Gunung Sitoli –   Jabatan Wakapolres Nias diserahterimakan dari pejabat lama Kompol Johny Darwan Sinaga kepada pejabat baru Kompol Bazawato Zebua SH MH dan Kasat Reskrim dari pejabat lama AKP RA Purba kepada pejabat baru AKP Enieli Hulu SH. Acara serahterima jabatan Sabtu (3/4) di Aula Polres Nias.
Upacara serahterima jabatan Wakapolres dan Kasat Reskrim Polres Nias dipimpin langsung oleh Kapolres Nias AKBP Wawan Munawar SIk MSi. Kapolres Nias pada sambutannya mengatakan, serahterima jabatan merupakan hal biasa di jajaran Kepolisian sesuai tugas dan amanah yang diberikan dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa.

Jabatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan merupakan anugerah dan amanah yang harus diimplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
“Saya selaku Kapolres Nias mengucapkan banyak terimakasih kepada Kompol Johny Darwan Sinaga yang selama ini membantu Kapolres Nias dalam melaksanakan tugas dengan baik. Dan apa yang telah diperoleh selama ini dapat dituntaskan di tempat tugas yang baru sebagai gadik SPN Sampali. Kepada AKP Rakhman Anthero Purba saya ucapkan terimakasih atas jabatan selama ini sebagai kasat Reskrim Polres Nias dalam menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan pendidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan,” ujar Kapolres dalam pidatonya.

Warisan Kasus kepada Pejabat Baru

Pejabat baru Wakapolres dan Kasat Reskrim segera mendapat beban tugas yang berat. Tugas itu merupakan penangan kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik. Lambatnya penangan kasus menjatuhkan citra Polres Nias di mata publik.

Kasus-kasus yang menarik perhatian tersebut antara lain kasus penyertaan modal pemkab Nias kepada PT Riau Airlines, dugaan korupsi pemantapan lahan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD Kabupaten Nias, dan dugaan kasus korupsi pengadaan kapal bermotor 2007.

Kepada Harian Analisa, kapolres mengaku, bersama tim BPKP sedang melakukan audit di Pemkab Nias dan Riau Airlines (26/3).

Kasus korupsi pematangan lahan Kantor Bupati Nias sebesar Rp 2,1 miliar yang diduga fiktif melibatkan Kadis PU Lakhömizaro Zebua dengan menerbitkan Penunjukkan Langsung (PL) kepada rekanan tertentu yang publik tahu adalah kroninya Bupati Nias. Dalam penanganan kasus ini, Kapolres mengaku, saat ini pihak Polres Nias sedang menunggu hasil dari tim ahli yakni, dari Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut. Untuk kasus ini, pihaknya mengaku telah dua kali menyurati Dinas Tarukim untuk meminta hasil itu, namun hingga saat ini belum dibalas. Seperti yang diketahui publik, Dinas Tarukim sendiri termasuk dinas yang tidak bersih di jajaran pemprov Sumut. Dinas ini diduga terlibat kasus korupsi gedung serba guna senilai Rp57,8 milyar dari APBD 2002 hingga 2007 dan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan 2007/2008 senilai Rp 2,3 milyar.

Sedang untuk perkembangan kasus korupsi pengadaan 12 unit kapal bermotor Dinas Kelautan Nias tahun 2007 sebesar Rp 1,2 milyar yang melibatkan Kadis Yusman Zega, Kapolres memaparkan, sesuai dengan hasil gelar perkara di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pihak Kejaksaan mengatakan, dalam persidangan indikasi ketelibatan Kadis tidak muncul dalam persidangan serta tidak memenuhi unsur.

Hal ini ditentang oleh Ketua Komisi A DPRD Nias Faigiasa Bawamenewi. Ia mengungkapkan, sesuai fakta-fakta di persidangan, Yusman Zega selaku Kadis dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran) telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan tender DAK 2007 bulan Juli 2007. Sementara DPRD Nias mensahkan anggaran P-APBD Nias pada 3 November 2007. “Ini jelas melanggar Kepres 80 tahun 2003 pasal 9 ayat 4 yang menegaskan dilarang melakukan tender proyek yang belum mendapat pengesahan anggaran,” katanya.

Fakta kedua, Yusman Zega selaku KPA membayar rekanan setelah berakhir masa kontrak pelaksanaan pekerjaan. Dalam perjanjian kontrak pemborongan, masa pelaksanaan berakhir 15 Desember 2007. Sementara Yusman Zega selaku KPA membayar rekanan pada 28 Desember 2007. Itupun dilakukan tanpa prosedur permintaan pihak rekanan.
Dalam kasus ini, PPTK, rekanan dan panitia penerimaan barang telah divonis Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sementara Yusman Zega, selaku Kepala Dinas Kelautan KPA merupakan pejabat paling bertanggungjawab sesuai Kepmendagri No 13 tahun 2006. “Ada apa Yusman Zega tidak dilimpahkan Polres Nias ke kejaksaan?” kata Faigiasa Bawamenewi yang juga mantan anggota Polri. Sangat disesalkan Polres Nias tidak melimpahkan Yusman Zega ke pengadilan, sementara yang lain telah divonis,” tegasnya.
Selain itu F. Bawamenewi juga menyebutkan kasus penjahat yang meresahkan masyarakat, bahkan membunuh aparat kepolisian di masa jabatan Kapolres Nias Wawan Munawar, yang tidak juga ditangkap.

Hutang kasus-kasus ini membuat masyarakat bertanya-tanya apakah polres Nias bersungguh-sungguh ingin melaksanakan jargon-jargon mereka sendiri, seperti memberikan pelayanan/perlindungan kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan, jabatan merupakan anugrah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, atau mengabdi pada bangsa dan negara sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

(hariansib, analisa, waspadamedan, koran politik & hukum)

Facebook Comments