Pemilu Ulang Nisel Rawan

Wednesday, June 17, 2009
By nias

Medan – Keberhasilan pelaksanaan pemilu legislatif ulang Nias Selatan (Nisel) membutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak, baik itu penyelenggara dan peserta pemilu, termasuk masyarakat. Karena, pelaksanaan pemilu ulang sangat rawan persoalan.

“Kalau tidak ada komitmen dari para penyelenggara, mulai dari KPUD, PPK, PPS dan KPPS, kemudian parpol dan para caleg, serta masyarakat Nisel, maka hasilnya akan sia-sia,” kata plt ketua KPUD Sumut, Turunan Gulõ, malam ini.

Gulo mengatakan penyelenggaraan pemilu ulang yang bersamaan dengan pilpres tentunya memunculkan banyak persoalan dalam sisi penyelenggaraannya. Hampir tidak ada solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bakal muncul itu.

Contohnya, persoalan DPT (daftar pemilih tetap) pemilu legislatif dan Pilpres yang berbeda. Sehingga ada kemungkinan pemilih yang terdaftar dalam DPT pilpres namun tidak terdaftar dalm pemilu ulang. Atau kemungkinan pemilih yang terdaftar di TPS berbeda, padahal pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara bersamaan.

Persoalan lain, kata Gulo, adalah kemungkinan tidak antusiasnya pemilih untuk mengikuti pemilu ulang ini. Serta konsentrasi pemilih hanya kepada parpol yang mendapat 2,5 persen suara nasional (parliamentary threshold). “Yang jelas niat MK untuk memutuskan pemilu ulang sebagai rekonstruksi pemilu legislative yang sebenarnya tidak bakal terwujud,” kata Gulõ.

Berbagai persoalan yang bakal muncul itulah yang dinilai Gulõ tidak memiliki solusi untuk penyelesaiannya, selain komitmen tinggi dari seluruh pihak yang berkompeten, termasuk masyarakat. “Karena sebenarnya memang tidak ada cara yang ideal untuk melaksanakan pemilu ulang,” katanya.

Lebih jauh Gulõ mengingatkan, karena waktu pilpres hanya sekitar 22 hari, maka idealnya penyediaan logistik untuk pemilu ulang juga sudah harus disediakan paling lambat minggu ini. Karena untuk distribusi logistik ke Nisel membutuhkan waktu tidak sedikit. “Berdasarkan pengalaman pemilu legislatif lalu, distribusi ke pulau-pulau batu itu sering terkendala karena kondisi geografis yang sulit,” katanya

Selain itu, kata Gulõ, untuk penyediaan logistik seperti formulir, tanda pengenal dan logistik lainnya yang ditanggungjawabi oleh KPUD Sumut juga harus dilakukan dengan penunjukkan langsung. “Kalau ditenderkan maka tidak ada waktu lagi,” katanya. (Waspada Online, 16 Juni 2009)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

June 2009
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930