Syamsul Diduga Korupsi APBD

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 31 miliar.

”Penyelidikan dugaan penyalahgunaan APBD Langkat (Sumut) tahun 2000-2007 telah dinaikkan ke penyidikan, dengan tersangka SA (Syamsul Arifin), yang saat itu menjadi Bupati Langkat,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (20/4).

Syamsul, kini menjabat Gubernur Sumut, menurut Johan, disangka melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, kata Johan, SA mengembalikan uang Rp 60 miliar ke kas Kabupaten Langkat. ”Kerugian negara Rp 31 miliar itu sudah dikurangi dana Rp 60 miliar yang dikembalikan. Potensi kerugian negara sebelumnya Rp 90,1 miliar,” katanya.

Dalam menangani perkara ini, kata Johan, KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumut. ”Koordinasi ini untuk menentukan mana yang ditangani KPK dan Kejati,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, mungkin akan ada tersangka lain dalam kasus ini. ”Saat KPK mulai menyelidiki kasus ini, Kejati Sumut juga melakukan hal sama. KPK menemukan dua alat bukti cukup terhadap tersangka SA sehingga ia ditangani KPK,” kata Johan.

Dari Medan, Selasa, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut Erbindo Saragih mengungkapkan, Kejati Sumut bakal menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. ”Kami akan menggelar rapat, Rabu, untuk menetapkan tersangka, terutama yang tak memerlukan izin pemeriksaan dari Presiden,” ujarnya.

Belum mengganggu

Secara terpisah, Kepala Badan Informatika dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sumut Eddy Syofian mengutarakan, Pemprov Sumut menghormati keputusan KPK yang menetapkan Syamsul Arifin sebagai tersangka. Keputusan itu belum mengganggu jalannya pemerintahan di Sumut.

”Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur yang tengah menghadiri rapat koordinasi di Bali. Dalam konteks peningkatan status gubernur sebagai tersangka oleh KPK, kami belum menerima informasi resmi. Pemprov Sumut tidak bisa mengintervensi proses hukum,” papar Eddy di Medan.

Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun di Bali mengaku belum mengetahui penetapan Syamsul sebagai tersangka oleh KPK. ”Tentu kami prihatin dengan masalah ini. Tetapi, penetapan sebagai tersangka ini tak akan mengganggu hubungan eksekutif dengan legislatif,” katanya. (aik/bil)

Sumber: Kompas

Facebook Comments