JAKARTA, Nias Online – Entah kebetulan atau tidak, salah satu Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang mengadili gugatan hasil pilkada Nias Selatan (Nisel) mengindikasikan kecocokan pemahaman dengan argumentasi hukum pasangan Hadirat Manaö soal pencalonan mantan narapidana (napi) menjadi kepala daerah.

Hal itu tampak dari dua kali hakim Konstitusi Muhammad Alim memberi penjelasan pada persidangan, terutama terkait status mantan narapidana yang disandang Hadirat yang menjadi dasar pendiskualifikasiannya dari kepesertaan pilkada Nisel 2010 oleh KPUD Nisel.

Sebelumnya, pada persidangan pada sesi pukul 14.00-18.00 Wib, Muhammad Alim sekali menginterupsi tanya jawab pemeriksaan para saksi, khususnya pada topik persyaratan mencalonkan diri pada jabatan kepala daerah bagi mantan narapidana.

Interupsi serupa dilakukan lagi oleh Hakim Muhammad Alim pada sesi persidangan pukul 20.30 wib pada sesi tanya jawab pemeriksaan saksi dari termohon (KPUD Nisel). Pada kedua interupsi tersebut, Muhammad Alim secara terus terang meluruskan pandangan yang dinilainya tidak komprehensif dari para pihak, khususnya termohon.

Muhammad Alim menjelaskan, harus diingat betul, pada keputusan MK tentang seseorang yang pernah dipidana dan mau maju pada pencalonan, ada empat syarat yang bersifat kumulatif dan tidak boleh hanya diacu salah satunya, yang harus dipenuhi. Pertama, yang bersangkutan sudah lima tahun selesai menjalani pidananya. Kedua, secara terus terang mengakui kepada publik bahwa dia mantan narapidana.

Ketiga, kejahatan itu bukan berulang-ulang, kambuhan atau residivis. Dan keempat, yang bersangkutan mencalonkan diri pada jabatan yang dipilih seperti menjadi anggota DPR/D atau kepala daerah. Dia membandingkan, hal itu tidak berlaku pada jabatan hakim dimana sekali tersangkut pidana, maka karirnya langsung ‘mati.’

“Jadi, itu empat syarat itu harus kumulatif. Jangan hanya soal berulang-ulangnya. Kalau dia penjahat, tapi dipilih rakyat, monggo. Kumpul itu empat, baru bisa maju. Tidak bisa satu-satu,” tegas dia.

Penjelasan hakim MK itu memang mengejutkan. Sebab, sangat mirip dengan argumentasi yang pernah dipaparkan oleh Saksi Ahli yang diajukan pasangan Hadirat, yakni Prof. Dr. Maidin Gultom pada persidangan pada Kamis (20/1/2011).

Sementara itu, menjawab pertanyaan kuasa hukum Hadirat, anggota KPUD Sumut Turunan Gulö mengatakan, setidaknya ada tiga kasus pidana yang pernah membelit Hadirat. Yakni, pertama, terkait penggunaan ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi syarat pemerintah. Kedua, pidana dengan tuduhan makar karena memberi maklumat agar masyarakat tidak memilih pada Pilkada pada 2005. “Ketiga, masih ada satu lagi, tapi saya tidak ingat kasusnya. Tapi, beliau diadili di PN Gunungsitoli dan PN Medan. Kami punya dokumennya,” jelas Turunan.

Sebaliknya, Kapolres Nisel AKBP Leonard Erick mengatakan, dari catatan yang mereka miliki, tidak mengetahui bahwa Hadirat pernah melakukan perbuatan pidana yang berulang-ulang. “Kalau record berulang-ulang, setahu saya tidak ada,” kata dia.

Apakah ini indikasi bahwa MK akan mengakui legal standing kepesertaan pasangan Hadirat pada Pilkada Nisel yang berkonsekuensi diadakannya pilkada ulang? Kita tunggu putusan MK, paling lama dua minggu ke depan. (EN)

Facebook Comments