JAKARTA: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tetap memberikan pendampingan bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan hingga 2011 pascaberakhirnya tugas Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.

Lukman Edy, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, mengungkapkan Kementerian melalui program pendampingan masyarakat bersama dengan Bank Dunia melalui program education development project (EDP) melanjutkan program BRR Nias-Aceh dengan anggaran Rp500 miliar per tahun selama 3 tahun ke depan.

“Kami akan terus mendampingi Pemkab Nias dan Nias Selatan melanjutkan program pembangunan infrastruktur pascatugas BRR Aceh-Nias. Pendampingan dari Kementerian diharapkan dapat mengembalikan kondisi sebelum terjadinya gempa tsunami,” ujarnya, di sela-sela kunjungan kerja dan safari Ramadan di Pondok Pesantren Modern Daar El Salam Pandeglang, Senin pekan ini.

Dia menjelaskan Nias dan Nias Selatan merupakan contoh daerah tertinggal karena faktor alam dan kondisi geografis yang sering terlanda bencana. Kedua kabupaten itu masuk dalam kriteria yang ditetapkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga perlu terus dipacu dan diberikan pendampingan pembangunan guna mengejar ketertinggalan.

Menurut dia, hancurnya infrastruktur akibat gempa tsunami yang terjadi di Nias mengakibatkan kemunduran fasilitas dan infrastruktur hingga 15 tahun.

Menteri mengungkapkan pada tahun ini pemerintah menargetkan 10 kabupaten terangkat dari status sebagai ketertinggalan, termasuk Kabupaten Pandeglang yang punya prospek untuk segera dientaskan.

Adapun pada 2008 sebanyak 40 kabupaten di Jawa dan Sumatra berhasil keluar dari daftar daerah tertinggal.

30.000 Desa
Namun, sambungnya, pada tahun ini masih terdapat sebanyak 30.000 desa tertinggal di Indonesia yang ditargetkan dientaskan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Kami mengharapkan ribuan desa tertinggal itu langsung diintervensi oleh seluruh stake holder sehingga mempercepat pengurangan jumlah desa tertinggal,” tegas Lukman.

Dia menjelaskan secara umum daerah yang keluar dari daftar tertinggal telah mampu melakukan sejumlah perbaikan, seperti infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan indikator lainnya. Namun, sambungnya, pemerintah tidak menutup mata adanya sejumlah desa di kabupaten yang tidak lagi menyandang daerah tertinggal masih terdapat sejumlah kasus dan masalah yang mengakibatkan mereka terhambat untuk berkembang. (Bambang Supriyanto – Bisnis Indonesia)

Facebook Comments