TAJUK INVESTOR DAILY, 16 Juni 2009

Masalah utang pemerintah menjadi santapan empuk untuk menu kampanye para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nominal utang yang terus menggunung menjadi amunisi panas guna menyerang kebijakan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Isu utang kembali mengemuka ketika pekan lalu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution menyebut program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat miskin dibiayai dari utang luar negeri dengan tingkat bunga mahal.

Kontan saja kubu capres-cawapres SBY-Boediono meradang. Bantahan-bantahan dilakukan silih berganti oleh tim ekonomi maupun tim kampanye mereka. Maklum, BLT menjadi salah satu program unggulan kubu SBY dalam mendulang suara.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sampai menggelar jumpa pers khusus untuk meluruskan tuduhan BPK, Minggu (14/6). Menkeu memastikan BLT tidak dibiayai dengan utang, namun berasal dari realokasi penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pada kesempatan sebelumnya, Menkeu menggambarkan bahwa di dunia ini tak ada negara yang tidak punya utang. Dengan analogi sederhana, dia bercerita bahwa orangtuanya dulu juga harus berutang untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

Soal utang, pemerintah memang cenderung defensif. Saat dikritik bahwa obligasi global yang diterbitkan pemerintah beberapa waktu lalu suku bunganya terlampau mahal, pemerintah menyalahkan lembaga pemeringkat internasional. Lembaga itu menempatkan Indonesia sebagai negara berisiko, dengan konsekuensi harus membayar mahal atas surat utang yang diterbitkan.

Dengan berbagai argumentasi, pemerintah hendak meyakinkan kepada publik bahwa saat ini Indonesia tetap memerlukan utang untuk membiayai pembangunan, terutama untuk menutup defisit APBN.

Jurus-jurus pembenaran pun dikeluarkan. Antara lain, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun, dari 89% pada 2000 menjadi 57% pada 2004, dan saat ini tinggal 32%. Rasio ini jauh lebih rendah dibanding Jepang yang sebesar 217%, Amerika Serikat 81,2%, dan Inggris sebesar 61%. Rendahnya rasio ini menjadi indikator yang paling dibanggakan pemerintah untuk menangkis kritikan ihwal utang.

Data-data yang dibeberkan pemerintah memang benar adanya. Namun, masalah utang tidak sesederhana itu, sehingga pemerintah jangan terkesan mensimplifikasi dan menyepelekan.

Untuk utang-utang bilateral dan multilateral, Indonesia berada dalam posisi yang didikte. Ada kepentingan politik. Ada skenario besar bahwa kredit dari negara maju dan lembaga multilateral kerap menjadi senjata untuk memuluskan bisnis perusahaan multinasional di Indonesia.

Banyak warisan utang luar negeri di masa lalu yang prosesnya tidak transparan, dan sebagian dikorupsi. Ini juga pernah diakui sendiri Bank Dunia. Itulah yang kerap disebut para pengamat sebagai utang ’najis’.

Terhadap utang semacam itu, Indonesia memang perlu menegosiasi ulang, merestrukturisasi, atau minta keringanan potongan utang. Bahkan bila terbukti utang tersebut dikorupsi, kita harus berani mengajukan moratorium. Selain utang jenis konsesional tersebut, pemerintah perlu menghentikan penerbitan obligasi global berbunga mahal, karena cicilannya bakal sangat mencekik.

Pemerintah memang harus mengerem nafsu utangnya. Saat ini, total utang pemerintah mencapai US$ 147 miliar, yang US$ 63 miliar di antaranya merupakan utang konsesional. Meski rasio utang pemerintah menurun, secara nominal terus menumpuk, sehingga setiap penduduk harus menanggung utang Rp 8,5 juta.

Selektif mencari utang baru memang mutlak. Apalagi acapkali utang tidak digunakan untuk kegiatan produktif dan sebagian dikorupsi lewat proyek yang digelembungkan. Lebih dari itu, pencairan belanja APBN juga tersendat sementara masih banyak dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Dana-dana inilah yang perlu dioptimalkan dulu.

Jika pemerintah mau bekerja keras dan lebih kreatif dalam memobilisasi dana-dana domestik, utang baru semestinya tidak diperlukan lagi. Siapa pun presiden terpilih kelak memang harus berani menempuh jalan radikal soal penyelesaian utang. ***

Sumber: Investor Daily

Facebook Comments