DPRDSU Ingatkan, Proses Pilkada Tapteng dan Nisel Jangan Keluar Dari Koridor Hukum

Wednesday, November 10, 2010
By borokoa

Medan – Komisi A DPRD Sumut mengingatkan KPUD dan Bupati/Walikota agar proses Pilkada (Pemilu kepala daerah) di Kabupaten Nisel (Nias Selatan), Tapteng (Tapanuli Tengah) dan Tanjungbalai mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelesaian jangan keluar dari koridor hukum agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini diingatkan anggota Komisi A DPRD Sumut Suasana Dachi SH dan Irwansyah Damanik, SE dalam rapat dengar pendapat dengan KPUD Sumut, KPUD Nisel, KPUD Tapteng, KPUD Tanjungbalai, Bupati Tapteng Tuani Lumban Tobing, Bupati Nisel Fahuwusa Laia yang dipimpin Ketua Komisi A Hasbullah Hadi didampingi Wakil Ketua Sony Firdaus SH, Selasa (9/11) di DPRD Sumut.

Dalam rapat itu, Komisi A menyarankan, KPUD dan Bupati/Walikota masing-masing daerah harus bisa menjamin pelaksanaan Pilkada tidak bermasalah, jika semua aturan maupun ketentuan hukum yang sudah ditetapkan pemerintah benar-benar dilaksanakan dan tidak keluar dari koridor hukum.

Dicontohkan Suasana Dachi, persoalan yang selalu muncul dari proses persyaratan pencalonan terutama terkait dengan ijazah bakal calon, seperti yang menimpa salah satu balon Bupati Nisel dengan menggunakan surat keterangan pengganti ijazah. “Apakah surat keterangan pengganti ijazah itu sudah memenuhi data, seperti nama orang tua, indek nilai kumulatif siswa,” tanya Dachi.

Karena itu, ungkap Dachi, tidak ada alasan menunda Pilkada Nisel. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan. Soal batas waktu 2 Desember 2010, sesuai kepres 8/2003 terkait tender pengadaan logistik Pilkada minimal 45 hari. Apakah ada ketentuan lain yang bisa dan apa yang jadi keputusan KPUD mencoret balon itu sudah benar,” tanya Dachi.

Terungkap juga, Pilkada Nisel bermasalah, karena selain ada angota KPUD yang dipecat dan adanya surat KPUD tentang pembatalan pencalonan, juga anggarannya terkendala terutama anggaran pengadaan barang dan jasa sudah disahkan, dibatalkan lagi
Ketua KPUD Nisel Solofona Manao menyebutkan, surat keterangan pengganti ijazah Fahuwusa Laia tidak memenuhi persyaratan, karena harus ada NIS (Nomor Induk Siswa) dan nilai akhir. Apalagi suratnya tidak memiliki kop surat Keterangan SMA BNKP Gunungsitoli 9/4/2005.

Sementara Ketua KPUD Sumut Irham Buana mengakui, kewenangan KPUD Sumut hanya bersifat administratif. Banyak terjadi polemik yang muncul di 2010 soal syarat pencalonan. KPUD Nisel sudah terima syarat pencalonan yang dikeluarkan tahun 2005 dan kewajiban KPUD mengkalirifikasi ke SMA BNKP Gunungsitoli.

“Apa yang disampaikan KPUD Nisel tadi itu yang jadi dasar bagi kami dan KPU pusat memberhentikan 4 anggota KPUD Nisel,” ujarnya.
Irham juga menyebutkan, Pilkada di Nisel seharusnya 2 Desember 2010, kalau ditarik mundur harusnya hanya tersisa waktu tidak kurang sebulan. PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menunda Pilkada. KPU Nisel sudah memberhentikan sekretaris terkena pidana karena secara sengaja atau lalai sehingga menghalang-halangi penyelenggaraan pilkada.

Sedangkan masalah Pilkada Tapteng yang sudah mencuat ke permukaan, kata Irham Buana, timbul polemik di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah KPUD Tapteng melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada lari dari koridor hukum, padahal apa yang telah ditetapkan KPUD Tapteng sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan.(www.hariansib.com – 10 November 2010)

Tags:

3 Responses to “DPRDSU Ingatkan, Proses Pilkada Tapteng dan Nisel Jangan Keluar Dari Koridor Hukum”

  1. 1
    Sam Gulo Says:

    Mohon klarifikasi dr KPUD Nisel soal para balon bupati Nisel, periode 2011-2016. Sampai skrg kami masih bingung, apakah pasangan Fahuwusa La’ia dan Hadirat manao, masuk balon atau tidak. Sampai skrg para TS mereka, lebih2 TS Farada, mengatakan bhw pasangan Farada udh masuk calon, dan gambar2 mereka masih dipanjang di mana2. Skrg masyarakat jadi bingung. Jk tdk masuk calon, mohon ditertibkan baliho2 mereka dan foto2 para calon yg sudah definitif, seperti di depan kantor KPUD Nisel di Telukdalam, bisa dipasang di mana2, shg masyarakat tahu, siapa2 calon bupati definitif.

  2. 2
    z.parlan zend Says:

    Ya inilah dia orang-orang yang tidak mengerti tentang prosedur dalam PILKADA taubahnya seperti SAM GULO ini, anda ini cuman besar omongan padahal sebenarnya tdk ada isinya sama hal dgn suasana dachi. anda itu tdk memiliki kewenangan dalam hal memvonis seseorang, cobalah anda-anda ini mempunyai pemikiran yg jernih ( Independent ) sehingga baik dalam menyampaikan pendapat melalui FB ini benar-benar anda memiliki wawasan yg LUAS. semoga anda-anda ini sadar bahwa apa yg anda sampaikan hanya semata-mata kepentingan kelompok anda. kalau begini pola pemikirannya bgm NISEL bisa maju. sekali lagi saya sampaikan kepada anda mungkin saja saya ini lebih TUA dari anda dan saya LULUSAN SMA N 1 Gunung-sitoli dan saya tahu persis bagaimana ADM di SMA BNKP GUSIT. dan mungkin sewaktu Bp F. Laia,SH MH menamatkan pendidikan di SMA BNKP GUSIT anda itu baru lahir. semoga anda sadar dgn komentar yg anda sampaikan. GBU

  3. 3
    Falakhi Zega Says:

    Sangat kasihan melihat daerahku yang merana. Terjadi pembodohan serta penipuan yang membuat masyarakat Nias bingung meliahat semrawutnya peta perpolitikn di daerah saya. Begitu banyak oknum yang menghalalkan segala caa untuk mencapai tujuan politiknya. Bertobatkah dan mohon pengampunan moroi kho Zo’aya ya’ita Yesu Keriso

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

November 2010
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930