Sengketa Pilkada Nisel di MK – KPUD Nisel dan Pasangan Ideal Tolak Semua Tuduhan Pemohon

Thursday, January 20, 2011
By susuwongi

JAKARTA, Nias Online – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Tahun 2011. Pada sesi persidangan hari ini (Kamis, 20/1) mengagendakan jawaban Pihak Termohon (KPUD Nisel) dan Pihak Terkait (pasangan Ideal). Pada persidangan tersebut, baik Pihak Termohon, maupun Pihak Terkait, membantah semua dalil empat pemohon yang disampaikan pada persidangan pertama sehari sebelumnya (Rabu, 19/1).

“Pelaksanaan Pilkada Nisel telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pilkada itu juga berlangsung dengan aman dan damai. Tidak seperti pada kegiatan serupa sebelumnya,” jawab KPUD Nisel yang dibacakan oleh tim pengacaranya.

Selanjutnya, terkait pencoretan pasangan Fahuwusa La’ia-Rakmat Alyakin Dachi (Farada) pasangan Hadirat Manaö-Denisman Bu’ulölö (Hadirman), juga dinilai telah sesuai aturan. KPUD menilai, surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang dimiliki oleh Fahuwusa Laia tidak sah, sehingga menjadi dasar pendiskualifikasian. Sedangkan terkait pencoretan pasangan Hadirman, mengacu pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jawaban serupa juga diberikan oleh Pihak Terkait melalui kuasa hukumnya.

Sementara itu, Pihak Terkait, membantah semua dalil para pemohon. Di antaranya, terkait tuduhan melakukan politik uang (money politics) yang dinilai tidak berdasar dan prematur. Sebab, pemohon tidak menjelaskan siapa yang memberikan dan menerima uang, jumlah uang, penerima dan lokasi pemberian uang. “Petitum, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, kami memohon kepada Hakim MK agar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar kuasa hukum Pihak Terkait.

Dihubungi usai penutupan persidangan, calon bupati terpilih Idealisman Dachi membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada pasangannya. Dia juga merujuk pada berlangsungnya pilkada secara damai. Menurut dia, seandainya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud benar terjadi, ada Panwaslu dan kepolisian yang bisa memrosesnya. Dia juga mempertanyakan kenapa pihak-pihak yang menuduh tersebut tidak melaporkannya langsung kepada kepolisian. “Itu (tuduhan, red) tidak benar semua. Tapi apapun nanti hasil persidangan ini, kita serahkan semuanya pada keputusan majelis Hakim MK,” kata dia.

Dalam persidangan itu, MK juga meminta keterangan Saksi Ahli dan Saksi dari pasangan Hadirman. Ada pun saksi ahli adalah Dekan Fakultas Hukum Unika St. Thomas, Medan, Sumatera Utara Prof. Maidin Gultom, SH, MH. Sedangkan saksi adalah mantan anggota DPRD Nisel Wartawan Giawa dan warga desa Bawömataluo Memoris Wau. Dalam paparannya, Maidin mengatakan, dengan mengacu pada UU Pemda dan UU Pemilu serta keputusan MK terkait pengujian UU, pendiskualifikasian Hadirat Manaö karena status hukum yang pernah membelitnya, tidak memiliki dasar hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan dan hasil pilkada Nias Selatan pada 29 Desember 2010, digugat oleh empat pasangan ke MK. Dua pasangan yaitu, pasangan Temazisokhi Halawa-Foluaha Bidaya (Temafol) dengan nomor perkara 7/PHPU.D-IX/2011 dan Fauduasa Hulu-Alfred Laia (Jiwa) dengan nomor perkara 5/PHPU.D-IX/2011 adalah pasangan yang mengikuti Pilkada. Sedangkan dua pasangan lainnya, yaitu Farada dengan nomor perkara 4/PHPU.D-IX/2011 dan Hadirman dengan nomor perkara 6/PHPU.D-IX/2011 merupakan pasangan yang didiskualifikasi oleh KPUD Nisel.

Persidangan berikutnya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi baik dari pemohon mau pun termohon, akan dilakukan secara maraton pada Senin, Selasa dan Rabu (24-26 Januari 2011). Ada pun panel Hakim Konstitusi yang menyidangkan gugatan itu dipimpin oleh Hakim Akil Mochtar dengan anggota Hakim Hamdan Zoelva dan Hakim Muhammad Alim. (EN)

Tags: , ,

Komentari

Kalender Berita

January 2011
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31