MEDAN – 30 bupati/walikota di provinsi Sumatera Utara diultimatum untuk segera menagih Rp14,3 miliar lebih utang tunggakan beras miskin (raskin) mulai tahun 1998 sampai 31 Maret 2010 di wilayah masing-masing.

“Bila tidak, maka aparat kejaksaanlah yang menagihnya, dan distribusi raskin tahun 2011 dipastikasn akan di stop pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumut,” kata  Asisten Ekbang Pemprov Sumut, Djaili Azwar, tadi pagi.

Seluruh bupati dan walikota di 30 daerah itu diultimatum segera melunasi tunggakan sampai akhir 2010. Bila tidak, tahun 2011 distribusi raskin akan di stop.

Djaili meminta daerah memokuskan penyelesaian penagihan ini. Karena raskin yang sudah didistribusikan Bulog Divre Sumut ke daerah dengan sistem konsinyasi itu, bila tidak kembali uangnya, maka bisa menyulitkan pengadaan tahun berikutnya.

“Bila kondisi ini masih terus berlangsung, kita sarankan pihak Bulog Divre Sumut memanfaatkan pihak kejaksaaan untuk mengingatkan para bupati dan walikota agar segera melunasi utang tunggakan raskinnya,” tegas Djaili.

Menurut kepala Bulog Divre Sumut, Muchtar Saad, tunggakan utang raskin dari 30 kabupaten dan kota itu, awalnya bernilai Rp25 miliar. Namun dalam delapan bulan terakhir, pihak Bulog berhasil menagih piutang sebesar Rp10,7 miliar.

“Masih ada sisa piutang sebesar Rp14,3 miliar lagi. Karenanya, kami berharap bantuan Pemprov Sumut. Bila tidak, terpaksa penagihannya melalui pihak kejaksaan. Karena antara Bulog dan Kejati Sumut sudah menjalin nota kerja sama penagihan piutang raskin,” jelasnya.

Piutang sebesar Rp14.317.482.660 itu terdiri atas tiga kelompok. Pertama terjadi antara tahun  1998-2008 di delapan daerah dengan piutang sebesar Rp624.880.500. Kemudian tahun 2009 di 11 daerah sebesar Rp847.389.800, dan tahun 2010 di 28 daerah sebesar Rp12.845.212.360.

Rincian tunggakan utang raskin tahun 1998-2008, tahun 2009, dan tahun 2010 di 30 kabupaten dan kota itu meliputi Deli Serdang (Rp1.144.990.000), Serdang Bedagai (Rp664.571.000), Langkat (Rp1.372.141.000), Karo (Rp785.765.000), Dairi (Rp704.376.500), Pakpak Bharat (Rp196.227.000), Medan (Rp720.963.000).

Binjai (Rp112.239.000), Tebing Tinggi (Rp107.280.000), Simalungun (Rp729.435.000), Taput (Rp616.272.000), Humbahas (Rp26.472.000), Pematang Siantar (Rp83.590.000), Tobasa (Rp616.736.000), Samosir (Rp350.975.000), Asahan (Rp538.516.000), dan Batubara (Rp502.473.000).

Kemudian Tanjung Balai (Rp264.047.000), Labusel (Rp185.214.000), Labura (Rp459.613.000), Labuhanbatu (Rp520.245.000), Madina (Rp1.037.357.300), Tapsel (Rp795.898.000), Tapteng (Rp418.584.360),

Nias (Rp57.053.000), Nisel (Rp40.083.000),

Padang Sidimpuan (Rp160.740.000), Sibolga (Rp61.684.000), Palas (Rp585.636.000), dan Paluta (Rp456.286.000).

Diarankan agar Pemprovsu mengalokasikan dana pendamping kepada daerah yang sangat minim/kecil APBD-nya, terutama untuk enam daerah di Nias.

“Kesulitan selama ini, distribusi raskin dari entry poin ke titik distribusi hanya mampu ditanggulangi Bulog dengan dana yang sudah pas-pasan. Sehingga masih butuh bantuan pendanaan dari Pemprovsu. Karena dari titik distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), pembiayaannya oleh daerah masih juga belum maksimal dilakukan,” jelasnya.

Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban, mengaku setuju dengan saran Bulog itu. Karena tunggakan piutang raskin dari 30 daerah ini bisa berdampak pada tak tercapainya upaya pengentasan rakyat tidak lapar.

“Prinsipnya, kami mendukung segala upaya untuk perbaikan distribusi dan penagihan dana raskin ini. Sebab, ke depan kami juga akan ikut membuat laporan ke Polri bila tunggakan raskin sampai akhir 2010, tak juga mampu dilunasi kabupaten dan kota ,” katanya.

(Waspada)

Facebook Comments