*Poldasu Tetap Melakukan Penyelidikan Kasus CPNS Nisel

Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tetap melakukan penyelidikan, walaupun Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Peduli Nias (DPP – GPN) telah mencabut pengaduannya pada tanggal 13 Agustus 2009 lalu, terkait kasus indikasi rekayasa penerimaan Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab Nias Selatan (Nisel) TA 2008/2009.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Baharudin Djafar MSi, melalui Kasubbid Dokliput AKBP MP Nainggolan, kepada wartawan, Kamis (10/9). “Walaupun pengaduannya sudah dicabut, namun Poldasu tetap selidiki kasus tersebut,” ujar MP Nainggolan.

Disinggung perkembangan penyelidikan yang dilakukan Poldasu, pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah saksi. “ Tim kemarin sudah dikirim ke sana untuk meminta keterangan saksi. Sudah banyak saksi yang dimintai keterangan, tapi saya lupa berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa,” sebut MP Nainggolan.

Lanjut MP Nainggolan, dirinya juga merasa heran kenapa DPP-GPN mencabut pengaduan. “Itulah saya pun bingung kenapa tiba-tiba mereka mencabut pengaduannya dengan alasan bukti belum cukup. Padahal selama ini mereka sangat getol sekali melakukan aksi demo ke Mapoldasu meminta kasus tersebut diungkap. Bahkan, mereka juga meminta agar Drs Kharisman Halawa segera ditangkap,” ungkap mantan Polres Nisel tersebut.

Sebelumnya, Osodogo Lase, selaku ketua DPP – GPN mengadukan Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) Kabupaten Nias Selatan Drs Kharisman Halawa MSi, ke Mapoldasu pada tanggal 27 Juli 2009 lalu, tentang rekayasa daftar perengkingan CPNS di Nisel TA 2008/2009. Alasan Osodo Lase mencabut pengaduannya itu lantaran ada sebahagian data yang masih belum lengkap yang disampaikan DPP-GPN, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Nisel dan surat tersebut tidak berkekuatan hukum penuh.

Padahal sebelumnya, selama ini massa DPP-GPN selalu demo ke Mapoldasu menyuarakan masalah tersebut. Dimana pengumuman yang disampaikan pada 24 hingga 26 Desember 2008 lalu, tidak sesuai dengan hasil yang dilakukan sistem perengkingan oleh Universitas Sumatera Utara (USU).

Selain itu, mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan atas pengumuman hasil pemenang CPNS yang dikeluarkan pihak BKD Nisel. Dalam pengumuman tersebut banyak peserta yang seharusnya menang malah namanya tidak keluar saat pengumuman dan diganti dengan orang lain. Bahkan DPP-GPN menuntut agar dibatalkannya pemenang CPNS Nisel TA 2008/2009 yang diumumkan oleh Pemda Nias Selatan, serta mereka juga meminta agar Kepala BKD Kabupaten Nisel Khariswan Halawa ditangkap karena mereka duga sebagai dalang atas rekayasa CPNS tersebut. (SIB, 12 September 2009)

Facebook Comments