* Kekurangan Hibah Pemekaran di Nias Ditampung RAPBD 2010

Medan – DPRD Sumut mensahkan P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Propsu TA 2009 sebesar Rp3,897 triliun lebih dengan pertambahan sebesar Rp280,560 milyar lebih dari APBD induk senilai Rp3,248 triliun, setelah mendapat persetujuan dari 8 fraksi (FPG, FPDIP, FPD, FPPP, FKS, FPAN, FPDS dan FPBR) melalui pendapat akhirnya pada rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap RP-APBD 2009, Rabu (5/8) di gedung Dewan.

Dalam paripurna yang dipimpin ketua dewan Hj Darmataksiyah YWR didampingi wakil ketua H Ali Jabbar Napitupulu, Japorman Saragih dan dihadiri Wagubsu Gatot Pujo Nugroho dan segenap pejabat eselon II jajaran Pempropsu, panggar (panitia anggaran) melaporkan RP-APBD 2009 terdiri dari pendapatan menjadi Rp3,318 triliun lebih dari semula Rp3,248 triliun lebih dan belanja menjadi Rp3,896 triliun lebih dari semula Rp3,615 triliun lebih.

Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut melalui jurubicara masing-masing dapat menerima dan menyetujui P-APBD 2009 disahkan menjadi Perda dengan beberapa catatan kritis maupun usulan untuk menjadi perhatian serius Pempropsu.

Seperti catatan kritis FPDIP tentang jumlah bantuan untuk daerah pemekaran di Pulau Nias agar Pempropsu tidak diskriminatif, tapi memberi jumlah yang sama Rp5 milyar per kabupaten selama 2 tahun berturut-turut.

Ternyata hal ini juga jadi pembahasan Panggar dan pejabat Pempropsu menyimpulkan kekurangan bantuan hibah untuk pemekaran Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli ditampung dalam RAPBD 2010 masing-masing sebesar Rp3,5 milyar.

Catatan kritis FPDIP lainnya berupa, alokasi BDB terutama di sektor pendidikan, pelaksanaannya diindikasi tidak optimal, sehingga perlu solusi dari Pempropsu. Minta Pempropsu memperhatikan pembangunan jalan-jalan alternatif Karo-Langkat, Pangaribuan-Garoga dan jalan lingkar-Danau Toba, mengalokasikan anggaran untuk Bapemas Rp2 milyar per kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran Rp5000 per orang tiap hari untuk penghuni panti-panti swasta.

Fraksi Golkar lewat jubirnya HM Marzuki, F-PPP dan F-KS menerima PAPBD 2009 dengan catatan, agar dilakukan monitoring dan controlling berkelanjutan, keseimbangan skala prioritas dan besaran prosentase revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan harus dialokasi secara ideal.

Semua SKPD menggunakan setiap rupiah demi rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap proyek harus melalui pelelangan umum terbuka dan transparan, rekanan diseleksi ketat, termasuk kemampuan rekanan kelanjutan pembangunan GSG (Gedung Serba Guna).

Demikian halnya FPD lewat jubirnya Azwir A Husin, F-PDS melalui Rinawati Sianturi menyetujui RPAPBD 2009, tapi perlu komitmen dan konsistensi dalam penerapan dan implementasi perda di lapangan. Prinsip monitoring dan pengawasan harus ditegakkan. (SIB, 7 Agustus 2009)

Facebook Comments