Halmahera Selatan – Menteri Kesehatan Endang R. Sedyaningsih memperhatikan  peragaan patung nyamuk saat meresmikan Malaria Center di Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (24/4).

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan Indonesia masih termasuk negara berisiko tinggi malaria dengan 80 persen kabupaten/kota endemis penyakit malaria.

“Tahun 2009, jumlah kasus malaria klinis yang dilaporkan 1.143.024 kasus dan jumlah kasus malaria positif hasil pemeriksaan laboratorium 199.577 kasus. Jumlah ini mungkin lebih kecil dari keadaan sebenarnya karena tidak semua kasus dilaporkan,” katanya pada peringatan Hari Malaria Sedunia di aula kantor Kabupaten Halmahera Selatan, Sabtu.

Utamanya, ia menjelaskan, penyakit malaria menyerang penduduk yang tinggal di desa-desa terpencil dengan kondisi lingkungan buruk, akses transportasi dan komunikasi sulit serta fasilitas kesehatan terbatas.

Ia menjelaskan penyakit malaria menimbulkan kerugian ekonomi. “Menurut perhitungan pakar ekonomi kerugian yang timbul mencapai Rp3 triliun,” katanya. Kerugian itu, menurut Perwakilan UNICEF di Indonesia Angela Kearney, timbul akibat kematian, biaya pengobatan, dan waktu produktif yang hilang akibat penyakit malaria.

“Sebab malaria menyebabkan kematian, termasuk ibu hamil dan balita. Juga membuat orang tidak bisa bekerja dan anak-anak kehilangan waktu belajar. Kerugian yang harus ditanggung karena ini sangat besar,” kata Angela.

Pemerintah, menurut dia, harus mengatasi masalah ini dengan program terpadu yang bisa menjamin terlaksananya deteksi dini, diagnosis tepat dan pengobatan penyakit malaria serta kegiatan-kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang sehat guna mencegah penularan malaria.

“Deteksi dan pengobatan dini serta kegiatan pencegahan sangat penting dalam hal ini,” kata Perwakilan WHO di Indonesia Khanchit Limpakaranjanarat menambahkan.
Menteri Kesehatan mengatakan pemerintah berusaha memberantas penyakit yang disebabkan parasit Plasmodium sp itu antara lain dengan menyediakan obat antimalaria (Artemisinin Combination Therapy/ACT), alat diagnosis cepat malaria dan kelambu berinsektisida.

Pemerintah, kata dia, juga dibangun di desa endemis malaria yang terpencil untuk menggerakkan upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan binaan dinas kesehatan melalui puskesmas dan poskesdes.

Beberapa pemerintah daerah, seperti Provinsi Maluku Utara, punya inisiatif sendiri dalam memberantas penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina itu. Di Maluku Utara, pemerintah membangun Malaria Center untuk mendukung upaya pemberantasan malaria melalui kegiatan advokasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan laboratorium dan penguatan sistem logistik.

Mereka juga berusaha memberdayakan masyarakat untuk memberantas malaria dengan menerapkan model Partisipatory Learning and Action (PLA) dengan binaan UNICEF di mana para kader dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria. Salah satu kabupaten yang sudah menerapkan pendekatan itu adalah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, menurut Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba, bahkan menyediakan alokasi dana khusus untuk mendukung upaya pemberantasan malaria. “Kami punya Alokasi Dana Desa atau ADD, 40 persen dari ADD harus digunakan untuk mendukung kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pemberantasan malaria,” demikian Muhammad Kasuba.

(analisa)

Facebook Comments