Medan – Laporan tim Reses anggota DPRD Sumut Dapil (daerah pemilihan) I-XI seluruh kabupaten/kota di Sumut menjadi ’ajang’ pengajuan bantuan anggaran untuk masing-masing Dapil untuk ditampung di P-APBD Sumut 2009 maupun di RAPBD tahun 2010.

Dari rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Darmataksiah YWR didampingi Wakil Ketua Japorman Saragih dan H Ali Jabbar Napitupulu, Rabu (17/6) di DPRD Sumut, hampir semua Dapil melalui jurubicara masing-masing mengajukan tambahan alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota se-Sumut.

Dari hasil reses tim Dapil VII Nias dan Nisel dilaporkan Ketua Tim Analisman Zalukhu Ssos MSP meminta bantuan dana untuk 3 kabupaten / kota pemekaran Nias dan Nisel masing-masing Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli jangan didiskriminasikan atau dibeda-bedakan jumlahnya dengan kabupaten/kota pemekaran lain. Tapi Pempropsu tetap mengalokasikan bantuan dana sebesar Rp5 miliar dalam setahun selama 2 tahun berturut-turut. Artinya masing-masing kabupaten/kota pemekaran Nias dan Nisel dibantu sebesar Rp10 miliar.

Tim reses Dapil VII berharap dana bantuan itu dapat ditampung dalam P.APBD Sumut tahun 2009 dan R.APBD Sumut tahun 2010.

“Terpenting lagi, jangan ada sifat membeda-bedakan atas jumlahnya kecuali Pulau Nias dianggap bukan bagian dari Sumut,” ujar Analisman.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan Pempropsu di Nias, ungkap Analisman, keberadaan PLN sangat memprihatinkan, karena lebih sering padam. Padahal status PLN Nias telah dirubah dari ranting jadi cabang.

Diminta Gubsu terus melakukan pembenahan pada PLN di Nias, termasuk mengalokasikan program lisitrik tenaga surya belum terjangkau di Pulau Nias. Tim Dapil VII juga minta Gubsu dan Kapoldasu membuka tempat pembayaran PK dan BBNKB di Nias dan Nisel, karena selama ini masyarakat harus menempuh perjalanan 3-4 jam dari Teluk Dalam-Gunung Sitoli akibatnya beban masyarakat bertambah.

Pengajuan anggaran agar ditampung di-PAPBD 2009 dan di-RAPD 2010 juga dilaporkan Tim Dapil IX untuk peningkatan program pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertanian, peternakan dan kesejahteraan masyarakat yang jumlahnya cukup besar sesuai usulan masyarakat. (SIB, 18 Juni 2009)

Facebook Comments