Daily Archives: 21 April, 2010

Archive of posts published in the specified Day

Written on Apr, 21, 2010 by in | Leave a comment

Oleh Ahmad Syafii Maarif Tentu Anda terkejut mengapa judul artikel ini demikian kejam: ”Bubarkan KPK!”, padahal saat proses pembentukannya saya adalah salah seorang anggota panitia seleksi bagi lembaga penghalau korupsi itu. Bahkan, beberapa hari yang lalu, anggota staf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghubungi saya dan menanyakan apakah saya bersedia masuk dalam panitia seleksi pemilihan ketua KPK, …

Continue Reading...
Written on Apr, 21, 2010 by in | Leave a comment

Syamsul Diduga Korupsi APBD Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 31 miliar.

Continue Reading...
Written on Apr, 21, 2010 by in | 4 Comments.

GUNUNGSITOLI: Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH mewakili 5 kepala daerah di Pulau Nias mengatakan latar belakang pendeklarasian Provinsi Nias dipicu pengalaman selama ini, di mana masyarakat Nias diombang-ambingkan oleh kepentingan daerah di luar Nias. Selain itu, pembentukan Provinsi Nias salah satu solusi keluar dari ketertinggalan. Hal itu disampaikan saat pengukuhan Pengurus Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Nias, yang merupakan tindaklanjut …

Continue Reading...
Written on Apr, 21, 2010 by in , | 5 Comments.

Simpang Empat – Pasca ratusan warga Jorong Giri Maju mendatangi kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatra Barat, yang menuntut ketegasan Pemkab setempat dalam meyikapi keberadaan penduduk liar yang dianggap telah merusak kelestarian hutan lindung di kaki Gunung Pasaman Jorong Giri Maju Kenagarian Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo akhirnya tim gabungan yang dijanjikan oleh Bupati Syahiran …

Continue Reading...
Written on Apr, 21, 2010 by in | Leave a comment

Jakarta, 9/4/2010 (Kominfo-Newsroom) – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengaku kecewa dengan langkah dan kebijakan beberapa perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum milik negara (BHMN) membisniskan biaya pendidikan. Menurut Fasli seusai menjadi pembicara dalam diskusi “Perspektif Indonesia tentang UU BHP” di Jakarta, Jum’at (9/4), salah satu alasan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah …

Continue Reading...