Medan, (Analisa) — Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Djoko Santoso menegaskan, pembukaan kelas jauh sangat tidak dibolehkan aturan. “Kelas jauh menurut peraturan tidak dibolehkan, yang boleh pendidikan jarak jauh yang menggunakan teknologi seperti ITC,” kata Djoko Santoso usai menjadi narasumber pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kopertis Wilayah I Sumut NAD di Madani Hotel, Selasa (30/11).

Pernyataan serupa juga disampaikan Koordinator Kopertis Wilayah I NAD-Sumut, Prof Ir H Moehammaed Nawawiy Loebis, M.Phil, PhD. Menurutnya, pembukaan kelas jauh sangat dilarang dan tidak efektif serta bisa menimbulkan pembodohan.

Dia mengaku, mobilitas dosen yang tinggi sangat tidak memenuhi syarat. Untuk itu, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah PTS yang membuka kelas jauh seperti di Nias dan kabupaten/kota lainnya.

“Saat ini, banyak PTS di Sumut yang membuka kelas jauh. Ada beberapa yang saya panggil dan dalam waktu dekat akan saya tindak,” tegas Nawawiy.

Menurutnya, saat ini ada PTS yang izinya di mana tapi tempat belajar entah dimana. Seharusnya dimana diberikan izin disitulah proses belajar mengajar digelar.

Sebelumnya pada pembukaan, dia menjelaskan tujuan tujuan Rakerwil untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, program pencapaian sasaran, dan menetapkan program tahun 2011 dan usul-usul kebijakan.

Saat ini, katanya reformasi membawa perubahan terhadap proses perencanaan pembangunan pendidikan, penerapan paradigma pendidikan tinggi melaluii aktualisasi, otonomi, akreditasi, akuntabiltas, evaluasi diri dan kualitas dan penataan organisasi dan pengembangan sistem inforamsi menejemen yang artinya kebebasan kepada perguruan tinggi swasta.

Penerapan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu, kemahasiswaan dan kejelasan profil baik dalam sisi akademik, kematangan dan kepribadian serta karakter yang utuh.

Dia juga menyoroti banyak progam studi di pts yang belum terakreditasi Ban PT dan menjadi masalah yang paling krusial bagi anak didik

“Hal ini kurang menggembirakan karena rata-rata peringkat hanya C dan B, sedangkan yang diminta pasar akreditasi A. Ini menantang kita, dan jadikan tantangan jadi peluang menjadi daya saing PTS,” katanya.

Selain itu, masalah kelembagaan masih mewarnai perkembangan PTS di Kopertis Wilayah I antara lain persyaratan dan mekanisme pengangkatan pimpinan PTS, status, Renstra, izin dan perbantuan dosen PTN sebagai pimpinan PTS perlu mendapat perhatian PTS.

Pada dasarnya inilah yang menjadi sumber masalah di PTS. “Ketika pts kecil belum jadi masalah ketika besar dan banyak duitnya problem yang besar. Untuk itu, seandai sejak awal rapi, sistematis, dan dipandu dengan hukum-hukum yang jelas mungkin tidak terjadi pts-pts besar yang kolaps, karena persoalan legalitas, administrasi, ambisi dan lainnya,” tuturnya.

PTS Harus Kreatif

Di tempat yang sama, Dirjen Dikti, Djoko Santoso juga menjelaskan, banyak sarjana yang tamat tapi masih menganggur karena kurang kreatif.

Dia menilai sharusnya yang menyelesaikan masalah adalah universitas yakni bisa meningkatkan intelektulitas diri mahasiswa.

“Tujuan dari perguruan tinggi, membuat mahasiswa lebih pintar, satu lagi ahli di bidang tertentu. Kalau lebih pintar kerja apa saja bisa. Ada yang bisa menjadi pedagang sukses, makanya yang menganggur harus dibekali satu ilmu dasar yang cukup dan kreativitas,” katanya.

Turut hadir pada Rakerwil, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah, Bahdin Nur Tanjung SE, MM, Rektor UMSU, Drs Agussani,MAP dan pimpinan PTS lainnya. (maf)

Sumber: www.analisadaily.com

Facebook Comments