INILAH.COM, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan ke penyidikan dugaan korupsi di Kabupaten Nias. Kabupaten Nias, Binahati B Baeha pun ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya benar Bupatinya (ditetapkan sebagai tersangka),” sebut Direktur Penuntutan yang sekaligus merangkap Plt Direktur Penyidikan, Ferry Wibisono ketika dihubungi wartawan, Selasa(16/11/2010).

Kasusnya, terang dia, yaitu terkait dugaan korupsi penggunaan dana bantuan untuk bencana tsunami Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada tahun 2006.

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPK menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan dari Menkokesra senilai Rp9,8 miliar.

Ferry menerangkan, dalam penggunaan itu ditemukan adanya indikasi mark up atau penggelembungan harga dalam pembelian sejumlah barang dari anggaran dana bantuan bencana tsunami itu.

Namun pasal-pasal sangkaan apa saja yang dikenakan terhadap Binahati, Ferry belum mau mendetail. Kasus itu berawal dari laporan Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2HKN) yaitu melalui Ketuanya Herman Jaya Harefa. Dia menyebut, Bupati Nias Binahati B. Baeha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus korupsi dana bantuan bencana alam itu. (inilah.com – 16 November 2010)