JAKARTA, Nias Online – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, mulai Pebruari 2001, Pemerintah akan menerapkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. KTP baru tersebut berbasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pengurusan KTP elektronik tersebut, kata dia, tidak memungut sepeserpun dari masyarakat.

“KTP elektronik ini tidak dipungut biaya. Gratis,” ungkap dia usai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (24/1/2011).

Pihaknya juga sudah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia mengenai kebijakan baru tersebut. Bila dalam praktiknya ada pihak-pihak yang memungut biaya, kata dia, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada program penerbitan KTP baru tersebut.

Pemberlakuan KTP elektronik baru tersebut, kata dia, telah didahului dengan ujicoba di enam daerah di Indonesia. Yaitu, Cirebon, Padang, Jembrana, Makassar dan Yogyakarta. Dengan sistem pengenal elektronik tersebut, akan memudahkan berbagai urusan bagi masyarakat serta mencegah penyalahgunaan. Sebab, kartu itu dilengkapi dengan chip yang dilengkapi dengan data sidik jari pemilik kartu. KTP elektronik itu juga diperkirakan akan mengatasi masalah klasik identitas ganda yang sering terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum.

Gamawan memaparkan, untuk pelaksanaan e-KTP tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6,3 triliun untuk persiapan infrastrukturnya.Untuk tahun ini, kata dia, pihaknya membagikan sebesar Rp 300 miliar ke daerah untuk keperluan revisi dan penuntasan penertiban NIK nasional. Program itu diharapkan tuntas pada tahun ini. Sedangkan program e-KTP diharapkan diselesaikan pada 2012. (EN/dari berbagai sumber)

Facebook Comments