MEDAN- Terkait pemilu legislatif ulangan di kabupaten Nias Selatan (Nisel) yang digelar berbarengan dengan pilpres oleh KPUD pada 8 Juli mendatang. Dengan alasan penghematan anggaran hingga diharapkan banyaknya masyarakat yang melakukan pencontrengan ulang, menurut rektor Univa, Syahrin Harahap, KPUD Sumut telah melakukan langkah tepat dan objektif.

“Dalam hal ini KPUD Sumut melakukan langkah yang objektif, dalam menggelar pileg ulang berbarengan dengan pilpres di Nisel,” katanya saat dihubungi Waspada Online, tadi pagi.

Langkah yang diambil KPUD Sumut, kata Syahrin, harus diapresiasi, sehingga pelaksanaan yang dilakukan berbarengan akan menambah animo masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya untuk mencontreng. Untuk DPT yang akan mencontreng dikhawatirkan akan bergabung dengan DPT pilpres, menurut Syahrin, bukan sebuah masalah, sebab dikarenakan jalannya pemilu ulang tersebut objektif.

Berbeda dengan itu, analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio, mengatakan, pemilu ulang di Nisel nantinya harus menggunakan DPT pileg, dan jangan digabungkan dengan DPT pilpres. Jika DPT pilpres tidak bisa diikut sertakan dalam pileg ulang nanti, KPU harus mempunyai peraturan khusus. “Bila tidak, sama saja pemilu ulang akan mengalami permasalahan untuk itu,” tuturnya.

Dengan kata lain, sebut Warjio, dalam pilpres yang berbarengan dengan pileg, KPU harus cermat melakukan pengawasan. Sebab, bila tidak, jalannya pileg ulangan tidak akan maksimal dan akan terus menimbulkan masalah demi masalah. “Untuk itu KPU harus buka mata, bila tidak ingin permasalahan akan terulang dalam ulangan pileg mendatang,” terangnya.

Langkah KPUD Sumut, tambah Warjio, menggelar pileg ulang berbarengan dengan pilpres, merupakan langkan tepat, namun hal itu juga harus diikut sertakan dengan pengawasan yang ketat. (Waspada, 15 Juni 2009)

Facebook Comments