Korupsi Bantuan Tsunami – Wakil Bupati Nias Dilaporkan ke KPK

Tuesday, January 18, 2011
By susuwongi

Jakarta – Kasus dugaan korupsi bantuan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Nias, Sumatera Utara tahun anggaran 2006 diduga ikut melibatkan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa. KPK pun diminta untuk segera memeriksa Temazaro.

“Sesuai dengan pengakuan Bupati, Wakil Bupati ikut menerima dana korupsi bantuan bencana alam. Kami meminta agar KPK memberikan kejelasaan,” ujar Ketua Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN), Herman Jaya Harefa usai melaporkan keterlibatan Temazaro ke Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2011).

Sebelum ditahan oleh KPK 11 Januari lalu, Bupati Nias, Binahati B Baeha menyebut keterlibatan koleganya itu. Oleh Binahati, Temazaro dianggap ikut menikmati dana itu.

“Menurut pengakuan, dia memang ikut menerima dana,” ujar Binahati saat itu.

Temazaro disebut ikut berperan dalam penyelewengan dana bantuan senilai Rp 9,8 miliar yang dikucurkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) itu. Peran Temazaro juga terlihat dalam proposal pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana tsunami.

Dalam kasus ini, KPK memang baru menjerat Binahati sebagai tersangka. Namun KPK masih terus mengembangkan perkara ini. Siang tadi, KPK memeriksa pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumut, Ronny Simon. Ronny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Binahati.

Binahati ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2010 silam. Binahati diduga telah menyalahgunakan dana untuk Bencana Tsunami di Kabupaten Nias pada tahun 2006. Dari Rp 9,48 miliar yang dialokasikan untuk Nias, Rp 3,8 miliar diduga telah disalahgunakan oleh Binahati.

Saat terjadi gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami di NAD dan Nias, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk kedua wilayah ini. Untuk Nias, ada Rp 9,48 miliar. Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata terjadi penggelembungan harga pembelian barang dan jasa. (mok/her)

Sumber: Detik

3 Responses to “Korupsi Bantuan Tsunami – Wakil Bupati Nias Dilaporkan ke KPK”

  1. 1
    fondaradodo Says:

    Mempersoalkan kapasitas wakil bupati nias Temazaro Harefa sbg penandatangan proposal adalah sah2 saja. Akan tetapi menjeratnya dengan alasan tsb tentu tidaklah tepat karena korupsi belum terjadi pada tahap itu. Harga yang termuat dalam proposal adalah harga estimasi dan bukan harga riil. Yang bertanggungjawab dlm hal penetapan harga barang adalah panitia pengadaan bersama pelaksana kegiatan melalui penetapan HPS. Namun dlm kasus ini, proses tender dilupakan shg harga barang jadi semau gue., disinilah awal malapetaka itu terjadi. Tanpa didesak pun, KPK sudah memeriksa wabup dan mereka pasti sudah tahu sedalam apa keterlibatan beliau. Jadi mari kita tunggu kinerja KPK.

  2. 2
    Fikarman lature Says:

    Jika dya benar2 pelaku nya..mohon….dihukum..seberat2nya..terima kasih..Yaahowu.salam nias online

  3. 3
    Julia Says:

    Buku Nias Bangkit: Langkah-langkah Awal (author Esther GN Telaumbanua, publisher Pustaka Sinar Harapan) dapat diperoleh di Toko Buku Gramedia dan goup, Toko Buku Gunung Agung, Trimedia Book Store, dll. Atau langsung menghubungi penerbit Pustaka Sinar Harapan (PSH), Jl. Dewi Sartika 136d Cawang, Jakarta 13630, Ph.021-8006982 atau melalui email: pshjkt@yahoo.com

    Terima kasih

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

January 2011
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31