* Surat keterangan pengganti ijazah atas nama Fahuwusa Laia tidak sah.

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menekankan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten/kota di daerah itu harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

“Meski menyisakan sejumlah persoalan, namun pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan di Kota Tanjung Balai harus tetap sesuai aturan,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hasbullah Hadi, malam ini.

Dikatakan, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya di DPRD Sumut, para KPU Nias Selatan, Tapanuli Tengah dan Tanjung Balai memaparkan persiapan pilkada di daerah masing-masing, seperti pelaksanaan Pilkada Nias Selatan yang hampir dipastikan bakal tertunda dari jadwal seharusnya pada 2 Desember 2010.

Menurut Ketua KPU Nias Selatan, Solofana Manao, penundaan jadwal terpaksa dilakukan karena keteledoran Sekretaris KPU Nias Selatan yang menyebabkan tertunda-tundanya tender pengadaan barang dan jasa.

“Bahkan sampai saat ini tender belum bisa dilaksanakan, sementara jadwal pelaksanaan Pilkada kurang dari sebulan lagi,” jelasnya.

Tentang pencoretan nama Bupati Nias Selatan Fauhuwusa Laia dari daftar bakal calon oleh KPU setempat, Solofana menjelaskan bahwa pencoretan dilakukan berdasarkan surat dari SMA BNKP Gunungsitoli yang menyatakan surat keterangan pengganti ijazah atas nama yang bersangkutan tidak sah.

“Surat keterangan pengganti ijazah Fahuwusa Laia tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada NIS (Nomor Induk Siswa) dan nilai akhir kumulatif siswa. Apalagi suratnya juga tidak dengan kop surat SMA BNKP Gunungsitoli,” jelasnya.

Sementara mengenai persiapan pelaksanaan Pilkada ulang di 17 kelurahan di Kota Tanjung Balai pada 22 November 2010, menurut anggota KPU Tanjung Balai, Zulfahmi, cukup kondusif.

Pengadaan logistik juga tidak ada masalah karena anggarannya hanya Rp65 juta dan tidak membutuhkan proses tender.

“Rencananya pada 19 November sudah bisa didistribusikan sampai ke tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), pada 22 November sudah bisa dilakukan pemungutan suara dan pada 27 November sudah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Demikian juga dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Maret 2011. “Tidak ada masalah, hanya beberapa elemen masyarakat yang salah paham terkait pelaksanaan tahapan. Pemkab siap mendukung penuh pelaksanaan pilkada,” kata Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lumbantobing.

Menurut Hasbullah Hadi, pelaksanaan Pilkada tidak akan bermasalah jika semua aturan benar-benar dilaksanakan. “Intinya jangan keluar dari koridor hukum agar tidak menimbulkan konflik,” katanya.

Sumber: www.waspada.co.id – 9 November 2010

Facebook Comments