Pj.Walikota Gunungsitoli Nyatakan Tidak Terlibat Kasus Pembebasan Lahan Kantor Bupati Nias

Tuesday, November 30, 2010
By nias

Gunungsitoli (SIB) – Pj Walikota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua didampingi Kabag Humas Setda Kota Gunungsitoli Henrik H Gulo BA menjawab wartawan di ruang Humas Setda Kota Gunungsitoli, Kamis (25/11) mengaku tidak pernah terlibat kasus pembebasan pertapakan kantor Bupati Nias, kantor DPRD dan Terminal Gunungsitoli.

Pj Walikota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua yang mantan Kadis Kimpraswil Kabupaten Nias mengatakan dirinya tidak pernah diperiksa BPK RI soal pembebasan lahan kantor Bupati Nias, karena Dinas Kimpraswil tidak pernah menangani transaksi pembebasan lahan yang dikatakan bernilai puluhan miliar rupiah karena Dinas Pertanahan Kabupaten Nias dan BRR NAD-Nias yang membidangi urusan itu.

“Saya selaku mantan Kadis Kimpraswil Kabupaten Nias maupun sebagai PJ Walikota Gunungsitoli, menolak tuduhan dan membantah terlibat kasus pembebasan lahan puluhan miliar rupiah karena dana tersebut tidak pernah dikelola oleh Dinas yang saya pimpin,” kata Zebua.

Ditempat terpisah Sekretaris PUD Kabupaten Nias Anotona Zebua S.Sos yang juga mantan Kasubbag Keuangan Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias mengatakan sejak diangkat menjadi Kasubbag Keuangan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias mulai Juli 2005 sampai Desember 2008, dirinya tidak pernah melihat Kadis Kimpraswil Kabupaten Nias Ir Lakhomizaro Zebua mengelola uang pembebasan lahan kantor Bupati, kantor DPRD Nias dan Terminal Gunungsitoli.

Demikian juga sejak Januari 2009 setelah Dinas Kimpraswil dirobah nomenklaturnya menjadi Dinas PUD (Pekerjaan Umum Daerah) sesuai PERDA N0.7 tahun 2008 hingga sekarang setelah diangkat menjadi Sekretaris Dinas (Sekdis) PUD Kabupaten Nias, Dinas Kimpraswil atau Dinas PUD Kabupaten Nias, dirinya tidak pernah mengelola uang pembebasan lahan kantor Bupati Nias, kantor DPRD Nias dan Teriminal Gunungsitoli.

Sementara Kabag Humas Setda Kota Gunungsitoli Henrik H Gulo BA mengatakan bila ada pimpinan LSM sengaja memberikan berita destruktif untuk menyudutkan seseorang melalui pers hendaknya segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa sesuai dengan pasal 10 dan pasal 11 kodek etik jurnalistik.

Demikian juga didalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 pasal 1 ayat 11 mengatakan Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, agar UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak dijadikan alat menyudutkan pribadi seseorang karena di pasal 3 Kode etik Jurnalistik telah mengamanatkan kepada Wartawan Indonesia untuk selalu menguji informasi dan memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. (LZ/n) (www.hariansib.com – 30 November 2010)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Kalender Berita

November 2010
M T W T F S S
« Oct   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930