Warga Nias demo di DPRDSU desak Poldasu tangkap Kepala BKD Nisel

Tuesday, July 28, 2009
By nias

Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) kembali diminta untuk mengusut kasus indikasi rekayasa penerimaan Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab Nias Selatan TA 2008/2009.

Kali ini, para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Nias (GPN) mendatangi Mapoldasu Jalan Tanjung Morawa Km 10,5 Medan. Tuntutan mereka juga sama dengan Forum Mahasiswa Pemuda Kepulauan Nias (Formappnis) yang sebelumnya juga mendatangi Mapoldasu, menuntut agar Poldasu menangkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Nias Selatan Drs KH M Si, yang diduga sebagai aktor yang paling bertanggungjawab dalam rekayasa Penerimaan CPNS tersebut.

Dalam orasinya kemarin massa yang terdiri dari pemuda ini yang mereka sampaikan, mengungkapkan adanya keganjalan dalam penerimaan CPNS tersebut, yang mana pengumuman yang disampaikan pada 24 hingga 26 Desember 2008 lalu, tidak sesuai dengan hasil yang dilakukan sistem perengkingan oleh Universitas Sumatera Utara (USU).

Dimana adanya temuan mereka kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas pengumuman hasil pemenang CPNS yang dikeluarkan pihak BKD Nisel. Dalam pengumunan tersebut banyak peserta yang seharusnya menang malah namanya tidak keluar saat pengumuman dan diganti dengan orang lain.

“Untuk itu kami meminta supaya batalkan hasil pemenang CPNS Nisel Tahun 2008/2009 versi Pemda Nisel dan pemenangan harus disesuaikan dengan hasil pengumuman USU. Selanjutnya tangkap dan adili Kepala BKD Nisel Drs KH MSi pelaku rekayasa CPNS,” teriak pengunjuk rasa dalam orasi mereka.

GPN menuntut agar dibatalkannya pemenang CPNS Nisel TA 2008/2009 yang diumumkan oleh Pemda Nias Selatan. Serta mereka juga meminta ditangkapnya Kepala BKD Kab Nisel Khariswan Halawa, yang mereka duga sebagai dalang atas rekayasa CPNS tersebut. “Penerimaan atas CPNS tahun 2008 harus dibatalkan dan disesuaikan dengan hasil pengumuman dari USU,” ujar Kordinator Aksi Osodogo Lase.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Lakhar) Kabid Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan menyikapi aksi tersebut mengatakan, laporan dugaan rekayasa CPNS Nisel tersebut sudah diterima pihaknya dan masih dilakukannya penyelidikan.

Penyelidikan tersebut katanya, dilakukan oleh petugas kepolisian Poldasu yang berada di Nias Selatan dalam rangka Pengamanan Pilpres. “Masih kita selidiki laporan itu, tim yang bertugas di Nias Selatan sedang melakukan penyelidikan laporan mereka,” ujarnya.

MP Nainggolan menambahkan, dalam kasus tersebut pihaknya yang diminta para pengunjuk rasa untuk melakukan penangkapan terhadap Kepala BKD Nisel tidak mudah. “Harus dilakukan gelar perkara dulu. Dari hasil tersebut baru bisa diketahui ada unsur pidananya atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan orang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda Kepulauan Nias (Fomappnis) Senin (13/7) lalu berunjuk rasa di Mapoldasu. Mereka mempertanyakan dan menuntut agar Poldasu segera menindaklanjuti laporan yang mereka layangkan pada 8 Juni 2009 dengan No.05/DPP/Formappnis/VI/2009 terkait temuan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas pengumuman hasil pemenang CPNS yang dikeluarkan Pemkab Nias Selatan.

Serta ditangkapnya Kepala BKD Nias Selatan Kharisman Halawa sebagai aktor yang paling bertanggungjawab.

Desak Poldasu Tangkap Kepala BKD Nisel
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GPN (Gerakan Penduli Nias) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Senin (27/7) mendesak Poldasu segera menangkap dan mengadili Kepala BKD Nias Selatan Drs KH MSi, yang dituding telah melakukan rekayasa atau penyelewengan pada penerimaan CPNS TA 2008/2009.

Massa yang membawa sejumlah poster berisi tuntutan dan kecaman terhadap Kepala BKD juga meminta Gubsu membatalkan pemenang CPNS TA 2008/2009 versi Pemda Nisel dan pemenang harus disesuaikan dengan hasil pengumuman dari USU (Universitas Sumatera Utara).

Dalam orasinya GPN mengaku telah banyak menerima pengaduan dari berbagai elemen masyarakat Nisel tentang sejumlah persoalan yang terjadi. Mereka juga menagih tindak lanjut pengaduan soal CPNS gate Nisel yang disampaikan pada 8 Juni lalu ke pihak Reskrim Poldasu.

Dalam pernyataan sikapnya, para mahasiswa membeberkan dugaan penyelewengan pada penerimaan CPNS tersebut antara lain yakni daftar pemenang menurut hasil perangkingan dari USU yang tidak sesuai dengan pengumuman CPNS yang diumumkan Pemda Nisel pada tanggal 24 dan 26 Desember 2008 lalu.

“Dalam daftar versi Pemda Nisel itu banyak ditemukan nama yang menurut daftar versi USU menang tetapi tidak diumumkan sebagai pemenang oleh Pemda Nisel. Bahkan yang tidak menang menurut daftar keluaran USU malah diumumkan sebagai pemenang oleh Pemda/BKD Nisel,” ujar Ketua Umum GPN Sodogo Lase.

