JAKARTA – Pemerintah berencana mengajukan utang baru melalui penerbitan obligasi negara berbasis syariah atau sukuk, senilai Rp 25 triliun. Underlying assets yang diusulkan pemerintah meliputi aset-aset negara, termasuk yang ada di bawah koordinasi sekretariat negara seperti Gelora Bung Karno.

”Untuk menerbitkan surat utang syariah negara atau sukuk, pemerintah perlu underlying asset sebesar Rp 25 triliun. Dan pemerintah sudah mengirim surat ke Komisi XI DPR sekitar bulan Mei 2009 lalu untuk meminta persetujuan,” kata sumber Investor Daily, di Jakarta, pekan lalu.

Sumber itu mengatakan, pemerintah tengah menanti keputusan DPR apakah menyetujui atau tidak penggunaan underlying assets seperti Gelora Bung Karno dan beberapa aset negara lainnya. “Jangan-jangan, penerbitan surat utang itu dipakai untuk menutupi defisit anggaran tahun 2010 yang berpotensi membengkakan rasio utang terhadap PDB dari 1,3% menjadi 1,7%,” katanya.

Ia juga menjelaskan, ada kemungkinan dana itu untuk program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2010, jika daya beli masyarakat turun.

Kirim Surat

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pihaknya telah mengirim surat kepada Komisi XI untuk mendapatkan persetujuan penggunaan aset negara sebagai underlying asset penerbitan sukuk. Namun, kata dia, pemerintah juga telah mengirimkan surat kedua kepada Komisi XI untuk mencabut rencana penjaminan atas aset-aset negara yang sensitif bagi kepentingan publik.

“Saya tegaskan, bahwa kami sudah mencabut usulan underlying asset atas Gelora Bung Karno, dan beberapa aset lainnya yang sensitif,” kata dia kepada Investor Daily.

Menkeu mengakui, tidak diikutsertakannya Gelora Bung Karno bisa membuat underlying asset penerbitan sukuk berkurang. Ia menambahkan, pemerintah akan menghitung ulang terkait kebutuhan penjaminan bagi penerbitan sukuk.

“Kami perlu tegaskan, bahwa aset-aset negara itu tidak digadaikan, itu hanya sebagai penjaminan. Dan kami juga tidak menjaminkan aset-aset yang sensitif,” tandasnya.

Tidak Setuju

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Walman Siahaan menegaskan, pihaknya menolak keras rencana pemerintah menggunakan aset-aset negara sebagai underlying assets dalam penerbitan sukuk. Pasalnya, aset-aset negara tersebut tidak seharusnya dijadikan sebagai penjaminan bagi kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Ia meminta pemerintah mencari sumber pembiayaan lain, seperti pinjaman luar negeri yang berbunga rendah. “Jadi, tolong pemerintah perhatikan bahwa menjadikan aset negara sebagai underlying assets itu tidak pas. Coba cari sumber lainnya yang lebih rendah bunganya, atau pemerintah melakukan efisiensi belanja. Jangan cepat-cepat menjaminkan aset negara,” tegasnya.

Sedangkan Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan menilai, secara filosofi masalah berhutang bukanlah sesuatu yang buruk, asalkan pemerintah bisa menggunakannya sesuai peruntukkannya. Menurut dia, rencana penggunaan underlying assets sektor-sektor sensitif bisa diganti dengan aset-aset pemerintah yang lain, seperti bandara, pelabuhan, kebun karet PTP, dan fasilitas umum lainnya.

Pilihan Terakhir

Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, penambahan utang untuk menutup defisit seharusnya menjadi alternatif terakhir. Menurut dia, jika subsidi BBM naik, pemerintah sebaiknya memanfaatkan dana APBN yang tidak terserap. Bila subsidi ini masih kurang, anggaran kementerian/lembaga (K/L) harus dikurangi.

”Namun, bila dana-dana itu juga belum cukup, pemerintah harus melakukan renegosiasi pembayaran utang. Itu semua harus dilakukan dulu. Jangan terlalu cepat memutuskan untuk berutang,” tutur dia.

Hampir senada dengan Erani, Chief Economist Danareksa Research Institute (DRI) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pemerintah membenahi sistem penyerapan anggaran serta efisiensinya, sehingga bisa menjalankan anggaran yang telah direncanakan sejak awal. ”Efisiensi anggaran mutlak dilakukan. Jangan karena mendesak begini, baru pemerintah buru-buru mencari pembiayaan dengan menjaminkan aset-aset negara,” ucap dia.

Penerbitan sukuk yang menggunakan sistem syariah, kata dia, ditujukan untuk menarik dana investor dari Timur Tengah. Ini diperlukan untuk menambal defisit APBN 2009 maupun 2010. ”Hanya kalau dipakai untuk BLT, sebaiknya segera dibatasi. Tidak baik BLT diberikan terus-menerus,” kata Erani.

Sumber: Investor Daily

Facebook Comments