Gunungsitoli – Terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pemantapan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD Kabupaten Nias sejumlah kalangan masyarakat Nias meminta kepada Gubernur Sumatera Utara segera memerintahkan Dinas Tarukim Sumatera menyerahkan hasil audit kepada pihak Polres Nias.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Masyarakat Nias Peduli (Formnispe), Sonitehe Telaumbanua bersama Sekretaris Fort Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Nias Yason Hulu kepada Analisa di Gunungsitoli Jum’at (15/10), menyikapi proses kasus itu terkendala dilanjutkan oleh pihak Polres Nias karena belum turunya hasil audit tersebut.

“Kita telah mengkonfirmasi hal ini kepada Kapolres Nias dan pihaknya mengatakan hingga saat ini Dinas Tarukim Sumatera Utara sebagai tim ahli belum menyerahkan hasil audit sehingga proses penanganan kasus itu terkendala”, katanya.

Lebih lanjut Sonitehe Telaumbanua menyatakan dan mengharapkan Gubernur sebagai pimpinan segera memerintahkan Dinas Tarukim Sumut agar hasil audit tersebut segera diserahkan, mengingat hasil audit itu hampir setahun lamanya telah “mengendap” namun hasilnya tidak jelas hingga saat ini.

Tentunya dengan terkendalanya hasil audit itu dari Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara, sangat berpengaruh dalam proses kepastian hukum dalam penanganan kasus yang diduga turut melibatkan mantan Kepala Kadis Kimprawil Kabupaten Nias Ir Lakhomizaro Zebua.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fort Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Nias Yason Hulu sangat mengharapkan Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara untuk tidak “mempetieskan” hasil audit tersebut dengan cara mengundur-undur waktu. Sehingga, kasus yang diduga melibatkan mantan Kepala Kadis Kimprawil Kabupaten Nias Ir Lakhomizaro Zebua tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum.

“Adanya dugaan karena penyerahan hasil audit ini hampir setahun belum diserahkan kepada Polres Nias, patut diduga adanya “main mata” antara mantan Kadis Kimprawil Kabupaten Nias dengan pihak auditor sebagai tim ahli dari Tarukim Sumatera Utara”.

Baik Sonitehe Telaumbanua sebagai DPP Forminispe maupun Sekretaris FKI-1 Kabupaten Nias mengharapkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk segera memerintakan Dinas Tarukim Sumatera Utara menyerahkan hasil audit tim ahli tersebut kepada pihak Polres Nias sehingga kepastian hukum dalam kasus itu dapat diketahui oleh masyarakat Nias.

Desakan itu juga disampaikan Ketua PPKDI Kabupaten Nias kepada Analisa yang merupakan pelopor dari kasus tersebut, pihaknya juga mengaku telah menyurati pihak Polres Nias untuk mempertanyakan perkembangan penangan kasus itu.

Sesuai dengan pemberitaan sebelumnya, kasus tersebut terkait laporan LSM PPKDI kepada pihak Polres Nias atas dugaan penggelembungan jumlah galian pemantapan pertapakan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD Kabupaten Nias tahun anggaran 2007 senilai Rp. 2,1 miliar yang dilaksanakan dengan cara penghunjukkan langsung yang diduga merugikan negara Rp. 1,3 miliar. (www.analisadaily.com – 21-10-2010)

Facebook Comments