Ketua Fraksi Pelopor Berkarya DPRD Kota Gunungsitoli, Poltak Mendrofa menyesalkan pernyataan Ketua DPRD Sowa’a Laoli, terkait “penguasaan sejumlah aset” di daerah ini.

“Pemkab Nias telah menyerahkan beberapa aset kepada tiga daerah otonom baru, yakni Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli pada 9 September 2009.

Dan selanjutnya secara bertahap akan diserahkan semua aset-aset yang berada di wilayah masing-masing,” ujarnya, ketika ditemui Global, kemarin.

Seperti dilansir media massa pada minggu yang lalu, DPRD Kota Gunungsitoli mendesak Pemkab Nias agar segera menyerahkan empat aset, yakni Pasar Ya’ahowu, Pasar Beringin, Pasar Eks Gudang Garam dan Terminal Bus.

Bahkan Pj. Walikota Gunungsitoli bersama-sama dengan Ketua DPRD Gunungsitoli telah menyurati Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mendesak agar Perda No. 2 tahun 2010 tentang Pasar Ya’ahowu.

Lebih mengecewakan lagi, di media massa para legilator dari Kota Gunungsitoli memberikan pernyataan yang berlebihan. Di salah beberapa media mereka menyatakan apabila pasar Yaahowu tidak di serahkan akan membaikot kegiatan pasar Yaahowu.

Padahal jelas Poltak Mendröfa, bahwa Ketua DPRD Kota Gunungsitoli semasih menjadi anggota DPRD Kabupaten Nias juga turut menyetujui Perda tersebut, sehingga pantas dipertanyakan sikap dari Sowa’a Laoli tersebut yang seolah-olah tidak mengetahui latar belakang keberadaan Perda No. 2 tersebut.

Politisi dari Partai Pelopor ini mengatakan pernyataan ini menghasut masyarakat untuk melakukan suatu tindakan. Seterusnya juga membentuk opini seolah Pemkab Nias telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan aset yang ada.

Dikatakannya, sebaiknya Pemkot dan DPRD Gunungsitoli bekerja dulu dan memperlihatkan kinerjanya baru meminta aset. Dikatakannya, Pemkot dan DPRD Gunungsitoli terlalu banyak berkomentar sehingga membingungkan masyarakat. “Mereka membentuk opini seolah Pemkab Nias tidak rela memberikan aset,” ujarnya.

Poltak Mendröfa menyebutkan. Pemkot dan DPRD Gunungsitoli tidak pernah berpikir bahwa pemekaran bukan untuk memiskinkan kabupaten induk. Padahal kabupaten induk yang berjuang memekarkan kota dengan syarat akan membantu pemko. (www.harian-global.com – 27 Juli 2010)

Facebook Comments