Medan – Untuk keenam kalinya pascakemerdekaan, tahun ini, tepatnya selama Mei 2010, Badan Pusat Statistik menggelar sensus penduduk di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara, BPS Sumut menurunkan 28.955 petugas untuk mencacah seluruh warga Sumut tanpa terkecuali.

Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE mengharapkan masyarakat Sumatera Utara proaktif pada sensus penduduk yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mulai tanggal 1 sampai 30 Mei tahun ini. Pemprovsu akan membackup sensus, karena pentingnya hasil sensus untuk mengetahui bagaimana persisnya Sumut bisa dibangun untuk sepuluh tahun ke depan.

Sebanyak 20.539 orang merupakan petugas pencacah lapangan, 6.845 pengawas lapangan, 1.290 koordinator lapangan, dan 285 petugas satuan tugas.

Pelaksanaan sensus pada 1 Mei hingga 31 Mei bertepatan dengan pelaksanaan pilkada di Kota Medan dan beberapa daerah lainnya.

Petugas pencacah tidak boleh dimanfaatkan sebagai tim sukses pasangan calon. Petugas datang ke rumah penduduk murni untuk pendataan.

”Petugas dilarang melakukan pungutan berbentuk apa pun kepada warga,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Sumut Alimuddin Sidabalok, Kamis (1/3).

Dilengkapi identitas

Karena kekurangan tenaga pencacah, setiap kelurahan di Sumut akan ikut membantu melakukan pencacahan. Ada 5.942 desa dan kelurahan serta 417 kecamatan di Sumut yang menjadi sasaran pencacahan.

Ia mengatakan, petugas yang mendata warga dilengkapi identitas lengkap, surat tugas, mengenakan rompi, dan topi.

”Petugas sudah mendapatkan pelatihan. Mereka terjun ke lapangan dalam tim,” kata Alimuddin.

Selain untuk mendata seluruh penduduk Indonesia, sensus penduduk juga dilakukan untuk memotret dinamika dan mobilitas penduduk dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Khusus warga yang tidak tinggal menetap, seperti anak buah kapal dan tunawisma, pendataan dilakukan pada tanggal 15 Mei malam.

Dari cacah jiwa bisa diketahui jumlah penduduk, potensi angkatan kerja, berapa jumlah masyarakat yang melek huruf, yang menggunakan sanitasi yang baik. Atau berapa masyarakat yang sudah bisa mengakses teknologi internet, dan sebagainya.

Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2000, banyak variabel baru yang ditanyakan kepada warga terkait parameter Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Variabel itu di antaranya sumber penerangan, luas lantai, fasilitas buang air, tempat pembuangan tinja, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan telepon, akses internet, kemampuan baca tulis, kemampuan berbahasa Indonesia, hingga kematian ibu waktu hamil, melahirkan, dan nifas.

Honor

Untuk sensus keenam ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,3 triliun. BPS Sumut mendapat alokasi dana APBN Rp 14,95 miliar.

Setiap kabupaten juga mengalokasikan dananya. Sebagian besar dana habis untuk honor petugas.

Untuk petugas pencacah, misalnya, mereka mendapat honor sekitar Rp 2,5 juta selama bertugas mencacah plus biaya transportasi Rp 200.000. Honor didistribusikan kepada petugas lewat PT Pos Indonesia.

(kompas, medantalk)

Facebook Comments