Medan – Komisi A DPRD Sumut mengingatkan KPUD dan Bupati/Walikota agar proses Pilkada (Pemilu kepala daerah) di Kabupaten Nisel (Nias Selatan), Tapteng (Tapanuli Tengah) dan Tanjungbalai mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelesaian jangan keluar dari koridor hukum agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini diingatkan anggota Komisi A DPRD Sumut Suasana Dachi SH dan Irwansyah Damanik, SE dalam rapat dengar pendapat dengan KPUD Sumut, KPUD Nisel, KPUD Tapteng, KPUD Tanjungbalai, Bupati Tapteng Tuani Lumban Tobing, Bupati Nisel Fahuwusa Laia yang dipimpin Ketua Komisi A Hasbullah Hadi didampingi Wakil Ketua Sony Firdaus SH, Selasa (9/11) di DPRD Sumut.

Dalam rapat itu, Komisi A menyarankan, KPUD dan Bupati/Walikota masing-masing daerah harus bisa menjamin pelaksanaan Pilkada tidak bermasalah, jika semua aturan maupun ketentuan hukum yang sudah ditetapkan pemerintah benar-benar dilaksanakan dan tidak keluar dari koridor hukum.

Dicontohkan Suasana Dachi, persoalan yang selalu muncul dari proses persyaratan pencalonan terutama terkait dengan ijazah bakal calon, seperti yang menimpa salah satu balon Bupati Nisel dengan menggunakan surat keterangan pengganti ijazah. “Apakah surat keterangan pengganti ijazah itu sudah memenuhi data, seperti nama orang tua, indek nilai kumulatif siswa,” tanya Dachi.

Karena itu, ungkap Dachi, tidak ada alasan menunda Pilkada Nisel. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan. Soal batas waktu 2 Desember 2010, sesuai kepres 8/2003 terkait tender pengadaan logistik Pilkada minimal 45 hari. Apakah ada ketentuan lain yang bisa dan apa yang jadi keputusan KPUD mencoret balon itu sudah benar,” tanya Dachi.

Terungkap juga, Pilkada Nisel bermasalah, karena selain ada angota KPUD yang dipecat dan adanya surat KPUD tentang pembatalan pencalonan, juga anggarannya terkendala terutama anggaran pengadaan barang dan jasa sudah disahkan, dibatalkan lagi
Ketua KPUD Nisel Solofona Manao menyebutkan, surat keterangan pengganti ijazah Fahuwusa Laia tidak memenuhi persyaratan, karena harus ada NIS (Nomor Induk Siswa) dan nilai akhir. Apalagi suratnya tidak memiliki kop surat Keterangan SMA BNKP Gunungsitoli 9/4/2005.

Sementara Ketua KPUD Sumut Irham Buana mengakui, kewenangan KPUD Sumut hanya bersifat administratif. Banyak terjadi polemik yang muncul di 2010 soal syarat pencalonan. KPUD Nisel sudah terima syarat pencalonan yang dikeluarkan tahun 2005 dan kewajiban KPUD mengkalirifikasi ke SMA BNKP Gunungsitoli.

“Apa yang disampaikan KPUD Nisel tadi itu yang jadi dasar bagi kami dan KPU pusat memberhentikan 4 anggota KPUD Nisel,” ujarnya.
Irham juga menyebutkan, Pilkada di Nisel seharusnya 2 Desember 2010, kalau ditarik mundur harusnya hanya tersisa waktu tidak kurang sebulan. PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menunda Pilkada. KPU Nisel sudah memberhentikan sekretaris terkena pidana karena secara sengaja atau lalai sehingga menghalang-halangi penyelenggaraan pilkada.

Sedangkan masalah Pilkada Tapteng yang sudah mencuat ke permukaan, kata Irham Buana, timbul polemik di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah KPUD Tapteng melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada lari dari koridor hukum, padahal apa yang telah ditetapkan KPUD Tapteng sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan.(www.hariansib.com – 10 November 2010)

Facebook Comments