Tribunnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan keterlibatan wakil Bupati Nias Temazaro Harefa dalam kasus korupsi bantuan bencana tsunami Nias pada tahun 2006 silam. Fakta itu diungkapkan oleh Bupati Nias Binahati B Baeha, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu.

“Masih didalami,” ujarnya usai menjalani pemeriksaan di depan penyidik
KPK, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (28/1/2011).

Binahati mengaku, kepada penyidik KPK, dirinya mengungkapkan bahwa
Temazaro turut menikmati dana sisa bantuan bencana tsunami itu.
“Memang dari pengakuan (saksi), wakil ikut terima,” tuturnya.

Seperti diketahui, menurut Laporan Ketua Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN) Herman Jaya Harefa ke KPK, Temazaro diduga turut menikmati dana sisa bantuan bencana tsunami Nias pada tahun 2006.

Keterlibatan Temazaro, lanjut Herman, disebut oleh Kepala Bagian Umum Kabupaten Nias, Baziduhu Ziliwu. Menurut Herman, kepada dirinya, Bazihudu, mengakui sendiri jika dirinya telah memberikan sejumlah uang kepada Temazaro, yang mana dana itu bersumber dari sisa dana bantuan tsunami Nias berdasarkan petunjuk dari Binahati.

“Karena wakil Bupati Nias marah-marah pada saat itu karena tidak dilibatkan dalam pengadaan barang tersebut,” ucapnya.

Keterlibatan Temazaro, ucapnya, juga dapat dilihat dalam kapasitasnya
selaku penyusun proposal penyediaan barang bantuan bagi korban bencana tsunami Nias yang diajukan ke Menko Kesra.

Dalam penyusunan proposal itu, kata Herman, Temazaro tidak mempunyai dasar acuan harga pasar barang-barang yang akan disediakannya. “Perlu diketahui, dari data yang sudah kami laporkan (ke KPK), dia (wakil bupati) telah melakukan penggelembungan harga dan penyalahgunaan sisa dana bantuan bencana alam,” tuturnya.

Sumber: www.tribunnews.com/2011/01/28/kpk-telusuri-dugaan-keterlibatan-wakil-bupati-nias

Facebook Comments