Gunungsitoli – Sedikitnya seribuan warga Gunungsitoli terdiri dari 22 desa yang menyatakan dirinya perwakilan korban bencana alam gempa tektonik tahun 2005 lalu, nyaris mengegerkan kantor DPRD Kabupaten Nias, Selasa, (9/2).

Pasalnya, ribuan warga yang sudah beberapa kali melakukan aksi demostran menuntut pencairan dana Bantuan Sosial Perbaikan Rumah (BSPR) di Kantor DPRD Kabupaten Nias itu, memaksa diri harus bertemu langsung Ketua DPRD Kabupaten Nias Rasali Zalukhu, S.Ag. Sementara Ketua DPRD pada kesempatan itu sedang memimpin sidang paripurna rapat dengar pendapat bersama PT Riau Air Lines.

Pada awal kedatangan warga di kantor DPRD Kabupaten Nias itu, 32 perwakilan demonstran sempat diterima Wakil Ketua DPRD, Armansah Harefa didampingi Ketua Komisi B Aluizaro Telaumbanua dan Ketua Komisi C, Damili R Gea di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Nias. Namun pada kesempatan itu, para demostran tetap bersikukuh meminta untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Nias, untuk mendesak pernyataan sikap DPRD terkait tuntutan mereka itu.

Sambil menunggu kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Nias dalam beberapa jam, para demostran sempat memasuki kantor DPRD untuk berteduh dari panasnya hari. Pada kesempatan itu nyaris para warga memenuhi seluruh ruangan yang ada di kantor DPRD.

Sebelum bertemu dengan para wakil rakyat, dalam orasinya yang disampaikan Herman Jaya Harefa mengungkapkan beberapa tuntutan di antaranya, menuntut DPRD segera mengeluarkan surat keputusan politik yang menyatakan mendukung pencairan dana BSPR untuk mereka. Mendesak Bupati Nias dan Walikota Gunungsitoli mendukung keputusan poltik DPRD Kabupaten Nias dalam pencairan dana BSPR.

Bentuk Pansus

Menuntut DPRD membentuk Pansus mengusut untuk mengusut keterlambatan pencairan dana BSPR kepada para warga yang belum menerima bantuan. Selanjutnya menuntut DPRD segera menindaklanjuti tuntutan mereka kepada Bappenas, Menkeu, DPR RI dan Prisiden.

Pada pertemuan 32 perwakilan demostran dengan Ketua DPRD Rasali Zalukhu. S.Ag didampingi seluruh Ketua Komisi, menyepakati beberapa hal dan hasil kesepatan itu disampaikan DPRD kepada ribuan pedemonstran. DPRD Kabupaten Nias menyatakan mendukung pencairan dana kepada 23 ribu KK yang tersebar di Kepuluan Nias dengan mengeluarkan surat keputusan politik DPRD Nias pada hari itu.

Tujuan surat keputusan itu yakni, untuk mendesak pemerintah pusat, Gubernur, Bappenas, Menkeu, DPR RI dan Prisiden agar segera mencairkan dana bantuan kepada seluruh warga yang diambil datanya oleh BRR pada tahun 2008 lalu, yang dalam surat itu ditangani Ketua DPRD Nias dan seluruh ketua fraksi.

Segera mengundang kepala-kepala daerah yakni, Bupati Nias, Walikota Gunungsitoli, Bupati Nias Utara dan Bupati Nias Utara untuk membahas hal itu. Serta merencanakan untuk menemui Gubernur, Bappenas, Menkeu, DPR RI dan dan jika memungkinkan langsung kepada Prisiden.

Sebelum melakukan aksi di DPRD Nias para demostran menyempatkan diri melakukan aksi di kantor Walikota Gunungsitoli. Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase, M.SP yang menerima para demosntran menyampaikan pihak Pemerintan Kota Gunungsitoli menyatakan mendukung sepenuhnya agar pemerintah pusat segera mencairkan dana itu kepada para warga.

Usai memberikan pernyataan sikapnya Walikota Gunungsitoli bersama ribuan warga sempat bernyayi dan menari maena bersama di halaman kantor Walikota Gunungsitoli. Dalam aksi itu, para demonstran di kawal sejumlah personil polisi dari Polres Nias yang dipimpin Kapolres Nias AKBP Wawan Munawar, S.Ik. M.Si. Setelah mendapatkan penjelasan dari para wakil rakyat , ribuan warga berangsur-ansur meninggalkan Kantor DRPD Kabupaten Nias. (Analisa, 10 Februari 2010)

Facebook Comments