Kadinkes Nisel tersangka korupsi Rp3,5 M

Wednesday, February 2, 2011
By nias

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menetapkan Kepala Dinas Kesehatan(Kadinkes) Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Rahmad A Dachi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Dia diduga menyalahgunakan proyek pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan senilai Rp3,5 miliar bersumber dari APBD Nisel TA 2007.

“Benar tim saya sudah menetapkan Kadis Kesehatan Nisel RAD sebagai tersangka, ” kata Kepala Kejatisu, Sution Usman Adji, tadi malam.

Menurut Sution, penetapan tersangka ini bagian pengembangan pemeriksaan pada penyidikan, setelah sebelumnya menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Christian Hondo selaku PPK(pejabat pembuat komitmen),tersangka Kendi Damanik (rekanan) dan Albertus Manao (Ketua Panitia Lelang).

Menurut Sution, soal penanganan teknis lebih lanjut kasus ini ditangani bidang Pidana Khusus dibawah komando Aspidsus, Erbindo Saragih. “Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, RAD sudah pernah diperiksa dengan status sebagai saksi,” kata Sution tadi malam.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, menjelaskan dalam kasus ini kerugian negara sekitar Rp2,073 miliar dari Rp3,5 M dana APBD Nisel. ”Untuk pemeriksaan Kadis Kesehatan sebagai tersangka, akan dijadwalkan pemanggilannya,” katanya,

Edi membantah tudingan LSM yang menyebut adanya “tebang pilih” dalam penanganan kasus itu untuk penetapan tersangka. Dalam kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan itu diduga terjadi mark-up serta tidak sesuai Kepmenkes RI soal harga barang dan obat obatan.

“Penuntasan kasus ini, penyidik tidak pilih kasih, kalau bukti ada tidak ada yang akan luput dari jeratan hukum. Untuk itu, tidak tertutup kemungkinan tersangka bertambah,” tegas Edi. Editor: SATRIADI TANJUNG

Sumber: www.waspada.co.id – 1 Februari 2011

9 Responses to “Kadinkes Nisel tersangka korupsi Rp3,5 M”

  1. 1
    Marselino Fau Says:

    Mau tanya Pak Jaksa Siapa lagi yang akan diperiksa besok, apa cuma orang ini saja…. ???????

    Cepatlah proses sebelum barang bukti dihilangkan dan kadaluwarsa…

    Saya ucapkan selamat bertugas pak jaksa dan yang sudah ditahan selamat menikmatinya dan yang belum diproses selamat mempersiapkan diri……… menuju hotel prodeo…

  2. 2
    Bento Says:

    Alhamdulillah, untung FARADA tidak masuk peserta pemilu, gmn kalo jadi pemenang. Yang satu pak Fahuwusa Laia menurut keterangan Saut H. Sirait (anggota KPU Pusat) pd sidang sengketa pilkada Nisel di MK, Sirait mengatakan Fahuwusa memberi dia uang sebesar Rp.99.900.000 dgn maksud spy dia dimaksukan kembali sbg calon bupati. Ini artiya terkait kasus pidana suap.
    Pak Rahmat Dachi yg tdk lain pasangan Fahuwusa lagi2 dijadikan tersangka kasus korupsi di dinkes kab. Nisel.
    Saya tdk habis pikir, kalau sudah begini mana mgkn bs jadi pemimpin. Mau dibawa kemana Nisel ini.
    Ternyata Tuhan punya rencana yg indah buat Nisel, ditengah jalan FARADA gagal, bahkan di MK td sore ditolah gugatannya.
    Jd ini peluang utk menegakkan hukum di Nisel…

  3. 3
    Ria wau Says:

    Puji Tuhan pak Jaksa, Tuhan sedang pakai apart penegak hukum memberntas korupsi di NISEL. Kalau boleh Pak, saran kejajaran di bawah juga bekerja baik seperti di Kejatisu. Karena NISEL secara khusus dan PULAU NIAS pada umumnya jadi tempat yang aman bagi koruptor. Kepada BUPATI terpilih pasangan IDEALIS HUKUASA saya ucapkan SElAMAT atas ditetapkannya kemenangan BAPAK selaku bupati NISEL TUHAN YESUS memberkati.

