbang kasus korupsi terbesar pada semester I yang mencapai 38 kasus.

Dari sisi pelaku kasus korupsi, jelas dia, juga mengalami peningkatan. Pada semester I sebanyak 441 tersangka dan pada semester II menjadi 716 tersangka. Kebanyakan para tersangka berasal dari pegawai atau staf pemda mencapai 86 orang. Sisanya, berasal dari DPR dan DPRD sebanyak 82 orang, pejabat pelaksana teknis sebanyak 72 orang dan kepala dinas sebanyak 70 orang.

Meski ada peningkatan jumlah kasus, namun potensi kerugian negara yang ditimbulkan mengalami penurunan. Pada semester I, jumlah potensi kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun. Sedangkan pada semester II sebesar 1,5 triliun. (EN)

Facebook Comments