Medan – Masyarakat Nias mempertanyakan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Nias untuk memanfaatkan Aset Negara yang dibangun dengan menelan biaya lebih kurang Rp 30 Miliar berupa Terminal Bus dan Pasar Ya’ahowu di Kota Gunungsitoli Nias.

“Hal ini benar-benar menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat mengingat kedua asset berbiaya puluhan miliar rupiah itu sudah terbangun sejak tahun 2008 yang lalu. Namun, hingga kini belum difungsikan sebagaimana peruntukkannya,” demikian ujar Drs Kosmas Harefa MSi, Sekretaris DPD HIMNI Sumatera Utara kepada wartawan, Senin (18/1).

Kosmas Harefa dengan nada kesal mengungkapkan di akhir tahun 2009 telah menyempatkan diri meninjau berbagai fasilitas umum kebanggaan masyarakat Nias. Namun, kenyataannya bangunan-bangunan itu belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Padahal keduanya dibangun untuk menunjang bangkitnya perekonomian masyarakat pasca rehabilitasi dan rekonstruksi setelah daerah tersebut dilanda gempa Maret 2005.

Untuk itu, lanjutnya, DPD HIMNI Sumatera Utara akan segera melayangkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara dan para legislator asal Nias baik di pusat maupun di Sumut agar mereka turun tangan melihat kenyataan ini di lapangan.

Serta mengambil langkah-langkah termasuk melakukan “pressure” kepada penguasa di Nias agar Fasilitas umum tersebut dapat segera difungsikan sebagaimana mestinya agar roda perekonomian masyarakat di daerah tersebut dapat terperbaiki lebih cepat.

Harefa juga mengungkapkan bahwa dalam perbincangan dengan masyarakat selama berada di Nias beredar berbagai rumor yang menyatakan bahwa nasib fasilitas umum berbiaya puluhan miliar itu terkatung-katung oleh karena tarik-menarik kepentingan pasca pemekaran wilayah.

“Bilamana hal ini dikaitkan dengan tarik-menarik kepentingan pasca pemekaran, tentu sangat kita sesalkan. Karena jelas-jelas yang rugi adalah masyarakat Nias sendiri” tegas Harefa yang juga Pudir I Akpar Medan. (Analisa, 21 Januari 2010)

Facebook Comments