DPRDSU Salut, KPUD Nisel Secara Tegas Coret Balon Bupati Tidak Memiliki Ijazah

· Kabupaten Nisel Sangat Butuhkan Figur Bupati Pencipta Pembangunan Signifikan

Medan – Komisi A DPRD Sumut menyampaikan rasa salutnya terhadap KPUD Nisel (Nias Selatan) yang secara tegas telah melakukan pencoretan terhadap Balon Bupati/Wakil Bupati Nisel periode 2010–2015 yang tidak memiliki ijazah. Sikap tegas itu menunjukkan KPUD Nisel telah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilukada yang benar-benar jujur, adil dan tidak memihak.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Suasana Dachi SH, Alamsyah Hamdani SH MH dan H Syamsul Hilal kepada wartawan, Senin (11/10) di DPRD Sumut menanggapi hasil keputusan pleno KPUD Nisel yang baru terhadap para Balon Bupati/Wakil Bupati Nisel periode 2010 – 2015.

“KPUD Nisel benar-benar telah menunjukkan sikap yang objektif dalam melakukan tahapan verifikasi ulang para Balon Bupati/Wakil Bupati, sesuai dengan persyaratan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pilkada,” ujar Dachi yang juga Sekretaris FP Hanura ini.

Ditegaskan Dachi, pihaknya juga telah mewanti-wanti, apabila tidak ada tindakan tegas dari KPUD Nisel untuk melakukan pencoretan nama Balon Bupati/Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat yang diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pilkada, dikhawatirkan akan muncul gugatan para Balon lain yang kurang puas dengan hasil keputusan pleno KPUD Nisel ke MK (Mahkamah Konstitusi).

Sehingga tidak tertutup kemungkinan Keputusan MK nantinya akan memerintahkan KPUD Nisel untuk melakukan Pemilukada ulang di Nisel mengingat keputusan pleno KPUD Nisel sebelumnya dinilai cacat hukum, karena salah satu Balon yang terakomodir tanpa memiliki legal formal izajah yang merupakan syarat prinsip yang diatur melalui undang-undang tentang Pemilukada maupun peraturan KPU.

Sementara itu Alamsyah Hamdani SH MH menyatakan keyakinannya terhadap KPUD Nisel sebagai pihak penyelenggara Pemilukada akan mengedepankan independensinya, bukan berpihak kepada salah satu balon Bupati seperti yang telah dilakukan oleh KPUD Nisel sebelumnya, yang berani meloloskan salah seorang Balon Bupati yang tidak memiliki legal formal ijazah yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundangan.

Dengan telah ditetapkannya keputusan pleno KPUD Nisel terhadap pasangan Balon lewat Keputusan KPUD Nisel dengan No. 41/Kpts/KPU-Kab 002.434832/X/2010 dan tentang nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kata Alamsyah, KPUD Nisel benar-benar telah menjalankan tupoksinya sebagai anggota KPUD yang mengedepankan keobjektifannya tanpa mengabaikan aturan-aturan yang telah diatur melalui peraturan KPU.

Sementara itu H Syamsul Hilal juga menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap KPUD Nisel tersebut, karena berani mengambil sikap untuk menegakkan peraturan dan perundangan dengan cara mencoret orang yang diduga tidak memiliki izajah sehingga jelas tidak memenuhi syarat menjadi Balon Bupati.

Di akhir keterangannya, Syamsul dan Dachi mengajak seluruh masyarakat Nisel benar-benar menggunakan hak pilihnya di hari H pelaksanaan Pemilukada nanti. Pilihlah figur pemimpin yang bisa membawa perubahan, jangan karena iming-iming sesuatu yang sifatnya sesaat yang pada akhirnya nanti akan merugikan masa depan pembangunan Nisel.

Menurut Dachi, Kabupaten Nisel sangat membutuhkan Bupati yang dapat menciptakan kemajuan pembangunan secara signifikan, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang selama ini terabaikan, jika dibandingkan dengan daerah lain. (SIB, 12-10-2010)

Komentari

z.parlan zend says:

