Pemekaran Provinsi akan Diwarnai Tarik Menarik Wilayah

MEDAN – Tarik-menarik tentang pemekaran provinsi di Sumatera Utara diperkirakan bakal meninggi. Saat ini, panitia khusus (pansus) DPRD Sumut tengah menangani empat usulun provinsi pemekaran, yakni Tapanuli Bagian Selatan, Tapian Nauli, Nias, dan Tapanuli.

Sejumlah anggota DPRD Sumut meragukan tentang mulusnya rencana pemekaran empat provinsi tersebut. Masalah utamanya akan terjadi tarik-menarik daerah ke dalam provinsi baru. Disebutkan, pansus tentang pemekaran kini tengah bekerja untuk mengumpulkan berbagai masukan yang disyaratkan oleh ketentuan.

Dari data yang ada, ternyata terjadi tumpang tindih daerah, terutama untuk provinsi Tapian Nauli. Mereka mengklaim beberapa daerah masuk kepada mereka, seperti Sibolga, Nias, dan Tabagsel.

Sementara itu, sekretaris pansus pemekaran DPRD Sumut, Irwansyah Damanik, mengakui adanya tumpang-tindih wilayah itu. Katanya, saat ini pansus sedang bekerja membahas usulan yang masuk.

“Untuk pemekaran ini, DPRD Sumut hanya bersikap menindaklanjuti usulan pemekaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan, katanya, tidak dalam posisi mendorong ataupun menghambat usulan pemekaran. Sampai sekarang yang kita bahas memang untuk empat usulan itu,’’ kata Irwansyah, pagi ini.

Termasuk dengan konsep Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang menyebutkan idealnya hanya satu pemekaran di Sumut. Menurut Irwansyah, tidak menjadi wewenang dewan membatasinya. Karena konsep Depdagri itu juga bertentangan dengan PP No 28 tahun 2007 tentang pemekaran.

Kata Damanik, PP No 28 tahun 2007 disebutkan, syarat pemekaran minimal harus didukung oleh lima kabupaten dan kota. Saat ini, katanya, pansus baru mengadakan rapat membahas persyaratan administrasi provinsi yang minta dimekarkan.

Seperti dukungan dari kepala daerah, dukungan dari DPRD dan beberapa syarat lainnya. Ke depan, masih banyak lagi yang menjadi tugas Pansus. Karena ada 41 syarat yang harus dipenuhi oleh daerah calon pemekaran.

Tentang potensi daerah? Kata Damanik, termasuk sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon daerah pemekaran. Makanya, menurut dia, pansus akan turun ke daerah-daerah untuk melihat secara keseluruhan. Termasuk tentang potensi daerah dimaksud.

Sumber: Waspada Online

Komentari

menurut saya sih pemekaran boleh2 saja,asal memenuhi kriteria yang telah di tentukan oleh pemerintah,namun dalam hal ini perlu melihat sumber daya manusianya dan jg SDA yang ada dalam wilayah yg di mekarkan.dan kepada perintis pemekaran juga pejabat yg bertugas nanti jangan mempersulit masyarakat yg berurusan dgn pemerintah,karna sbgai cnth sjak pemekaran kabupaten masrakat sngt merasakan ketidak adilan sgl sesuatu yg di urus uang2 trus yg di minta oleh pjbt yg saat ini.pemeritah sekarang mengrbankan msyrakat bukan mempermudah tp sbaliknya mempersult masyaratkat dlm sgala kepentingan