GUNUNGSITOLI – Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM R2PN) Kecamatan Namõhalu Esiwa, diduga melakukan penyelewengan dalam penyaluran dana PNPM R2PN.

Penyelewengan ini yang bernilai Rp16 miliar lebih kepada desa penerima manfaat yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Hal ini ditegaskan ketua Tim Riset Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nias Corruption Watch (NCW) kabupaten Nias Martin S. Buaya, tadi malam, setelah melakukan invetigasi ke lapangan di Kecamatan Namõhalu Esiwa.

Dijelaskan, dugaan kuat penyelewengan penyaluran dana PNPM R2PN miliaran rupiah di kecamatan Namohalu Esiwa, ditemukannya pada salah satu TPK di Desa Namohalu yang membidangi pendidikan pembangunan gedung SMP Negeri 1, yaitu TPK tidak memiliki gambar kerja (Bestek).

Pencairan dana terlambat karena UPK meminta pengertian kepada UPK supaya urusan cepat, hak TPK untuk membayar harga bahan ke suplier diambil alih oleh UPK.

Hal ini sangat jelas sangat melanggar dari aturan yang ada, tetapi perlakuan UPK tersebut sepertinya tidak terdengar kepada fasilitator pendamping baik FT dan FK, PJOK Kecamatan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program PNPM R2PN yang bertugas sebagai pembimbing dan pengawas.

Lanjut Martin S Buaya, dugaan penyelewengan penyaluran dana oleh UPK kepada TPK desa kemungkinan besar dilindungi oleh pihak-pihak yang betanggung jawab pada program PNPM R2PN di Kecamatan Namohalu Esiwa. (Waspada Online, 4 Agustus 2009)

Facebook Comments