Gunungsitoli – Terkait dengan persoalan CPNS Kota Gunungsitoli 2010 yang baru-baru ini mencuat, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli menilai Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Aramansah Harefa tidak konsisten dan “mengangkangi” hasil keputusan rapat.

Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli masing-masing, Exodius L Harefa, Otomosi Harefa SH, Jhon Krintian Ziliwu, Maiman K Harefa, Filifo Waruwu, Ya’atoziduhu Laoli SH, Agutinus Lase SH dan Yanto saat konferensi pers di ruang Badan Kehormatan Dewan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Rabu (22/9).

Sejumlah anggota DPRD mengaku sanat menyesalkan sikap Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Armansah Harefa SE dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Imenuel Ziliwu SE yang diam-diam berangkat ke Jakarta bersama dengan Walikota Gunungsitoli untuk berkoordinasi kepada pemerintah pusat tentang persoalan CPNS Kota Gunungsitoli tahun 2010.

Padahal, sehari sebelumnya, pada saat adanya audiensi sejumlah calon CPNS Kota Gunungsitoli yang tidak keluar NIPnya, Selasa, (21/9) di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli, hasil rapat DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua Armansah Harefa memutuskan DPRD Kota Gunungsitoli segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hal itu.

Exodius L Harefa yang juga Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Gunungsitoli mengatakan, hari pertama mereka bekerja sebagai BKD DPRD Kota Gunungsitoli, Rabu (22/9), ada lima anggota DPRD yang berada di luar daerah. Lima anggota DPRD itu diduga menggunakan SPT dan SPPD. Dikonfirmasi anggota DPRD itu dalam rangka urusan keluarga.

Sementara Otomisi Harefa yang Wakil Fraksi Pelopor Kebangsaan mengatakan, Ia sangat kesal dan kecewa atas sikap Wakil Ketua dan anggota DPRD itu.

Ia menganggap keduanya telah membohongi seluruh anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Hal senada juga diungkapkan, Filifo Waruwu menilai Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Armansah Harefa SE dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Imenuel Ziliwu SE telah mengangkangi hasil keputusan rapat DPRD pada Selasa, (21/9) lalu.

Jhon Krintian Ziliwu mengatakan, pihaknya tidak mengerti apa maksud Wakil Ketua DPRD dan salah seorang anggota DPRD berangkat diam-diam ke Jakarta bersama Walikota Gunungsitoli, ia menduga adanya “permainan” terkait hal itu.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi A, Ya’atoziduhu Laoli SH mengatakan, jika benar keberangkatan kedua anggota DPRD ke Jakarta dalam rangka persoalan CPNS perlu dipertanyakan.

Namun sampai saat ini sepengetahuanya lembaga DPRD belum pernah memutuskan untuk mengutus perwakilan untuk berkoordinasi kepada pihak pemerintah pusat terkait persoalan CPNS tersebut.

Selanjutnya yang kedua jika benar keberangkatan keduanya dalam rangka persoalan CPNS, artinya Wakil Ketua dan anggota DPRD tersebut tidak menghargai sama sekali keputusan rapat DPRD pada Selasa, (21/9). “Bagaimana kita bisa dihargai kalau hasil keputusan kita sendiri, kita tidak menghargainya,” kata Ya’atoziduhu Laoli SH yang akrab dipanggil Bung Gatot.

Ditempat yang sama Maiman K Harefa mengatakan, sesuai hasil keputusan rapat, DPRD akan membentuk Pansus. Diminta kepada fraksi-fraksi untuk segera mengusulkan nama-nama.

Namun menurutnya Imanuel Ziliwu sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat terlalu maju untuk hal itu.

Untuk itu, Maiman yang juga Ketua Fraksi Demokrat itu, mengecam dan menegaskan akan segera mengambil langka-langkah untuk memecat Imanuel Ziliwu sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli yang di Konfirmasi Analisa melalui telpon selulernya membantah isu tersebut.

Ia mengatakan, benar telah mengeluarkan SPT kepada Imanuel Ziliwu tetapi untuk berkoodinasi di Dinas Perindag Provinsi di Medan. Sedangkan Frince Gea dia tidak mengetahui hal itu.

Sekretaris Dewan Sorayana Zebua SE yang dikonfirmasi wartawan terkait SPT dan SPPD lima anggota DPRD mengatakan, SPT dan SPPD yang telah mereka terbitkan berdasarkan disposisi Ketua DPRD yakni, pada 20 September 2010 diterbitkan SPT dan SPPD kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Armansah Harefa tujuan Jakarta terkait masalah CPNS.

Selain itu, pada 17 September 2010 diterbitkan SPT dan SPPD kepada Alfonsus, Imenuel Ziliwu dan Temani Halawa tujuan Medan untuk berkoordinasi kepada Dinas Perindag Provinsi terkait pertambangan. (www.analisadaily.com – 24 September 2010)

Facebook Comments