    Catatan: Tolong menulis setiap kata secara lengkap supaya komentar dapat dibaca dengan mudah. Redaksi telah menyunting komentar Anda untuk tujuan itu. (Redaksi)

  4. 4
    Siwani Victor Dachi Says:

    Salam kepada Saudara-saudari semua Warga Kabupaten Nias Selatan di manapun berada.

    Saya hanya memberikan masukan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nias Selatan yang baru.

    Untuk mencegah/menghindari terjadi hal-hal yang kurang disukai dan dibenci oleh masyarakat pada umumnya yaitu mengenai “PERBUATAN KORUPSI”,
    maka sebaiknya Bapak Bupati yang baru memikirkan, mencari dan menyeleksi orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi staff khusus dalam mengontrol, mengawasi lalu lintas keuangan APBD Kab. Nias Selatan. Jadi orang-orang kepercayaan / staff khusus itu harus ditugaskan sebagai Auditor. Mereka akan mengecek keuangan yang diserahkan ke semua kepala Bagian, Dinas dan Seksi, Camat dan sebagainya. Dan ini dilakukan setiap akhir bulan atau sekali dalam 2 bulan. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang secara sembunyi-sembunyi mencuri uang negara. Yang seharusnya uang itu digunakan untuk operasioanl pembangunan tetapi karena perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab maka pembangunan di segala bidang / sektorpun akhirnya terabaikan.

    Menurut logika saya jika ini diterapkan maka saya yakin pemerintahan Bapak Bupati & wakil Bupati akan bersih dari Korupsi. Jika diabaikan maka bisa-bisa tidak akan terjadi perubahan di bumi Nias Selatan.

    Jika semua kepala daerah-daerah lain (di luar Kab.Nias Selatan) juga berinisiatip untuk melakukan kebijakan seperti ini, saya percaya Indonesia akan maju dan berkembang dalam membangun berbagai sektor yang ujung-ujungnya akan dinikmati secara bersama-sama oleh Rakyat Indonesia.

    Semoga masukan ini dapat menjadi pertimbangan dan perhatian khusus untuk menjadikan Kab.Nias Selatan bebas dari ” PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI”. Bila mana ada yang keras kepala untuk melakukan “KORUPSI” maka dia harus dijebloskan ke penjara. Di samping itu dia harus mengembalikan uang negara yang telah ditipu.

    Sekian masukan dari salah satu warga masyarakat Nias Selatan dan masukan ini supaya ditanggapi secara positip oleh berbagai pihak demi kepentingan kita semua.

    Ya’ahowu…

  5. 5
    Samahato Buulolo Says:

    Masyarakat Nias Selatan sebenarnya sudah tidak ragu lagi mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Negara di setiap SKPD setelah Kepolisian Resor Nias Selatan dipimpin oleh Bapak AKBP Leonardus Eric Bhismo karena beliau memiliki tekad dan prinsip untuk memberantas Korupsi tanpa kompromi.

    Namun disaat gencarnya pelaksanaan pemberantasan Korupsi dibeberapa SKPD yang dilakukan oleh Kapolres Nisel antara lain Dinas Perindag, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimpraswil, Dinas Sosial, dan akan menyusul Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (P2KAD),ternyata masyarakat Nisel merasa kecewa dengan terjadinya Pemutasian beberapa Pejabat di Polres Nisel yakni Waka Polres Kompol Djairing Tamba,SH, Kabag Ren, Kasat Lantas dan Kasat Reskrim AKP. M. Luther Dakhi yang sangat antusias melakukan pengusutan dan pembongkaran berbagai Kasus Korupsi Keuangan Negara di Nisel.

    Mudah-2an Kasus Korupsi di Nisel dapat dituntaskan sesuai harapan masyarakat.

    Rakyat Nisel selalu mendukung Kapolres L. Eric Bhismo untuk mengusut dan menuntaskan kasus TPK dibumi Nias Selatan.

    Ya’ahowu………….!!!

