JAKARTA, Nias Online – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan keempat pemohon untuk seluruhnya atas sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Nias Selatan (Nisel). MK menerima seluruh eksepsi Termohon (KPUD Nisel) yang dengan sendirinya mengukuhkan kemenangan pihak terkait, pasangan Idealisman Dachi-Hukuasa Ndruru yang telah ditetapkan KPUD Nisel sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada 6 Januari 2011.

Pengucapan putusan yang molor lebih setengah jam tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Mahfud MD dan didampingi enam dari delapan hakim MK lainnya. Pengucapan putusan dilakukan secara berturut-turut. Mulai dari gugatan pasangan Fahuwusa La’ia-Rachmat A. Dachi (Farada), pasangan Hadirat Manaö-Denisman Bu’ulölö (Hadirman). Kedua pasangan itu didiskualifikasi pada saat verifikasi pencalonan dan setelah penetapan.

Selanjutnya, diikuti dengan pembacaan putusan atas gugatan pasangan Fauduasa Hulu-Alfred Laia (Jiwa) dan pasangan Temazisökhi Halawa-Foluaha Bidaya (Temafol). Kedua pasangan ini merupakan peraih suara terbanyak kedua dan ketiga pada pilkada yang dilaksanakan pada 29 Desember 2010.

Sejenak setelah memulai pembacaan putusan, Ketua MK Mahfud MD sempat ‘menginterupsi’ untuk memberikan klarifikasi. Mahfud menjelaskan, dirinya menerima surat yang isinya berupa dugaan keberpihakan MK mengingat di antara hakim MK dan pasangan terkait sama-sama anggota DPR RI periode lalu.

“Saya mendapat surat soal hal itu. Juga menjelaskan bahwa ada pertemuan antara Idealisman dengan hakim pada jam tertentu. Padahal, di jam dimaksud, hakim dimaksud sedang bersidang. Jadi, saya nyatakan bahwa semua itu tidak benar. Fitnah seperti ini sudah biasa kami terima,” di Gedung MK di Jakarta, Rabu (2/2/2011).

Sementara pada bagian akhir persidangan, Mahfud kembali menekankan kriteria gugatan yang diterima oleh MK, yakni adanya kecurangan atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. Bila hal itu tidak terpenuhi, meski beberapa pelanggaran terbukti, namun bila bersifat sporadis, tidak akan diterima. Dia mencontohkan, soal politik uang dalam Pilkada Nias Selatan. “Meski ada yang terbukti, tapi karena terjadi sporadis, itu tidak kita perhitungkan. Kecuali bila terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif,” tegas dia.

Kecewa

Putusan MK tersebut disambut kecewa oleh semua pasangan penggugat. Sejumlah kuasa hukum para tergugat juga tidak bisa menutupi kekecewaan dan kekagetan mereka. Meski mengakui tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat, namun tetap mengaku heran dengan cara penyimpulan oleh hakim-hakim MK atas berbagai bukti dan fakta yang diajukan di persidangan.

Dihubungi usai persidangan, Hadirat mengakui kekecewaannya. Demikian halnya Foluaha Bidaya. Meski begitu, keduanya mengaku tidak ada pilihan lain kecuali menerima hasil putusan MK tersebut. Keduanya juga mengajak semua masyarakat Nias Selatan untuk menerima keputusan ini dan bersama-sama membangun Nias Selatan. “Kita harus terima dan mendukung pasangan terpilih. Mari bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan,” kata Hadirat. Sementara menurut Foluaha, mengatakan, “Pasangan Ideal dan Hukuasa harus didukung jikalau mereka adalah pemimpin yang ditetapkan Tuhan untuk Nias Selatan.” (EN)