Medan – Pengembangan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Utara sudah saatnya tidak hanya terfokus di kota besar seperti Medan .

Perusahaan Umum (Perum) Perumahan Nasional maupun pengembang swasta diharapkan bisa menjadikan kabupaten/kota lain, khususnya yang belum berkembang sebagai tempat pembangunan rumah sederhana.

Permintaan ini disampaikan sejumlah anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut saat rapat kerja dengan General Manajer Perum Perumnas Regional I Adil Manurung di gedung DPRD Sumut, Senin (6/4). Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Jhon Hugo Silalahi juga dihadiri Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sumut Rusmin Lawin.

Anggota Komisi DPRD Sumut Maratua Siregar yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, masyarakat yang tinggal di kawasan Pantai Barat Sumut hingga kini belum tersentuh pembangunan rumah sederhana. Dia mencontohkan masyarakat di Tapanuli Selatan, Padanglawas dan Padanglawas Utara, Padang Lawas Selatan, Tapanuli Tengah dan kabupaten di Pulau Nias. Padahal, masyarakat di daerah itu sangat membutuhkan rumah sederhana. “Kita berharap Perum Perumnas dan REI masuk ke situ. Jangan fokus di kota besarsaja,” ujar Maratua.

Permintaan yang sama juga diungkapkan anggota komisi D lainnya, Analisman Zalukhu. Dia mengakui, pengembangan perumahan sederhana di daerah memang membutuhkan dukungan dari semua pihak, seperti pemerintah daerah dalam hal ini dinas tata ruang. Selain itu juga PT Perusahaan Listrik Negara dan perusahaan daerah air minum yang menjadi penunjang pengembangan perumahan. Tanpa kerja sama yang baik semua pemangku kepen-tingan, Analisman yakin, pengembangan rumah sederhana tidak akan tercapai.

Sambut Baik

Adil Manurung menyambut baik usulan anggota Dewan mengenai pengembangan rumah sederhana di daerah. Tanpa diminta pun, Perum Perumnas Regional I yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumut, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau sudah membidik pasar di daerah.

Selain Medan, daerah yang menjadi pengembangan rumah sederhana antara lain Dairi, Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Deliserdang, Tanjungbalai dan sebagainya. Harus diakui, menurut Adil, pengembangan rumah sederhana tidak bisa berjalan tanpa kerja sama semua pihak terutama pemerintah daerah. Sebab, pemda merupakan pihak yang berwenang dalam pemberian izin dan penentuan lahan karena berkaitan dengan tata ruang. “Saat ini kami sudah menyurati bupati-bupati dalam hal pengembangan pembangunan rumah sangat sederhana ini,” katanya.

Selain perizinan, masalah lain yang dihadapi Perum Perumnas dalam pengembangan perumahan sederhanan adalah tingginya harga tanah. Padahal, standar biaya yang ditentukan dalam pembangunan rumah sederhana adalah Rp 50 juta per unit. Di sejumlah daerah, seperti Padanglawas, pengembangan rumah sederhana terhambat karena tingginya harga tanah.

Rusmin Lawin menambahkan, masalah besar yang harus dihadapi pengembang perumahan saat ini adalah persoalan birokrasi yang kerap rumit dan lama. Dia mencontohkan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang kurang transparan.

Walaupun sebagian daerah sudah menerapkan perizinan satu pintu, namun menurut Rusmin, hal ini belum memberi kepastian dan kemudahan bagi pengembang. Selain keterbatasan lahan, permasalahan lain yang dihadapi adalah infrastruktur seperti jalan, listrik dan ketersediaan fasilitas air bersih.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi DPRD Sumut Zulkarnain berpendapat, perlu ada evaluasi ketat terhadap proses pemberian izin dalam pengembangan perumahan di Sumut.

(analisa, kaskus)

Facebook Comments