Rekayasa lain menurut Lase, perangkingan yang tidak sesuai dengan urutan dan nomor peserta. Bahkan seseorang peserta ujian rangkingnya diganti dengan ranking orang lain yang kebetulan bernama sama dan rangking 85 diganti menjadi rangking 69.

“Selain itu, pengumuman pemenang CPNS dilakukan oleh Pemda Nisel 2 kali, sementara USU hanya melakukan sekali pengumuman. Sehingga memunculkan dugaan adanya rekayasa dalam pengumunan Pemda Nias Selatan,” katanya.

Dikatakannya, pengaduan pada tanggal 8 Juni lalu ke Mapoldasu para mahasiswa telah memberikan bukti-bukti permulaan dan telah menyebut sejumlah orang yang terkait langsung dengan testing CPNS dan pada umumnya mereka bersedia menjadi saksi.

Yeremia Lase (orator aksi) menduga ada permainan antara CPNS versi BKD dengan Kepala BKD itu sendiri. Hal ini dibuktikan yang namanya tidak ada pada pengumuman USU tiba-tiba muncul di pengumuman BKD Nisel. Pihak berwajib diharapkan mengusut tuntas masalah ini. (SIB, 28 Juli 2009)

7 Responses to “Warga Nias demo di DPRDSU desak Poldasu tangkap Kepala BKD Nisel”

  1. 1
    Aktivitas Sarumaha Says:

    Maju terus untuk kawan-kawan Formappnis dan GPN.

  2. 2
    dara eli laia Says:

    seharusnya pejabat terkait malu dalam kasus penyelewengan daftar hasil CPNS ini, karena hal itu tidak menunjukkan sikap yang baik dan terpuji. bagi teman2 GPN maju terus!

  3. 3
    Novita Gowasa Says:

    ya’ahowu !!!

    Sebagai pejabat seharusnya M A L U Dunk,,,,,,,,melakukan penyelewengan seperti ini.Emangnya gaji bpk blom cukup untuk memenuhi kebutuhan ANAK & ISTRI ???

    harapan kami supaya tidak terulang lagi !!! jangan gara2 mata duitan lupa kita akan kulit kita atau negeri kita sendiri….

    HIDUP GPN…………………!!!

  4. 4
    alito Says:

    he…..he………..
    gitu aja qoq repot

  5. 5
    invokavitman halawa Says:

    wo….oy
    jangan asal tuduh ja.
    jangan sok tahu !!!!!!!!!! jangan sok suci !!!!!!

    kaLo saudara Jadi seperTi itu, kelakuaNnya pasTi spT juGa!!!!!!!!

    tanGkap jG CPNS nYa (yg ikut2an) = kaLo loe benar
    kLo kgk = Loe ja Yg masuk PenjaRa / fiTnah

  6. 6
    BOY Says:

    Bila sudah punya bukti kuat, bukan tak mungkin teman teman GPN akan berhasil dengan tuntutannya. Permasalahannya terkadang wacana yang diangkat sebatas isu dari orang2 yang tak bisa dipercaya ataw yang kepentingannya tidak terakomodir. Logikanya, benarkah seorang Kepala BKD dapat mengambil keputusan segenting itu tanpa “arahan” pimpinan yang sifatnya intimidasi dan berbau ancaman…, sementara pengesahan hasil pra pengumuman harus dikoordinasikan dengan jajaran yang lebih tinggi. Dan bagaimana dengan alasan kebutuhan daerah, seperti di muat dalam undang2 otonomi daerah, meskipun sering disalah tafsirkan bukankah itu sebagai bukti bahwa propinsi dan pusat bersikap cuci tangan dalam hal ini. Jika memang hasil yang dipakai adalah perengkingan versi USU, mengapa pengumuman pemenangnya dikembalikan kepada daerah bersangkutan. Berikan wewenang ke USU aja biar tenang. Lalu apakah hasil ini kemudian dapat dipercaya, atau kemudian juga menuai kecaman … terkadang KEBENARAN teramat susah didirikan hanya dengan KEJUJURAN karena kenyataan yang BENAR sesungguhnya TERAMAT MENYAKITKAN ……. sepakat untuk GPN jika tak memberi peluang buat BARGAINNING …!!!

  7. 7
    Densitas Says:

    Pemberian wewenang penuh kepada USU bisa menjadi satu alternatif yang baik. Wewenang penuh artinya apapun hasil seleksi USU harus dipatuhi oleh setiap daerah, dan ini harus dikordinasi dengan pimpinan provinsi dan daerah tingkat dua.

    Masalahnya, seperti dikatakan Boy, apakah hasil seleksi USU dapat sepenuhnya 100% dipercaya ? Kita tidak tahu persis. Yang kita takutkan, penyerahan seleksi sepenuhnya menjadi wewenag USU bisa-bisa berakibat anak luar daerah yang mayoritas diterima, karena kemampuan akademik anak-anak daerah belum begitu meyakinkan.

    Kalau pemekaran dimaksudkan untuk menambah kesejahteraan daerah, maka logikanya mayoritas para pegawainya pun seharusnya datang dari daerah yang bersangkutan. Harus diingat pengeluaran daerah untuk gaji pegawai cukup signifikan, sehingga apabila mayoritas anak luar daerah yang diterima jadi pegawai, maka pengeluaran daerah untuk belanja pegawai akan lari ke luar daerah.

    Yang kita tidak terima adalah apabila untuk menjadi pegawai pun, anak daerah dikompas, dipaksa menyerahkan puluhan juta untuk sah menjadi pegawai negeri. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, maka kasihan kita kepada para pejabat daerah, dan juga kepada para calon yang membayar itu. Mereka seakan membeli gajinya … iya kan?

    Densitas

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

July 2009
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031