Stok obat di puskesmas Kota Gunungsitoli, kosong. Setidaknya itu yang tertulis di dinding Puskesmas Olora, Puskesmas Alo’oa, Puskesmas Gunungsitoli Fodo, Puskesmas Tetehosi Foa.

Kepala Puskesmas Tetehosi Foa, Fatieli W Lõmbu SKM ketika ditemui Global, Selasa (27/4), mengatakan mulai bulan April ini stok obat tidak ada lagi. “Untuk melayani masyarakat yang mau berobat terpaksa kami rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli,” katanya.

Sayangnya ketika dikonfirmasi, Pejabat Walikota Gunungsitoli tidak ada di tempat dan beberapa staf mengatakan Walikota sedang bertugas di luar daerah. Sukurnya masih ada Sekda Drs Kemurnian Zebua BE didampingi Kadis Kesehatan Temaziduhu Lombu.

Sekda mengakui keadaan itu dan bahkan diungkapkan seluruh kepala puskesmas sudah menyampaikan ke Kadis Kesehatan, namun Pemko Gunungsitoli tidak berdaya karena dana anggaran untuk beli obat tidak ada.

Dikatakan bahwa pihaknya telah menyurati dua kali Bupati Nias sebagai kabupaten induk untuk segera mendistribusikan obat ke puskesmas, namun sampai sekarang belum ada jawaban.

Ketika dikonfirmasi kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Nias Julianus Dawolo MKes mengakui telah menerima surat tersebut, tapi belum ada petunjuk dari Bupati Nias. Begitupun Julianus Dawolo menjelaskan bahwa habisnya obat bukan tanggung jawabnya.

Soalnya, sejak Kota Gunungsitoli menjadi daerah pemekaran yang defenitif pada 1 Januari 2010. Namun pada Mei sampai Desember 2009 yang merupakan masa transisi obat tetap didistribusikan, katanya.

Kemudian di tambahkannya, Pemkab Nias sedang menyusun rencana penyerahan obat hanya butuh waktu lama karena harus melibatkan beberapa unsur termasuk Bagian Hukum. Karena pembelian obat tersebut memakai DPA Kabupaten Nias, bukan DPA kota Gunungsitoli. Jadi harus jelas apakah dihibahkan, atau tidak, katanya.

Sementara anggota DPRD Gunungsitoli dari Partai Hanura Agustinus Lase SH mengatakan kepada Global bahwa pihaknya hanya mengimbau kepada Pemko Gunungsitoli untuk segera mencari solusi agar obat segera didistribusikan ke puskesmas. “Jangan sampai pelayanan kesehatan masyarakat terganggu,” katanya.

Sedangkan anggota DPRD dari PKDI, B Harefa berharap Pemko Gunungsitoli segera menyurati Gubernur Sumatera Utara, sesuai visi misi yang di antaranya melaksanakan program “rakyat tidak sakit”. (Harian Global – www.harian-global.com – 29 April 2009)

Facebook Comments