Ternyata saudara Sam Gulo tidak mengerti tentang UU KPU, biar saya jelaskan kepada saudara berdasarkan UU RI No: 22 tahun 2007 tanggal 19 April 2007 Pragraf 5 Pasal 29 Ayat ( 1 ) Butir (a s.d c ) disana dijelaskan prosedur dalam hal pemberhentian anggota KPUD Kab.Kota. jadi, semua itu harus melalui proses dan tidak dapat dianulir keputusan KPUD NISEL sebelumnya.Pasal 30 Ayat ( 2 ) ” dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), anggota KPU kabupaten harus diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Dewan Kehormatan. inilah selama ini dikaburkan oleh orang-orang peserta balon saat ini apalagi suasana dachi ( mereka takut bersaing secara sehat dan jantan ) dan coba anda baca ayat selanjutnya. menurut saya kalau seandainya anda kurang memahami UU tentang KPU sebaiknya anda tidak perlu memberi komentar. Apalagi kalau seandainya anda kurang memahami kondisi politik di NISEL. Kita tidak perlu menyampaikan tanggapan yang tidak sehat, makanya orang NIAS itu tidak maju-maju karena seperti anda ini, tidak memahami masalah tapi menyampaikan komentar. semoga anda diberkati, GBU

Sam Gulo says:

KPUD mrpk lembaga resmi yg dipercaya utk melakukan proses penjaringan para balon bupati Nisel. Jk KPUD Sumut sdh memecat KPUD Nisel, dan menetapkan KPUD pengganti antar waktu, yg kemudian mencoret balon bupati tertentu, tentu ada alasan yg sangat mendasar dan bukan semata2 krn rekayasa Sdr Suasana Dachi. Jadi marilah kita terima dan hormatilah keputusan itu. Saya yakin, jk langkah KPUD Sumut itu salah, pasti byk yg berteriak dan menentangnya. Nyatanya byk yg mendukung, paling2 yg menentang adalah pihak balon yg dicoret dan itu tidak byk.

z.parlan zend says:

Saya sangat prihatin komentar yang disampaikan sdr. suasana dachi,SH yg bersangkutan benar-benar kurang memahami tentang UU tentang KPU, KPUD propinsi dan KPUD Kabupaten. anda jangan mengaburkan permasalahan yg terjadi sebenarnya di KPUD NISEL, dimana Kepemimpinan KPUD NISEL sebelumnya telah mensyahkan Nama-nama para calon tersebut bahkan telah dilakukan penarikan nomor urut, jadi tidak segampang itu saja diamulir keputusan dari Keputusan KPUD Nisel sebelumnya. semuanya itu melalui proses, serta secara UU, kepengurusan KPUD NISEL sebelumnya syah secara hukum. chan kepengurusan KPUD NISEL sekarang ini merupakan hasil rekayasa dari suasana dachi, sh beserta kroni-kroninya. saya berharap KPUD SUMUT ( Propinsi ) tidak terpengaruh terhadap hasutan-hasutan yg disampaikan sdr. suasana dachi,sh karena mereka-mereka ini penuh dengan rekayasa didalam menjalankan suatu misi yg jelas-jelas melanggar UU. cobalah anda membaca dengan baik isi dari Peraturan KPU Nomor : 68 tahun 2009, dan UU yang mengatur tentang keanggotaan KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten. semoga masukkan yang saya sampaikan ini benar-benar diperhatikan KPUD Propinsi SUMUT. janganlah terpengaruh dengan isu dan provokasi yang disampaikan oleh sdr. suasana dachi,sh. chan dia takut bertarung dengan gentelment dimana salah satu dari Balon saat ini merupakan saudara yang bersangkutan. na sinduhu ami la dukung masyarakat NISEL bo’i sokhomi wa’atau untuk bertarung dlm pilkada mendatang. bo’i so khomi wa’afokhododo dgn mencari-cari kelemahan seseorang yg masuk dalam balon BUPATI NISEL. GBU

z.parlan zend says:

Setelah saya memperhatikan komentar yang disampaikan diatas, semuanya penuh dengan komentar yang bersifat emosional, tanpa melihat lagi rambu-rambu yang harus dilakukan. Saya sarankan kepada KPUD SUMUT coba anda benar-benar INDEPENDENT dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di KPUD NISEL ini, karena sudah cukup banyak yang bermain dalam opini ini, coba anda hadirkan teman-teman Incumbent saat menuntut ilmu pada perguruan BNKP GUSIT, bahkan GURU yg bersangkutan juga masih ada yang masih hidup. jadi, persyaratan formal yang telah digariskan dapat diakomudir dari mereka-mereka ini. dan saya informasikan juga belum tentu Kepala sekolah SMA BNKP GUSIT yg sempat memberikan keterangan tersebut, benar-benar Independent karena saya tahu persis bahwa sistem administrasi pada SMA BNKP GUSIT sangat-sangat berantakan apalagi saat ini jumlah pelajar yang menuntut ilmu disana sangat-sangat rendah. sebaiknya cobalah KPUD SUMUT benar-benar Indenpendet dengan menghadirkan teman-teman Incumbent sewaktu SMA serta GURU yang bersangkutan. semoga Tuhan yang mahaEsa senantiasa menyertai setiap anggota KPUD SUMUT.