MEDAN – Walau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berbuat yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, dengan memberikan insentif bagi para guru Rp600 ribu per tahun, namun masih ada enam kabupaten/kota di Sumut, yang tidak mengajukan anggaran insentif guru ke Pemprovsu.

“Jika nanti hingga 31 Desember 2009, tetap tidak mengusulkannya, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara,” terang Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, kepada Waspada Online, malam ini.

Dikatakan, hingga sekarang dirinya tidak mengetahui masalah mengapa ke-enam kabupaten/kota tersebut tidak mengajukan anggaran insentif guru itu. “Apa mereka tidak butuh dengan uang itu. Kami sudah tiga kali menyuratinya,” ujarnya.

Keenam daerah itu, katanya, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, Pemko Sibolga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas, Pamkab Dairi, Pemkab Nias, dan Pemkab Batubara.

Sementara, kepala biro keuangan sekretariat daerah provinsi, Muhammad Syafii, menambahkan, surat pemberitahuan kepada enam pemko/pemkab itu pertama dilayangkan pada 31 Maret 2009, lantaran belum juga mengusulkan insentif guru.

Meski surat sudah dilayangkan, namun tetap tak digubris bupati/walikota. Karenanya, Pemprovsu kembali menyurati untuk yang kedua kalinya, yakni 30 Juli 2009. Surat kedua juga belum direspons, sehingga muncul surat ketiga tertanggal 25 Agustus 2009.

”Saya juga heran, padahal proses pengurusannya di Biro Keuangan Setdaprovsu tidak sulit. Kalau semua data dan persyaratan lengkap, satu hari sudah oke,” tukasnya.

Ditambahkan, cepat lambannya proses pencairan uang insentif sebesar Rp600.000 per guru per tahun sangat tergantung dari daerah kabupaten/kota. Jika usulan pencairan cepat diajukan, uang tersebut bisa segera dicairkan.

“Yang jadi persoalann, mengapa masih ada enam daerah yang belum mengurus. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah karena rekening guru belum selesai atau data gurunya yang tidak lengkap,” pungkasnya.
(Waspada Online, 20 Oktober 2009)

Facebook Comments