JAKARTA — Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, tidak mungkin mengadakan pemilihan umum (pemilu) ulang walaupun Pemilu 2009 diduga banyak pelanggaran, karena akan mengeluarkan biaya besar. “Sistem pemilu yang kita gunakan saat ini memiliki banyak kelemahan, namun tidak mungkin diadakan pemilu ulang,” katanya menjadi pembicara dalam diskusi talkshow bertema “Sistem Pemilu dan Demokrasi di Indonesia” di Pusat Tabulasi Pemilu 2009, Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat.

Ia menilai, Pemilu 2009 memiliki banyak kelemahan karena rumit, boros, dan mudah dimanipulasi. Padahal, Pemilu 2009 seharusnya merupakan perwujudan dari demokrasi.”Tetapi kenyataannya, Pemilu 2009 hanya fokus pada menciptakan orang yang berkuasa, bukan fokus kepada menciptakan sistem yang lebih baik,” katanya.

Menurut dia, diperlukan banyak waktu untuk memperbaiki sistem pemilu yang tengah berjalan saat ini, terutama memperbaiki permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).”Kesalahan pada DPT dapat diperbaiki melalui sistem kependudukan yang tepat. Ini merupakan hal yang sederhana namun dibuat menjadi rumit. Seharusnya, tidak perlu digunakan DPT apabila setiap warga negara hanya memiliki satu identitas,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik lainnya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo.”Saya tidak setuju jika diadakan pemilu ulang karena akan memakan biaya besar dan belum tentu menjamin pemilu ulang tersebut akan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, jumlah partisipasi atau pemilih dalam pemilu bukan merupakan ukuran dari demokrasi.Ia juga berpendapat, sistem pemilu yang digunakan saat ini tidak efektif dan tidak cocok digunakan di Indonesia karena memiliki dua prinsip yang berbeda.”Sistem pemilu sekarang bersifat hibrida atau merupakan hasil penggabungan dari dua sistem yang berbeda yaitu sistem proporsional dan sistem distrik. Seperti hasil persilangan antara kucing dan pohon pisang, sehingga tidak dapat digabungkan. Itulah sistem pemilu yang kita gunakan saat ini,” tambahnya.

Padahal, katanya, jika ingin menggunakan sistem yang menentukan kemenangan wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak, seharusnya tidak bisa digunakan sistem yang mencalonkan anggota DPR berdasarkan daerah pemilihan karena bertentangan.Talkshow tersebut berlangsung cukup menarik dan mendapat perhatian peserta diskusi yang terdiri dari kalangan wartawan, calon anggota legislatif (caleg), serta kader dan pengurus partai politik.

Berbagai pertanyaan dan tanggapan pun bermunculan, mulai dari persoalan DPT, pendapat yang keberatan tentang sistem pemilu saat ini, hingga keinginan agar dilaksanakannya pemilu ulang. (Republika, 17 April 2009)

Facebook Comments