Catatan: Artikel ini muncul di Majalah Tempo edisi 24 Juni 1978 sebagaimana dikutip dalam buku berjudul: Formal Indonesian karangan John U. Wolff dari Cornell University – Southeast Asia Program. Dalam buku itu, artikel tadi dijadikan sebuah Bahan Bacaan Unit ke 16 bagi mahasiswa yang sedang memperdalam bahasa Indonesia. Pembaca dapat melacaknya di dunia maya dengan mesin pencari google dengan kata kunci: “Formal Indonesian John U. Wolff”. Selamat mengikuti (Redaksi).

Kabupaten Nias jangan dikira hanya terdiri dari Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli hanya ibukota Kabupaten Nias, salah satu daerah tingkat II di Sumatera Utara. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan, 12 di antaranya berada di Pulau Nias. Selebihnya berupa himpunan dari pulau-pulau Batu yang terdiri tak kurang dari 131 buah pulau kecil.

Sejak Menteri Perhubungan (ketika itu Emil Salim) mersmikan lapangan terbang perintis Binaka di Gunung Sitoli April 1976, tiba-tiba saja jarak antara Medan-Gunung Sitoli menjadi dekat. Sebelumnya jarak terdekat ke ibukota Kabupaten Nias ini dari daratan Sumatera melalui Sibolga dengan kapal. Bila cuaca sedang baik, artinya ombak dan badai Samudera Indonesia sedang jinak, jarak yang hanya 80 mil itu akan memakan waktu 12 hingga 15 jam. Sekarang dengan pesawat Merpati tiga kali seminggu, Medan – Gunung Sitoli dapat ditempuh dalam waktu satu jam.

Kesulitan perhubungan antar pulau-pulau itu satu gambaran dari wajah Kabupaten Nias secara keseluruhan. Tapi lebih dari itu, adalah sarana perhubungan di Pulau Nias sendiri.

Jika akhir-akhir ini petani Nias mulai beralih ke tanaman nilam tak salah lagi, ini erat hubungannya dengan keadaan jalan di sana. “Mereka merasa lebih untung bertanam nilam,” kata Bupati Nias, Dalimend, kepada Amran Nasution dari TEMPO.

Sebab dengan menanam padi, berarti mereka membuat penderitaan besar. Untuk memasarkan satu karung padi, sama artinya dengan harus memikulnya berpuluh-puluh kilometer, dengan hasil uang tak seberapa. Sedangkan dengan menjinjing tiga kg minyak nilam saja ke kota terdekat, penduduk pedalaman sudah mendapat hasil lumayan. Di Gunung Sitoli sekarang, tiga kg minyak nilam berharga Rp 8.000.

Rp 450 per jumba
Tapi beralihnya penduduk Nias ke tanaman nilam tak menggembirakan Bupati Dalimend. Selain harga nilam itu tak stabil, juga akhir-akhir ini kabupaten itu harus mendapat suntikan beras ratusan ton tiap minggu. Beras itu dimasukkan pedagang-pedagang dari Sibolga. Namun persoalannya akan menjadi semakin ruwet ketika sampai pada giliran beras-beras itu harus diangkut ke pedalaman: lagi-lagi karena sarana perhubungan yang buruk. Akibat lanjutannya, sedikit saja beras terlambat masuk, harga dapat membubung mencapai Rp 450 per jumba (satu jumba = kira-kira dua kg)*.

Di zaman Belanda dulu pemerintah Belanda pernah membangun jalan (ring road) sepanjang 367 km di Pulau Nias. Karenanya pernah ada tiga jalur jalan dari Gunung Sitoli yang dapat dilalui mobil ke seluruh ibukota kecamatan. Satu jalur menyusur pantai selatan menuju daerah pariwisata Teluk Dalam melalui kecamatan Idanõ Gawo, sepanjang 102 km. Satu jalur lagi dari Teluk Dalam ke daerah Nias Tengah. Jalur jalan ketiga adalah dari Gunung Sitoli ke utara melalui Tuhemberua menyusur pantai sampai Lahewa di ujung utara pulau. Karena jalur-jalur jalan itu menyusur pantai, maka perkembangan kota-kota Nias umumnya berada di sepanjang pantai. Bagian tengah pulau masih diselimuti hutan tanpa manusia.

Sampai tahun 1966 jalam buatan Belanda itu hanya tinggal 50 km saja yang masih dapat dilalui mobil. Selebihnya hancur total. Di masa Pelita ternyata juga tak banyak kemajuan. Jangankan membuat jalur yang baru, untuk memulihkan yang pernah ada saja tak kunjung beres. Menurut Dalimend, melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sumatera Utara jalan peninggalan Belanda yang digolongkan jalan propinsi itu (lebar tiga meter) baru berhasil direhabilitir sepanjang 145 km. Karena itu jika dari Gunung Sitoli hendak berkendaraan mobil hanya mampu mencapai Tuhemberua di utara dan Idanõ Gawo di selatan.

Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Nias sendiri memang turut merancang sejalur jalan kabupaten sepanjang 650 km. Yaitu jalan penghubung desa-desa dengan ibukota-ibukota kecamatan. Tapi karena APBD daerah ini hanya berkisar Rp 480 juta tiap tahun, maka biaya itu sebagian besar habis untuk ongkos rutin. Karena itu rencana pembangunan jalan kabupaten itu sampai sekarang hanya terlaksana 50 km saja. Akibatnya sampai sekarang tak kurang dari delapan kota kecamatan yang masih terkurung (di luar Pulau-pulau Batu), yaitu: Lahewa, Alasa, Gomo, Lahusa, Mandrehe, Sirombu, Lõlõwa’u dan Teluk Dalam. Belum lagi jalan ke desa-desa. Karena itu tak heran jika wabah muntah berak yang menyerang daerah ini dua bulan lalu menelan korban cukup banyak. Karena pertolongan sulit diberikan untuk menyusur desa-desa nun di pedalaman sana dengan kaki atau naik sepeda.

Sampai sekarang agaknya warga Nias harus menerima nasib yang ditakdirkan sebagai pejalan kaki yang patuh. Warga Lahewa misalnya, jika hendak ke Gunung Sitoli, harus menempuh jarak 80 km, 35 km di antaranya dapat dilalui dengan mobil. Selebihnya tak ada pilihan lain: berjalan kaki. Dan inipun, apa boleh buat, harus mereka tempuh, lebih-lebih bila hendak menjual hasil pertanian mereka. Artinya dengan berjalan kaki puluhan kilometer itu, di kepala atau di punggung mereka terjunjung belasan kilo barang dagangan. Belum lagi, harus naik turun bukit dan menyeberang sungai, karena semua jembatan telah hancur.

Mengapa tidak ada kuda? “Bisa menimbulkan ketegangan antar suku,” jawab Bupati Dalimend. Sebab jika seekor kuda sedikit saja merusak tanaman orang lain, maka akan timbul perkelahian yang menyeret suku atau marga. Ternak kuda tak populer di sini, kecuali babi yang rupanya cukup subur.

Gadis-gadis Nias cantik-cantik. Berkulit kuning langsat. Ciri khasnya: betis mereka berotot menonjol seperti pemain bola kaki. Tentu saja, karena sejak kecil merka terlatih berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer. (brk)

Facebook Comments