GUNUNG SITOLI – Bergulirnya kasus korupsi dana Menko Kesra tahun 2006 senilai Rp9,48 miliar untuk pemberdayaan masyarakat kecil, telah menjadikan Bupati Nias, Binahati B Baeha sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini pun ditindaklanjuti dengan turunnya tim KPK ke Gunung Sitoli dan memanggil para oknum-oknum yang diduga terlibat dalam pengucuran dana tersebut. Informasi dihimpun METRO, Senin (22/11), tim KPK yang beranggotakan 6 orang menggunakan kantor Polres Nias sebagai tempat pemanggilan para pejabat di Pemkab Nias. Yang diperiksa oleh tim KPK terlihat Sekda Kabupaten Nias Marthinus Lase SH, Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Mantan Kabag Umum Baziduhu Ziliwu, Mantan Sekda Drs FG Martin Zebua, Asisten III Yuliaro Gea SE, serta Ketua Bappeda Ir Agustinus Zega. Dan direncanakan, hari ini, Selasa (23/11), tim KPK akan memeriksa Ketua Panitia Lelang, termasuk pengusaha yang mensupplai barang yang didanai oleh Menko Kesra.

Namun para anggota tim KPK yang memeriksa para pejabat terkait tidak ada yang berani mengeluarkan pernyataan kecuali melalui Humas KPK. “Kami tidak dapat mengeluarkan informasi kepada Anda, silahkan melalui humas saja,” kata anggota KPK, yang tidak diketahui indentitasnya sambil berlalu.

Sementara itu, anggota DPRD Nias, Faigiasa Bawamenewi SH yang diminta tanggapannya via seluler, meminta agar KPK bertindak adil, objektif, dan segera menahan Binahati B Baeha. “Jangan ditunggu lagi berlama-lama seperti Gubsu Samsul Arifin yang kini sudah ditahan KPK,” ujarnya.

Sementara itu, Darwis Zendrato yang juga angota DPRD Kabupaten Nias meminta agar Gubsu segera penetapkan Plt (pelaksana tugas) Bupati Nias. Karena APBD hingga kini belum ditetapkan, juga berharap agar KPK bertindak profesional dan segera menahan Bupati Nias menyusul Gubsu Samsul Arifin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dalam siaran persnya Selasa (16/11) di gedung KPK Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan mengatakan, Binahati B Baeha paling sedikit merugikan uang negara dan rakyat senilai Rp3,8 miliar dari dana Rp9,48 miliar.

Dimana setelah terjadi gempa bumi yang mengguncang Nias pada 28 Maret 2005 sekira pukul 23.00 WIB dengan kekuatan 8,7 SR (scala righter), Bupati Nias Binahati B Baeha meminta dana Rp9,8 miliar untuk pemberdayaan masyarakat ke Mensos dan disetujui.

“Bantuan itu disalurkan melalui Bakornas pengendalian bencana. Tetapi dalam pelaksanaannya harga barang dan jasa dinaikkan. Pengadaan barang juga dilakukan tanpa tender meski sudah melewait masa tanggap darurat alias tidak mendesak,” katanya.

Dana itu digunakan antara lain untuk pengadaan mesin jahit, alat penangkap ikan untuk pengembangan ekonomi keluarga. “Dana korupsi tersebut diduga diberikan kepada beberapa orang,” tegas Bibit. Pasal yang dikenakan pada Binahati B Baeha yaitu pasal 2, pasal 3 UU pemberantasan korupsi. (son) (www.metrosiantar.com – 23 November 2010)

Facebook Comments