Medan – Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin menyatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan jika ada daerah pemekaran di provinsi itu terpaksa harus kembali digabung ke kabupaten induk karena alasan kurang berhasil atau justru menimbulkan masalah baru.

“Sama sekali kita tidak keberatan, karena itu (penggabungan kembali ke kabupaten induk, red) sudah merupakan amanat undang-undang,” katanya di sela rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin [19/07].

Hal itu dipertanyakan kepadanya menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan sekitar 80 persen dari 205 daerah pemekaran baru selama 10 tahun terakhir kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru.

“Terus terang dengan bertambahnya 205 daerah pemekaran baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini banyak masalah di lapangan, 80 persen daerah pemekaran kurang berhasil,” kata Presiden usai melakukan pertemuan konsultasi dengan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7) pekan lalu.

Menurut Kepala Negara, di masa mendatang harus dipastikan bahwa keputusan pemekaran wilayah betul-betul efektif mencapai tujuan antara lain pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan perekonomian dan memberikan keadilan bagi daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah mengatur bahwa sebuah daerah pemekaran dapat digabung kembali ke kabupaten induk jika dinilai tidak berhasil.

Menyikapi hal itu, Gubernur Syamsul Arifin mengaku sangat tidak keberatan. “Kita siap jika ada daerah pemekaran di Sumut yang memang harus digabung kembali,” ujarnya.

Di Sumut sendiri sejak tahun 1999 telah terjadi pemekaran 14 kabupaten/kota, sehingga di daerah itu kini terdapat 33 kabupaten/kota.

Ke-14 daerah pemekaran itu masing-masing Kota Padang Sidempuan yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada 21 Juni 2001, kemudian Kabupaten Pakpak Bharat (Kabupaten Dairi, 25 Februari 2003), Kabupaten Nias Selatan (Kabupaten Nias, 25 Februari 2003), Kabupaten Humbang Hasundutan (Kabupaten Tapanuli Utara, 25 Februari 2003) dan Kabupaten Serdang Bedagai (Kabupaten Deli Serdang, 18 Desember 2003).

Kemudian, Kabupaten Samosir (Kabupaten Toba Samosir, 18 Desember 2003), Kabupaten Batubara (Kabupaten Asahan, 2 Januari 2007), Kabupaten Padang Lawas (Kabupaten Tapanuli Selatan, 17 Juli 2007), Kabupaten Padang Lawas Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 17 Juli 2007), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Kabupaten Labuhanbatu, 24 Juni 2008).

Selanjutnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Kabupaten Labuhanbatu, 24 Juni 2008), Kabupaten Nias Barat (Kabupaten Nias, 29 Oktober 2008), Kabupaten Nias Utara (Kabupaten Nias, 29 Oktober 2008) dan Kota Gunung Sitoli (Kabupaten Nias, 29 Oktober 2008).

“Kita siap jika ada dari 14 daerah pemekaran itu yang dinilai harus kembali digabung dengan kabupaten induk,” ujar Syamsul Arifin.

Ketika disebutkan perihal penilaian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang daerah-daerah pemekaran yang dinilai tidak berhasil, ia mengaku belum menerima.

“Pada prinsipnya kita siap jika ada daerah pemekaran di Sumut yang memang harus digabung kembali ke kabupaten induk, karena undang-undang memang mengamanatkan seperti itu,” katanya. (beritasore.com – 20 Juli 2010)

Facebook Comments