  6. 6
    demo Says:

    kalau sy baca mengenai kadis kesehatan jadi tersangka….sebaik kalau ada tender 2x pemerintahan itu di masukkan panitianya dari kejaksaan…atau kepolisian…..shg jelas…..kalau ada mslh…

  7. 7
    s.daeli Says:

    untuk memberantas korupsi…mulai dari diri kita dulu….krn korupsi ini sdh merupakan jaringan,bagaikan berantai….kepala daerah/skpd ada aggaran,anggaran atau dana tsb di lelang…..nah disini sdh mulai saling menginati…antara rekanan,lsm dan aparat,nah menurut sy sebaiknya jadi panitia itu di ambil dr aparat hukum dan di dampingi oelh lsm dan para wartawan…..

  8. 8
    Siwani Victor Dachi Says:

    Ya’ahowu ami ira talifusõ…..

    Terimakasih kepada Bapak Samahatõ Bu’ulõlõ, yang sedikit banyak telah memberikan penjelasan di mana selama ini pihak kepolisian Nias Selatan telah berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi sekalipun di tengah perjalanan mengalami berbagai kendala.Pak Polisi jangan gentar Pak untuk mengusut dan menegakkan kebenaran. Kita berharap semoga ke depan atau di masa pemerintahan yang akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati kita yang baru terpilih upaya-upaya pemberantasan korupsi ini tetap dilanjutkan. Ini sesuatu tugas yang sangat bagus untuk dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait.

    Harapan kita ke depan juga tetap ada staff-staff khusus/Auditor-auditor yang diangkat oleh Bupati, dan orang-orang itu harus diseleksi secara seksama dan dapat dipercaya untuk mengecek lalulintas keuangan baik APBD dan semcamnya yang mengalir ke beberapa tempat/bagian/kecamatan. Jika ini dilakukan maka saya yakin dan percaya tidak akan bertumbuh praktek-praktek korupsi seperti yang terjadi di era-era sebelumnya. Lebih baik ada upaya pencegahan dari pada kita biarkan begitu saja. Karena kalau sudah terjadi praktek-praktek korupsi, sudah sangat sulit untuk melacaknya. Sedangkan kalau sekali 2 bulan para staff khusus/Auditor itu bekerja secara baik dan benar, maka sangat hati-hatilah orang-orang untuk bermain spekulasi. Sekarang pegawai/karyawan dapat membuat laporan palsu atau bon palsu. Misalkan saja, harga 1 sak semen seharga 60.000, tidak mungkin bon itu dirubah menjadi 100.000 atau lebih, karena nanti bisa ketahuan. Jadi ini hanya contoh yang sangat kecil. Lebih bagus yang transparan saja.
    Masih banyak penduduk desa lain / kampung lain yang ingin jalannya dibangun, dibangunnya rumah sakit, sekolah dan prasarana-prasarana lainnya. Kalau uangnya habis dikorupsi bagaimana bisa pembangunan bisa berjalan baik.

    Kalau Pemda-pemda lain di seluruh Indonesia menerapkan cara seperti ini, saya yakin dan percaya Indonesia akan maju terus dalam pembangunan. Koruptor itu ibarat tikus, maka dalam hal ini seorang Kepala Daerah harus tegas untuk mengambil tindakan. Jika ada pegawai-pegawai bahkan mungkin seorang Kepala bagian/dinas yang nakal, harus dipecat. Jadi, atasan harus lebih dahulu bersih, jujur dan benar sehingga punya wibawa kepada bawahannya.

    Sekian masukan dari saya, Tuhan memberkati kita semua, Amen !

  9. 9
    A.Silvy Halda M Lase Says:

    Saya setuju dengan upaya pmberantasan korupsi oleh aparat hukum khusus di Sumut, tetapi harapan saya kepada penegak hukum sebelum memvonis seseorang terlebih dahulu koreksi diri apakah anda bersih dihadapan hukum….? apakah waktu anda melamar jadi jaksa tdk pakai suap…? karena di SUMUT termasuk Nias kalau masuk PNS sudah menjadi rahasia umum bahwa ada tarifnya, tapi ok lah salut buat pak jaksa di Sumut, saran tolong juga di basmi suap-menyuap dlm proses perekrutan PNS terutama di Nias, karena budaya seperti itu menjadi akar berkembang biaknya sifat kuruptif birokrasi.

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

February 2011
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28