JAKARTA – KPK dengan bantuan Bank Dunia akan membuat suatu sistem jaringan “on line real time” untuk memantau aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar masyarakat bisa mengetahui aliran dana itu. Haryono Umar, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, mengatakan dengan sistem itu maka pihaknya bisa mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak karena dana BOS rawan penyimpangan.

Dia menuturkan dana BOS yang dikucurkan masuk ke rekening sekolah, lalu dicairkan untuk mendanai berbagai kegiatan sekolah. Namun, kadangkala dana tersebut diendapkan di bank.

“Inilah yang menjadi persoalan, bunga bank dari dana itu punya siapa? Jadi, kalau dikucurkan 1 juta ya kuitansi dan penggunaannya 1 juta,” katanya saat berbicara pada kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan yang berlangsung hingga besok di Pusdiklat Depdiknas, Sawangan.

Sementara itu, Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Timbul Manulang mengemukakan banyak kepala sekolah yang mengelola dana BOS. “Padahal, yang mengelola dana BOS adalah bendahara sekolah. Artinya, kepala sekolah bertindak di luar wewenangnya. Ada beberapa kepala sekolah yang tengah kami periksa”.

Sampai saat ini, lanjutnya, masih banyak sekolah yang mengelola keuangannya tidak transparan. Bahkan, ada daerah yang menerima dana BOS dipusatkan kepada Kepala Dinas Pendidikannya.

“Kepala sekolah terima BOS, kemudian disuruh tandatangan, lalu dana BOS itu dikirim kembali ke Kepala Dinas Pendidikan. Dari situ, kemudian dirincikan kebutuhan setiap sekolah. Ini jelas-jelas menyalahi aturan,” katanya.

Masalah penyelewengan penyaluran dana BOS SD atau SMP menjadi perhatian KPK. Pihaknya membuka dan mempersilakan masyarakat yang merasa dirugikan melaporkan penyimpangan dana yang tiap tahun mencapai ratusan miliar rupiah itu.

“Kami tengah mematangkan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi menjangkau sekolah yang mendapatkan kucuran BOS. Dari data yang terkumpul itu KPK memeringkat terjadinya tingkat penyelewengan yang tinggi.”

Dari situ akan tergambar bentuk penyelewengan bantuan yang bersumber dari APBN itu dan selanjutnya diugkapkan daftar itu ke publik. Tujuannya agar ada perbaikan. Apabila penyimpangan yang terjadi adalah tindakan korupsi, KPK akan merekomendasikan sekolah yang menyelewengkan itu ke lembaga penegak hukum daerah, misalnya Kejari.

Sebaliknya, apabila dugaan penyimpangan itu bersifat nonkorupsi alias administratif, KPK berusaha merumuskan penyelesaiannya. “Bisa saja terjadi kalau ternyata tidak mengetahui aturannya bagaimana,” katanya. (tw)

Sumber: Bisnis Indonesia

Facebook Comments